Koleksi Buku Puslitbang Kumdil MA

No

Judul Buku

 

1

Efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup melalui putusan pengadilan

Lihat

2

Analisa kebutuhan diklat pada Pusdiklat teknis peradilan

Lihat

3

Disparitas pemidanaan terkait tindak pidana kesusilaan yang diatur di dalam KUHP dan di luar KUHP

Lihat

4

Efektivitas peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 dalam penanganan perkara tindak pidana khusus dengan pelaku korporasi

Lihat

5

Eksistensi alat bukti elektronik dalam sistem peradilan Indonesia

Lihat

6

Perlindungan anak pelaku pidana

Lihat

7

Puritisasi tugas dan fungsi Komisi Yudisial dalam penegakan kode etik dan perilaku hakim untuk menjaga keluhuran martabat hakim

Lihat

8

Rekonstruksi ideal implementasi hukuman rehabilitasi terhadap penyalah guna Narkotika

Lihat

9

Standarisasi pelayanan disabilitas di pengadilan rancang bangun peradilan ramah disabilitas

Lihat

10

Tata laksana penyelesaian sengketa bea cukai dalam sistem peradilan pajak

Lihat

11

Kewenangan peradilan perdata atas perkara pertanahan terkait setifikasi tanah

Lihat

 

No

Judul Buku

 

1

Evaluasi Pembagian Jenis Substansi Hukum Atas Implementasi Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung

Lihat

2

Implementasi E-Court di Mahkamah Agung Menuju Peradilan yang Modern

Lihat

3

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pidana

Lihat

4

Implikasi Sengketa Pertanahan Terhadap Kewenangan Peradilan Perdata dengan Peradilan Tata Usaha Negara

Lihat

5

Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung dan Modern, Persepsi Publik Terhadap PTSP di Pengadilan

Lihat

6

Penguatan Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Penyelesaian Perkara Jinayat di Provinsi Aceh

Lihat

7

Implementasi Sistem Pemidanaan Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Peradilan Militer

Lihat

8

Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan Peradilan Agama

Lihat

9

Sistem Pemidanaan Terhadap Perlaku Tindakan Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Teknologi Informasi

Lihat

10

Urgensi Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum

Lihat

 

 

No

Judul Buku

 

1

Dinamika perkembangan masyarakat hukum adat waris bagi masyarakat adat Batak Karo

Lihat

2

Eksistensi dokrin kekebalan diplomatik dan hak-hak istimewa dalam praktek peradilan di Indonesia

Lihat

3

Evaluasi Perma nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana

Lihat

4

Implementasi small claim court dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di pengadilan agama

Lihat

5

Kewenangan pengadilan dalam eksekusi putusan perdata untuk mendukung kemudahan berusaha

Lihat

6

Kriteria itikad tidak baik dalam penyelesaian sengketa merek terkenal melalui putusan pengadilan

Lihat

7

Pelaksanaan akreditasi penjamin mutu dalam kaitannya dengan kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan

Lihat

8

Peningkatan kualitas jabatan kepaniteraan dalam sistem peradilan

Lihat

9

Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan Mahkamah Agung tentang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan

Lihat

10

Peran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam mewujudukan Peradilan Militer yang modern

Lihat

11

Pola dan prosedur penyelesaian sengketa pajak dalam sistem peradilan pajak

Lihat

12

Sistem pemidanaan korporasi pelaku korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah

Lihat

 

 

No

Judul Buku

 

1

Analisa aktualisasi nilai-nilai aneka pasca diklat prajabatan pola baru dan pengembangan kurikulum diklat pola terbaru terintegrasi bagi PNS golongan III, II dan I di wilayah Jabodetabek

Lihat

2

Efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri

Lihat

3

Eksekusi putusan perkara akad murabahah

Lihat

4

Eksistensi dan dinamika pembaruan kesekretariatan dan kepaniteraan peradilan

Lihat

5

Eksistensi dan dinamika perkembangan hukum adat waris Bali dalam putusan pengadilan

