Pentingnya Jurisprudensi untuk Kepastian dalam Penegakan Hukum

Bogor, bldk.mahkamahagug.go.id - Salah satu langkah melaksanakan visi misi “Badan Peradilan Yang Agung”, Mahkamah Agung terus bekerja keras untuk mencapai konsistensi putusan dan kesatuan hukum guna terciptanya peradilan yang terprediksi untuk menjadi negara hukum yang kuat dan pada akhirnya turut menyumbang pada peningkatan ekonomi Indonesia. 

Mengusung tema “Pentingnya Jurisprudensi untuk Kepastian dalam Penegakan Hukum”, Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Mahkamah Agung Kerajaan Belanda (Hoge Raad) menggelar Kuliah Umum bagi 160 peserta yang terdiri dari Hakim Tinggi pada Badan Litbang Diklat Kumdil,  Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dan Calon Hakim di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Bertempat di Labolatorium Bahasa Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Megamendung, Bogor, Rabu (5/12).

Kuliah Umum yang difasilitasi oleh Judicial Sector Support Programme menghadirkan 3 pembicara, yaitu Marteen Feteris, Ketua Mahkamah Agung Kerajaan Belanda (Presiden Hoge Raad) sebagai pembicara utama dengan materi tentang Pentingnya Jurisprudensi dan Kontribusinya dalam Keseragaman dan Konsistensi Putusan Pengadilan; Prof. Adriaan Bedner, ahli dibidang Hukum dan Masyarakat dari Universitas Leiden dan juga sebagai Kepala Bagian Hukum, Pemerinatahan dan Masyarakat di Van Vollenhoven Institute membawakan materi tentang The Role of Yurisprudensi in Legal Education in Indonesia dan Gustaaf Reerink, Konsultan Hukum Asing di Indonesia dan juga sebagai Dosen Tamu di Universitas Indonesia membawakan materi dengan topik The importance of case law and its contribution to uniformity and consistency of court decisions.

Dalam paparanya, Marteen Feteris mengatakan bahwa konsisten dalam putusan untuk tercapainya kesatuan hukum melalui Jurisprudensi adalah hal yang penting bagi peradilan Indonesia. Hal ini diperlukan karena manfaat dari kesatuan hukum adalah untuk berkontribusi pada kesataraan, kepastian hukum serta memperkuat wibawa legislasi dan juga wibawa lembaga peradilan. Selain itu, kesatuan hukum melalui Jurisprudensi juga akan mengurangi resiko kesewenang-wenangan, korupsi dan juga untuk kejelasan akan praktek hukum dan para hakim. 

Senada dengan itu, Professor Adriaan Bedner menjelaskan bahwa diera 1970-an yurisprudensi digunakan dan sangat bermanfaat bagi konsistensi dan kepastian hukum. Namun, setelah itu, akses terhadap putusan yang sangat banyak menjadi tantangan tersendiri. “Pada saat itu, tahun 1970an, jurisprudensi digunakan dan sangat bermanfaat bagi konsistensi dan kepastian hukum. Setelah tahun 1970an, akses terhadap putusan yang sangat banyak menjadi salah satu tantangannya”. ujar Adriaan Bedner yang sudah akrab dengan Indonesia sejak dua puluh tahun yang lalu dan telah melakukan penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Sementara Gustaaf Reerink menambahkan, bahwa pemodal asing akan enggan menanamkan modal di Indonesia karena khawatir dengan adanya resiko hukum. “Penanam Modal Asing (PMA) memiliki keengganan untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena kekhawatiran dengan resiko-resiko hukum”, jelas Gustaaf Reerink yang telah lima tahun berpraktik sebagai konsultan hukum asing di Indonesia.

Oleh karena itu, menurut Adrian Bedner untuk menjawabnya, penggunaan teknologi dengan akses terbuka dapat mengatasi tantangan tersebut, namun mengingat banyaknya putusan perlu ada sistem penyaringan yang baik agar pencari informasi tidak kebanjiran informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Ditambahkan pula oleh Gustaaf Reerink, diperlukannya kepastian hukum dengan kaidah yang jelas, transparan dan konsisten. Data jurisprudensi dapat memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap kepastian hukum dan akan berdampak pada adanya iklim investasi yang baik.

Kuliah umum yang berdurasi selama tiga jam ini, dimulai pukul 13.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB dan bertindak sebagai moderator Prof, Dr. Takdir Rakhmadi, SH., MH., Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.

Link Download Buku Tentang Yurispredensi :  

1. PENJELASAN HUKUM ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
2. PENJELASAN HUKUM PEMBELI BERITIKAD BAIK
3. PENJELASAN HUKUM UNSUR MELAWAN HUKUM

Kalender Kegiatan Diklat (Timetable) Tahun 2019