Berkas Perkara Kasasi Kurang Lengkap, Penyelesaian Perkara Terhambat

Belitung, bldk.mahkamahagung.go.id - Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Yudisial, Dr. H. Muhammad Syarifuddin, SH., MH menegaskan pengadilan yang mengajukan berkas perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) ke MA memperhatikan kelengkapan berkas perkara. Kekurangan berkas perkara mengakibatkan keterlambatan penyelesaian perkara di MA.

MA belum dapat meregister dan memberikan nomor berkas perkara. Perlu menyurati ke pengadilan pengaju untuk melengkapi kekurangan berkas perkara yang diajukan.

WKMA mencatat masih banyak pengadilan telah disurati oleh MA namun belum ditindaklanjuti oleh pengadilan pengaju. Seperti salah satu pengadilan tingkat pertama di wilayah Sumatera Selatan telah disurati sejak awal Agustus 2019 oleh MA namun belum ada jawabannya.

Penegasan ini perlu disampaikan mengingat permasalahan yang sama selalu muncul setiap pembinaan teknis dan administrasi yudisial. Masih banyak pengadilan yang mengajukan perkara kasasi maupun PK ke MA berkasnya belum lengkap. 

“Berkas kasasi yang masuk ke MA kalau tidak lengkap, itu belum dapat terdaftar dan diberikan penomoran. Masih dimintakan kepada pengadilan pengaju untuk dilengkapi masing-masing berkas”. ungkap WKMA saat memberikan pembinaan kepada seluruh ketua pengadilan tingkat banding seluruh Indonesia dan para ketua, panitera dan sekretaris pengadilan tingkat pertama wilayah hukum Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung pada Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Mahkamah Agung RI Tahun 2019 di hotel BW Suite Belitung, Kamis (12/09/19).

Permasalahan ini harusnya tidak perlu terjadi karena bukan hal baru dan sudah ada sebelumnya.

“Sebelumnya sudah ada dan bukan hal baru. Selama masih terdapat kekurangan, belum dapat diajukan kepada Majelisnya untuk diputus. Permasalahan inilah yang menyumbang terlambatnya penyelesaian berkas perkara di Mahkamah Agung”, ujar WKMA.

WKMA menekankan dan menjadi perhatian seluruh pengadilan di wilayah hukumnya masing-masing. Agar berkas perkara Kasasi dan PK yang masih terdapat kekurangan segera ditindaklanjuti dan syarat-syarat mutlak pengajuan berkas terpenuhi sepenuhnya, sehingga tidak terjadi kekurangan berkas. (WR)

 

The Appeal’s Case Files are Incomplete, the Settlement is Hampered

Belitung, bldk.mahkamahagung.go.id – The Deputy Chief Justice of Judicial Matters, Dr. H. Muhammad Syarifuddin, SH., MH emphasized that the court that filing the appeal’s case files and review (PK) to the Supreme Court should mind the completeness of the case files because lacking the case files will hamper the settlement in the Supreme Court.

The incomplete one cannot be registered and will not be given the number by the Supreme Court. The letter will be send to the complainant court to complete the lack of the case files’ filed.

He noted that many courts had been given the letter and still had not been followed up yet. As for the example, one of the courts of first instance in the South Sumatra region has been written since early August 2019 and still has not given a reply yet.

This confirmation needs to be delivered considering the same issue had appeared in every technical development and administration of justice. There are still many courts filing the appeal’s case files and review (PK) to the Supreme Court with the incomplete one.

“The incomplete appeal’s case that goes to the Supreme Court cannot be registered and given a number. It is still being asked to the complainant court to complete each of file.” he said when giving assisting to all Chiefs of the appellate courts of all Indonesian areas and the Chiefs, registrars and secretaries of the first-level court of Bangka Belitung, South Sumatra, Bengkulu and Lampung jurisdictions on the Assisting Judicial Technical and Administration of the Supreme Court of 2019 at the BW Suite Belitung hotel, Thursday (09/12/19).

“This problem should not have to occur because the things are not new and has been existed before. As long as the file is incomplete, it cannot be filing to the Assembly for decision. These problems contribute to the late completion of the case files at the Supreme Court,” he continues.

He emphasizes it and concerns to all the courts in each of jurisdictions that the Appeal’s Case Files and the Review (PK) that are still lacking must be immediately followed up and the absolute requirements for the file submission are fully fulfilled, so there is no file shortage. (WR)

Kalender Kegiatan Diklat (Timetable) Tahun 2020

UNDUH

Hubungi Kami

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
Faks: (0251) 8249522, 8249539
Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.