Lihat

6

Eksistensi dan urgensi penerjemah bahasa isyarat "bisu tuli" dalam melancarkan proses peradilan pidana

Lihat

7

Eksistensi, dinamika perlindungan hukum terhadap hak atas tanah ulayat masyarakat adat di Indonesia

Lihat

8

Gugatan perbuatan melawan hukum syariat (PMHS) dalam hukum Islam

Lihat

9

Kompilasi dan re-publikasi putusan-putusan itikad tidak baik dalam sengketa merek

Lihat

10

Kompilasi dan re-publikasi putusan-putusan perkara ekonomi syariah

Lihat

11

Kompilasi dan re-publikasi putusan-putusan perkara pidana penista agama

Lihat

12

Pembangunan hukum administrasi Negara melalui putusan-putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Lihat

13

Sinergitas antar aparatur penegak hukum dalam penerapan hukum pidana terkait eksekutabilitas putusan in kracht PHI

Lihat

14

Sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang

Lihat

15

Tanggung jawab Negara terhadap perlindungan konsumen ditinjau dari hukum perdata

Lihat

16

Titik singgung pertanggungjawaban diskresi pejabat pemerintah dalam aspek hukum pidana dan administrasi

Lihat

17

Urgensi dan mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi

Lihat

 

 

No

Judul Buku

 

1

Pengkajian tentang Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI

Lihat

2

Eksistensi Kawin Kontrak dalam Perspektif Norma dan Tuntutan Ekonomi

Lihat

3

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah antar Pemerintah Daerah

Lihat

4

Dinamika Hukum Kewarisan Islam Terkait Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama

Lihat

5

Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Lihat

6

Pengkajian Putusan-putusan tentang Peradilan Lingkungan

Lihat

7

Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Lihat

8

Pelaksanaan Penahanan dalam Penyelesaian Perkara Jinayat di Nangroe Aceh Darussalam

Lihat

9

Pelaksanaan dan Hambatan Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional oleh Pengadilan Negeri

Lihat

10

Makna Menggali dan Mengikuti Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam masyarakat Terkait dengan Kewenangan Hakim Memeriksa dan Memutuskan Perkara Perdata

Lihat

11

Kedudukan dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Lihat

12

Kompilasi dan Re-Publikasi Putusan-putusan Pidana dan Perdata Lingkungan Hidup

Lihat

13

Pengkajian Tentang Putusan Pra Peradilan

Lihat

14

Pengkajian Kewenangan dan Alasan-alasan Penangguhan Eksekusi Putusan Perdata Khusus Pengadilan Hubungan Industrial yang Berkekuatan Hukum Tetap

Lihat

15

Pengkajian Titik Singgung Kewenangan antara PTUN dengan Pengadilan Tipikor dalam Menilai Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang

Lihat

16

Kompilasi dan Re-Publikasi Putusan-putusan Sengketa Perdata Ekonomi Syariah

Lihat

 

 

No

Judul Buku

 

1

Eksekusi Jaminan Hak Tanggung Syariah

Lihat

2

Optimalisasi Peran Kehumasan untuk Meningkatkan Wibawa Mahkamah Agung

Lihat

3

Pembatasan Penggunaan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana

Lihat

4

Pengkajian tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara

Lihat

5

Pengkajian tentang Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan

Lihat

6

Pengkajian tentang Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Mediasi

Lihat

7

Pengkajian tentang Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial

Lihat

8

Pengkajian tentang Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi

Lihat

9

Prospek Penyelesaian Sengketa Pemilah Kepala Daerah

Lihat

10

Urgensi dan Prospek Pengaturan (IUS CONSTITUENDUM) Penyelesaian Hak Uji Materiil Peraturan Desa

Lihat

11

Urgensi Pembentukan Pengadilan Pertanahan di Indonesia

Lihat

 

 

No

Judul Buku

 

1

Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Lihat

2

Disparitas Penjatuhan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta)

