Manado, bldk.mahkamahagung.go.id – Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional dalam rangka pendalaman materi dengan topik Hak Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan di Manado selama 4 hari mulai tanggal 6 November sampai dengan 9 November 2018.

Pendalaman Materi yang dilaksanakan selama 4 hari ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para hakim tingkat banding dan hakim tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara dan Pengadilan Tinggi Gorontalo terkait mater-materi tentang  Hak Kekayaan Intelektual, seperti materi tentang Merk, Cipta, Paten dan Paten Sederhana, Design Industri serta gambaran umum HKI dan praktik-praktik teknis peradilan bagi hakim dalam rangka menambah dan mempertajam pengetahuan dan pemahaman para hakim agar mampu menyelesaikan perkara HKI dengan adil, profesional dan akuntabel.

Metode pembelajaran Pendalaman Materi dalam bentuk ceramah, tanya-jawab, diskusi/diskusi Panel dengan dukungan pembelajaran berbasis digital melalui aplikasi E-Learning Mahkamah Agung. Para Pengajar dan fasilitator berasal dari Kepaniteraan Mahkamah Agung RI (Rahmi Mulyati, SH., MH - Panitera Muda Perdata Khusus), Badan Litbang Diklat Kumdil (Ennid Hasanuddin, SH, MH, CN dan Elyta Ras Ginting, SH., LLM – Hakim Tinggi Pengajar), Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM  (Ir. M. Zaenudin, ME) dan dari Japan International Cooperation Agency (Yugo Ishigami - Chief Advisor On Tranning of Judges and Enhancement of IPR Enforcement).

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI, Agus Subroto S.H,. M.Hum dalam sambutannya saat menutup pelatihan menyampaikan bahwa bidang Hak Kekayaan Intelektual pada saat Pelatihant Sertifikasi Hakim Niaga diberikan setelah pelatihan bidang Kepailitan yang berlangsung selama 14 hari dilaksanakan. Bidang Hak Kekayaan Intelektual juga dilaksankan selama 14 hari, sehingga total Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga selama 28 hari pelatihan.  Sementara pendalaman materi ini hanya berlangsung selama 48 jam pelajaran atau kurang lebih dilaksanakan selama 4 hari kerja yang memang jika dirasakan masih kurang. Adapun materi yang kurang adalah tentang Pelanggaran Pidana di bidang HKI, yang berkaitan dengan Hukum Peradilan Pidana. Oleh karena itu saran dan masukan dari para peserta akan menjadi bahan evaluasi atau perbaikan dalam penyelenggaraan pelatihan pendalaman materi ini kedepan. “Nantinya masukan-masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian akan menjadi bahan evaluasi kami untuk kedepannya dapat diperbaiki baik dalam penyelenggaraan pelatihan maupun penyusunan kurikulum atau silabus mengenai HKI”, ungkap Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan.

Sebelumnya, Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, Wiwik Windarwati, S.H., M.H., melaporkan bahwa pelatihan pendalaman materi HKI ini, diikuti sebanyak 38 peserta dari 44 peserta yang diundang.  (DPKTSW)

bldk.mahkamahagung.go.id, Bogor - Peserta Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Angkatan III Gelombang I saat ini telah memasuki kawah candradimuka yang sebenarnya, karena sebagai seorang Calon Hakim mengikuti rangkaian Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu adalah merupakan integrasi antara kurikulum pembelajaran serta kesempatan magang di masing-masing pengadilan tingkat pertama. Kegiatan tersebut tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang diharapkan dapat menghasilkan hakim muda yang baik dan berkualitas dalam kurun waktu yang singkat dengan metode paling efektif yaitu belajar sambil melakukan (learning by doing), ungkap Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Dr. Zarof Ricar, S.Sos., M.Hum saat membuka Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu – Diklat Tahap I Gelombang I bagi calon hakim yang berasal dari Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan TUN di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Megemendung, Bogor – Jawa Barat, Senin (20/08/2018).

Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 169/KMA/SK/X/2010 tentang Penetapan dan Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon hakim Terpadu, yang telah dirubah menjadi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 133/KMA/SK/VII/2018, konsep pembelajaran PPC terpadu berdurasi selama 65 minggu dengan tahapan sebagai berikut: 1. Diklat I selama 2 minggu, 2. Magang I selama 14 minggu, 3.  Diklat II selama 4 minggu, 4. Magang II selama 12 minggu, 5. Diklat III selama 6 minggu, dan  6. Magang III selama 25 minggu.

Pada Diklat Tahap I ini para calon hakim dipersiapkan untuk tugas magang sebagai administrator, dalam tahapan ini para calon hakim diberi materi pembelajaran tentang pengertian dan hakikat Negara Hukum dengan sistem hukumnya, apa yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 24-Pasal 25 UUD 1945 berikut empat kali amandemennya, serta siapa pelaku Kekuasaan Kehakiman tersebut. Disamping itu diberikan pembelajaran pemahaman tentang struktur organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, serta tugas pokok fungsi kelembagaannya, utamanya tugas dan kewenangan hakim, panitera pengganti dan jurusita.

Setelah Diklat Tahap I sebagai administrator, dilanjutkan dengan magang I dimana pada fase ini para calon hakim membiasakan diri dengan lingkungan kerjanya, dan lebih banyak mengamati bidang administrasi masing-masing bagian, serta mengamati dan memperhatikan (observe) tugas pokok fungsi hakim, panitera pengganti dan jurusita dalam perspektif administrator. 

Oleh karena itu, Kepala Badan berpesan kepada peserta agar memanfaatkan masa magang dengan seksama dan sungguh-sungguh, dan benar-benar memanfaatkan waktu yang terbatas untuk diskusi yang mendalam dengan para mentor dan tutor, sehingga kemampuan dan kecerdasan serta keterampilan akan terasah, yang gilirannya setelah masa PPC berakhir, peserta telah benar-benar siap pakai sebagai Hakim Muda yang potensial dan berintegritas tinggi.

Pada waktu bersamaan, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua-Bogor, hal senada juga disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, Agus Subroto, SH., M.Hum., M.Kn ketika membuka Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu – Diklat I Gelombang I bagi calon hakim lingkungan Peradilan Agama.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, Wiwik Windarwati, S.H., MM dalam laporannya menyampaikan bahwa peserta yang mengikuti Diklat Tahap I Gelombang I sebanyak 379 orang, 341 orang berasal dari lingkungan Peradilan Umum dan 38 orang berasal dari lingkungan Pengadilan TUN, 1 orang peserta tidak dapat mengikuti diklat karena melahirkan. Sementara Kepala Bidang Program dan Kerjasama Pusdiklat Teknis Peradilan, Endang Suryadi, S,Sos, MM melaporkan bahwa peserta lingkungan peradilan agama yang mengikuti Diklat Tahap I Gelombang I ini sebanyak 180 orang.

Pembukaan Diklat PPC Terpadu Tahap I, Gelombang I di Pusdiklat Mahkamah Agung dihadiri oleh Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung, para Hakim Tinggi dan Pejabat Struktural di lingkungan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Sedangkan di Pusdik Pancasila dan Konsitusi hadir Kepala Pusat Pendidikan Mahkamah Konstitusi.

Halaman 1 dari 25

© 2018 Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan. All Rights Reserved