BOGOR, bldk.mahkamahagung.go.id – Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Dr. H. M. Syarifuddin, S.H, M.H. membuka Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Angkatan XVIII pada tingkat pertama dan banding lingkungan peradilan umum dan peradilan militer seluruh Indonesia bertempat di Badan Litbang Diklat Kumdil, Rabu (5/4/2017).

Sesuai dengan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung dalam usahanya untuk menegakkan citra dan wibawa badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung, diwajibkan bagi para pejabat kekuasaan kehakiman khususnya Hakim untuk selalu meningkatkan kualitas kemampuan ilmiah, wawasan dan integritas kepribadian mereka agar dapat melakukan tugas, menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepada mereka dengan putusan yang dapat mengikuti perkembangan yang ada, sehingga putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan dan kebenaran bagi pencari keadilan khususnya masyarakat pada umum dalam rangka mengimplementasikan UU NO. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut diatas Mahkamah Agung mengadakan pelatihan sertifikasi hakim tindak pidana korupsi dari tanggal 2 April sampai dengan 18 April 2017. Demikian disampaikan oleh Hakim Agung Dr. Suhadi, SH., MH. Selaku ketua panitia dalam laporannya pada saat pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi Angkatan XVIII pada tingkat pertama dan banding lingkungan peradilan umum dan peradilan militer seluruh Indonesia.

Pelatihan Hakim Tipikor ini berjumlah 89 orang hakim karir dari peradilan umum, militer serta hakim Ad Hoc dari tingkat banding dan tingkat pertama dalam pelatihan sertifikasi ini untuk membangun dan menumbuhkan 3 (tiga) pilar kualitas aparat penegakan hukum yaitu kepribadian (Integritas), kecerdasan (Intelektualisme) dan kemampuan (Keberanian/Kemandirian).

Serta materi dan Metode Pelatihan meliputi Ceramah 12 Sesi dan Diskusi, dan dibagikan bahan-bahan berupa makalah dari para Penceramah dan putusan perkara korupsi yang ditangani oleh Mahkamah Agung (selected cases) suatu putusan-putusan yang memuat aspek-aspek hukum yang menarik dan implikatif sehingga sangat bermanfaat sebagai bahan untuk diskusi tersebut dilakukan dengan metode interaktif dan partisipatif dengan dipandu oleh narasumber dari Hakim Agung yang menangani perkara-perkara korupsi ditingkat Kasasi dan PK. Sehingga diharapkan dengan metode tersebut akan memberikan pemahaman kepada para peserta secara lebih komprehensif dan efektif.

Evaluasi selama belajar dilakukan penilaian oleh para narasumber yang meliputi beberapa aspek diantaranya kepemimpinan, disiplin, desentif, pengusaan materi, penganalisa, sikap dan perilaku. Evaluasi dilakukan dengan lisan maupun tertulis. disisi lain para peserta juga diminta memberikan pelatihan evaluasi.

Dalam sambutannya Syarifuddin, mengatakan bahwa tujuan Mahkamah Agung memberikan pelatihan kepada para hakim di dalam jajarannya agar terus bertambah ilmunya dan kemampuaannya sehingga mampu menghadapi tantangan yang di hadapi oleh lembaga peradilan. Pelatihan yang diadakan MA adalah untuk meningkatkan pengetahuan terus menerus di lakukan, agar para aparat pengadilan di 4 lingkungan peradilan khususnya peradilan umum betul-betul menjadi hakim yang professional, MA juga tetap melakukan pembinaan dan pengawasan agar integritas moral para hakim itu tetap terjaga.

Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Dr. H. M. Syarifuddin, S.H, M.H. ditandai dengan penyematan tanda peserta kepada 2 perwakilan. Jumlah peserta tersebut diperoleh setelah mengikuti proses seleksi administratif dan seleksi substansi secara tertulis dan lisan.

Dalam pembukaan pelatihan tersebut hadir para Wakil Ketua Bidang Yudisial dan Hakim Agung, Hakim Tinggi, Pejabat Struktural Eselon II dan III pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

 

{besps}d_teknis/kegiatan/2017/tipikor{/besps}

 

JAKARTA, bldk.mahkamahagung.go.id – Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI Prof. Takdir Rahmadi membuka Workshop Improvement Of Intellectual Property Judgement yang digelar selama dua hari di Hotel JS. Luwansa Jakarta, Senin (20/3/2017).

Acara yang digagas Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) ini diikuti oleh peserta perwakilan dari advisory group HAKI jepang, perwakilan dari JICA Pusat dan JICA Indonesia, dan pakar HAKI Mahkamah Agung RI.

Dalam sambutannya, Prof. Takdir Rahmadi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh hakim agung dan rekan-rekan yang tergabung dalam Pokja Pengembangan Kurikulum HAKI. “Dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan sumber daya manusia yang ada, Mahkamah Agung RI membentuk Balitbangdiklatkumdil yang dipimpin oleh pejabat eselon I. Dalam badan tersebut, unit yang melaksanakan program diklat teknis peradilan termasuk bidang HKI ini adalah Pusdiklat Teknis Peradilan”.

Prof. Takdir Rahmadi mengharapkan agar dengan adanya workshop ini, pihak pusdiklat akan memaparkan draft kurikulum diklat sertifikasi hakim niaga yang nantinya kami berharap agar mendapat masukan/saran dari seluruh pakar baik dari Indonesia maupun Jepang.

“Selain itu menjaga konsistensi program penyelenggaraan diklat, maka unit tersebut membuat satu kebijakan program yang disebut CJE/ Continuing Judicial Education. Sebelum melaksanakan program diklat, unit pusdiklat bertugas untuk menyusun kurikulum program diklat yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan diklat beserta dengan klasifikasi dan persayaratan/kondisi calon peserta yang akan mengikuti kegiatan diklat tersebut,” pungkasnya.

 

{besps}d_teknis/kegiatan/2017/haki_jica{/besps}

 

Galeri Foto

Foto-foto Kegiatan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Kalender Kegiatan Diklat (Timetable) Tahun 2019