Semarang, bldk.mahkamahagung.go.id - Menjelang pemilu yang akan dilaksanakan secara serentak tahun 2019 mendatang, Balitbangdiklatkumdil MARI melalui Pusdiklat Teknis Peradilan menyelanggarakan kegiatan pendalaman materi mengenai tindak pidana pemilu. Hal ini dilakukan dalam pendidikan dan pelatihan singkat bagi hakim tingkat pertama dan banding lingkungan peradilan umum wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Rabu (14/11), bertempat di Hotel Chanti. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Agus Subroto, Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan.

Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan, Agus Subroto dalam sambutan nya menegaskan jika tahun 2019 merupakan tahun politik yang akan dilaksanakan nya pemilu secara serentak selain memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten juga memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kegiatan ini sudah yang ketiga kalinya setelah dilaksanakan di Medan, Surabaya, dan terakhir Semarang ini menghasilkan tujuan yang sama, yakni tindak pidana pemilu harus bisa diproses secepatnya. Selain itu, penyelenggaraan kegiatan ini sesuai dengan tugas dan fungsi dari Pusdiklat Teknis peradilan yaitu mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, menambah dan mempertajam pengetahuan dan pemahaman para hakim agar mampu menyelesaikan perkara tindak pidana pemilu dengan adil, profesional dan akuntabel.

Kegiatan tersebut dihadiri 28 peserta yang berasal dari hakim tingkat pertama dan banding lingkungan peradilan umum wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Sementara itu, narasumber yang hadir meliputi Hakim Tinggi dari Pusdiklat Teknis Peradilan.




Manado, bldk.mahkamahagung.go.id – Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional dalam rangka pendalaman materi dengan topik Hak Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan di Manado selama 4 hari mulai tanggal 6 November sampai dengan 9 November 2018.

Pendalaman Materi yang dilaksanakan selama 4 hari ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para hakim tingkat banding dan hakim tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara dan Pengadilan Tinggi Gorontalo terkait mater-materi tentang  Hak Kekayaan Intelektual, seperti materi tentang Merk, Cipta, Paten dan Paten Sederhana, Design Industri serta gambaran umum HKI dan praktik-praktik teknis peradilan bagi hakim dalam rangka menambah dan mempertajam pengetahuan dan pemahaman para hakim agar mampu menyelesaikan perkara HKI dengan adil, profesional dan akuntabel.

Metode pembelajaran Pendalaman Materi dalam bentuk ceramah, tanya-jawab, diskusi/diskusi Panel dengan dukungan pembelajaran berbasis digital melalui aplikasi E-Learning Mahkamah Agung. Para Pengajar dan fasilitator berasal dari Kepaniteraan Mahkamah Agung RI (Rahmi Mulyati, SH., MH - Panitera Muda Perdata Khusus), Badan Litbang Diklat Kumdil (Ennid Hasanuddin, SH, MH, CN dan Elyta Ras Ginting, SH., LLM – Hakim Tinggi Pengajar), Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM  (Ir. M. Zaenudin, ME) dan dari Japan International Cooperation Agency (Yugo Ishigami - Chief Advisor On Tranning of Judges and Enhancement of IPR Enforcement).

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI, Agus Subroto S.H,. M.Hum dalam sambutannya saat menutup pelatihan menyampaikan bahwa bidang Hak Kekayaan Intelektual pada saat Pelatihant Sertifikasi Hakim Niaga diberikan setelah pelatihan bidang Kepailitan yang berlangsung selama 14 hari dilaksanakan. Bidang Hak Kekayaan Intelektual juga dilaksankan selama 14 hari, sehingga total Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga selama 28 hari pelatihan.  Sementara pendalaman materi ini hanya berlangsung selama 48 jam pelajaran atau kurang lebih dilaksanakan selama 4 hari kerja yang memang jika dirasakan masih kurang. Adapun materi yang kurang adalah tentang Pelanggaran Pidana di bidang HKI, yang berkaitan dengan Hukum Peradilan Pidana. Oleh karena itu saran dan masukan dari para peserta akan menjadi bahan evaluasi atau perbaikan dalam penyelenggaraan pelatihan pendalaman materi ini kedepan. “Nantinya masukan-masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian akan menjadi bahan evaluasi kami untuk kedepannya dapat diperbaiki baik dalam penyelenggaraan pelatihan maupun penyusunan kurikulum atau silabus mengenai HKI”, ungkap Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan.

Sebelumnya, Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, Wiwik Windarwati, S.H., M.H., melaporkan bahwa pelatihan pendalaman materi HKI ini, diikuti sebanyak 38 peserta dari 44 peserta yang diundang.  (DPKTSW)

Halaman 1 dari 26

© 2018 Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan. All Rights Reserved