Lihat

3

Eksistensi dan Peran komisi Yudisial Pengkajian Filosofi, Sejarah dan Tujuan Pembentukannya dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia

Lihat

4

Himpunan dan Anotasi Putusan-putusan Mahkamah Agung RI tentang Sengketa Ekonomi Syariah

Lihat

5

Himpunan dan Anotasi Putusan-putusan Mahkamah Agung RI tentang Sengketa Pajak

Lihat

6

Himpunan dan Anotasi Putusan-putusan Mahkamah Agung RI tentang Sengketa Harta Wakaf

Lihat

7

Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 3 No 2 Juli 2014

Lihat

8

Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 3 No 1 Maret 2014

Lihat

9

Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 3 No 3 November 2014

Lihat

10

Kedudukan, Fungsi dan Penilaian Keterangan dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Korupsi di Muka Pengadilan

Lihat

11

Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara di luar Dakwaaan Jaksa Penuntut Umum

Lihat

12

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Sengketa Keterbukaan Informasi Publik

Lihat

13

Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik

Lihat

14

Masalah Legal Standing dalam Putusan Hak Uji Materil Mahkamah Agung Tahun 2012 s.d. 2014

Lihat

15

Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan Pejabat Publik

Lihat

16

Mengkaji Model dan Rumusan Acara (IUS CONSTITUENDUM) Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung

Lihat

17

Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Kepaniteraan

Lihat

18

Penafsiran Hakim dalam Penerapan Pidana Mati di Indonesia (Asas, Nama dan Praktek Penerapannya)

Lihat

19

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pers di Indonesia

Lihat

20

Penerapan Asas Solvabilitas dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan

Lihat

21

Pengaruh Tekanan Opini Publik Media Massa Terhadap Kemandirian Hakim

Lihat

22

Pengkajian Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Niaga

Lihat

23

Rumusan Akad-akad Syariah pada Perbankan Syariah Implementasi dan Akibat Hukumnya

Lihat

24

RUU Mahkamah Agung, Pengkajian Filosofis, Sejarah, Asas, Norma, dalam Dinamika Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia

Lihat

25

Titik Singgung Kewenangan Antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum dalam Sengketa Pertanahan

Lihat

 

 

No

Judul Buku

 

1

Interpretasi tentang Makna dan Keuddukan "Open Bare Orde" Terkait dengan Permohonan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia

Lihat

2

Interpretasi tentang Makna Kedudukan "Harta Bersama" dalam Perkawinan Poligami (Studi tentang Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011)

Lihat

3

Interpretasi tentang Makna Uang Negara dan Kerugian Negara dalam Perkara Pidana Korupsi terkait BUMN Persero (Kajian tentang Putusan-putusan Mahkamah Agung Tahun 2005-2011)

Lihat

4

Interpretasi tentang Makna "Utang Jatuh Tempo" dalam Perkara Kepailitan (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung 2009-2013)

Lihat

5

Kewenangan Uji Materil Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang (Kajian tentang Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011)

Lihat

6

Kompetensi Peradilan Agama Analisa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Mengenai Perkara Ekonomi Syariah Tahun 2006-2012

Lihat

7

Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris Ataukah Judex Factie (Kajian terhadap Azas, Teori dan Praktek)

Lihat

8

Makna Pejabat Tata Usaha Negara dalam Sengketa Tata Usaha Negara (Studi tentang Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005 - 2011)

Lihat

9

Makna "Sifat Melawan Hukum" dalam Perkara Pidana Korupsi (Kajian tentang Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011)

Lihat

10

Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan (Lanjutan)

Lihat

11

Penafsiran Hakim Terhadap Pidana Minimum Khusus Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapan)

Lihat

12

Perlindungan Hukum terhadap Korban Melalui Putusan Pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau dari Perspektif Restoratif Justice

Lihat

13

Perlindungan Hukum terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime

Lihat

Hubungi Kami

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
Faks: (0251) 8249522, 8249539
Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.