Evaluasi Magang I PPC Terpadu

Medan, bldk.mahkamahagung.go.id - berdasarkan Surat Keputusan Ketua MA No. 140 Thn 2008 tugas pokok fungsi Badan Litbang Diklat Kumdil terutama Pusdiklat Teknis adalah meningkatkan sumber daya manusia di bidang teknis peradilan, sehingga berdasarkan SK tersebut tugas pokok kami adalah meningkatkan SDM pada tenaga teknis, yaitu para hakim, panitera dan jurusita di seluruh lingkungan peradilan. Hal ini diungkap Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Agus Subroto pada hari Minggu (2/12) bertempat di Hotel Prime Plaza Hotel Kualanamu.

Dalam sambutannya, Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan mengatakan bahwa 2 kegiatan utama pusdiklat teknis adalah :

  1. Pre service training adalah menyelenggarakan diklat bagi calon hakim;
  2. In service training adalah menyelenggarakan diklat untuk hakim lanjutan, misalnya diklat hakim lanjutan, pendalaman materi dan diklat teknis, dan lanjutan paling akhir adalah diklat sertifikasi, misalnya sertifikasi SPPA, LH, Niaga, Perikanan, PHI, Tipikor, dsb.

Dalam SK KMA No 169 Thn 2010 ditegaskan PPC ditempuh dalam waktu 2 tahun 1 bulan, yang terakhir kali pusdiklat teknis meluluskan 200 calon hakim peradilan Umum, TUN dan Agama pada tahun 2013. Lalu sempat adanya moratorium selama 7 tahun, maka terjadi ketidakseimbangaan jumlah hakim dan banyaknya pengadilan yang mengalami krisis hakim, misalnya adanya 48 pengadilan agama dan 58 pengadilan umum yang hanya memilik 3 sampai 5 orang hakim. Atas dasar efek domino itu, para pimpinan dan hakim tinggi pada pusdiklat teknis dan mengajukan rujukan pada para pimipinan MA bagaimana menghasilkan hakim yang berintegritas dan bermoralitas dalam waktu singkat tanpa menurunkan kualitas dan terbentuklah SK KMA No. 133 Thn 2018 yaitu PPC dapat ditempuh hanya selama 1 tahun 6 bulan, dengan metode mempersingkat masa diklat dan tidak adanya perubahan pada masa magang.

Adapaun kendala yang dihadapi Pusdiklat Teknis dengan banyaknya jumlah peserta diklat PPC tahun ini adalah terbatasnya kapasitas sarana dan prasarana pada Pusdiklat Mahkamah Agung di Megamendung untuk mengadakan diklat dalam 1 termin. Setelah mencari solusi dengan meminjam diklat disekitar Pusdiklat MA, maka Pusdiklat Mahkamah Konstitusi memberi ijin untuk mengadakan diklat PPC yang akhirnya terbagi dalam 3 gelombang dengan rincian Pusdiklat MA Megamendung melaksanakan diklat PPC Umum dan TUN, dan Pusdiklat MK melaksanakan diklat PPC Agama.

Pada tahun 2013 sesuai dengan SK KMA No. 169 Thn 2010 jumlah maksimal peserta diklat PPC sebanyak 250 orang yang pada tahapan magangnya hanya membutuhkan 10 mentor pada pengadilan magang dan pusdiklat teknis dapat turun langsung untuk mengevaluasi para mentor, tutor dan mentee, sedangkan dengan kondisi sekarang dengan diterimanya sebanyak 1584 orang peserta diklat PPC sangat tidak memungkinkan bagi pusdiklat teknis untuk mengevaluasi seluruh mentor, tutor dan mente, evaluasi hanya dilakukan pada beberapa tempat magang, seperti Palembang, Cibadak, Denpasar, dsb. Maka dengan adanya rapat evaluasi selama 2 hari ini adalah kami mengumpulkan para tutor dan mentor untuk mendengar bagaimana perkembangan para calon hakim dalam masa magang, dengan tidak melupakan moral dan integritas mereka sebagai calon hakim.  Itulah gambaran arti pentingnya kegiatan ini, untuk saling sharing persoalan dan memberikan solusi karena peran bapak ibu sebagai mentor sangat besar dan berarti bagi program PPC ini.

Kegiatan ini dihadiri peserta yang berasal dari Ketua Pengadilan dan Mentor dilingkungan Peradilan Umum dan Agama, dengan narasumber adalah Hakim Tinggi dan pimpinan pada Pusdiklat Teknis Peradilan.

Hak Cipta © 2018 Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA RI. All Rights Reserved