previous arrow
next arrow
Slider

BERITA TERKINI

Show More LOADING... NO MORE ITEMS

 

PENGUMUMAN PUSDIKLAT TEKNIS

Show More LOADING... NO MORE ITEMS

 

PENGUMUMAN PUSDIKLAT MANAJEMEN KEPEMIMPINAN

Show More LOADING... NO MORE ITEMS

 

 

VIDEO TERKINI

 

MAKLUMAT PELAYANAN

 

 

  

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan adalah salah satu unsur pendukung di Mahkamah Agung RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dipimpin oleh Kepala Badan dan terdiri dari 4 unit kerja yaitu:

  1. Sekretariat,
  2. Pusdiklat Teknis Peradilan,
  3. Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, dan
  4. Puslitbang.

Kenal Lebih Dekat 

 

 

APLIKASI INTERNAL

Aplikasi internal yang dibangun Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

 

 

APLIKASI EKSTERNAL

Aplikasi eksternal yang ada pada Mahkamah Agung RI.

 

 
 
 
 
 

 

 

Jakarta-Bldk.mahkamahagung.go.id. Penyelesaian masalah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga tidak semudah yang dibayangkan, karena sering permohonan kepailitan dan PKPU masih banyak masalah hukum lain yang terkait  dalam peristiwa hukum kepailitan itu sendiri yang memerlukan adanya penyelesaian tersendiri. Hal tersebut sebagaimna disampaikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia bapak Dr. Zarof Ricard, SH, S.Sos, M.Hum dalam sesi pembukaan Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan oleh Puslitbang Hukum dan Pradilan MA RI di wilayah Lingkungan Peradilan Tinggi Medan, tanggal 12 Juli 2021.

Lebih lanjut, Dr. Zarof Ricar menyebutkan bahwa Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) kerap menimbulkan penafsiran yang beragam di lingkungan para hakim di pengadilan niaga. Hal ini disebabkan dalam praktek masih bahyak ditemui adanya gugatan terhadap kurator atau debitor pailit yang diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan juridiksi yang diatur dalam Pasal 118 HIR/142 Rbg dengan alasan debitor atau kurator telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. 

 Permasalahan inilah kemudian menjadi penting untuk dikaji dan diteli oleh Puslitbang Kumdil MA RI, sebagaimana yang ditegaskan oleh Koordinator peneliti, Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH dengan memfokuskan pada permasalahan utama adalah terkait objek dan ruang lingkup gugatan lain-lain, mekanisme penyelesaian gugatan lain-lain, penafsiran hakim terhadap perkara gugatan lain-lain yang muncul dari perkara kepailitan, serta permasalahan eksekusi terhadap putusan gugatan lain-lain yang telah diputus oleh pengadilan.

 Untuk membahas dan mengkaji lebih dalam terkait permasalahan penelitian tersebut di atas, penelitia menghadirkan beberapa narasumber yang berkompoten dan ahli dibidang kepailitan dan PKPU untuk menyampaikan tema dan materi terkait permasalahan yang dikaji tersebut. Para narasumber yang hadir adalah, Prof. Dr. Alum Simbolon, SH., MHum Guru Besar pada Fakultas hukum Universitas Pelita harapan Medan yang menyoroti tentang Penafsiran hukum oleh hakim terhadap gugatan lain-lain dalam perkara Kepailitan dan PKPU. Dr. Deni Amsari Purba, SH., L.L.M (Advokat dan Kurator) yang memaparkan tema tetang mekanisme pengajuan dan pembuktian gugatan lain-lain dalam perkara Kepailitan dan PKPU. Dr. Soyendah Retnaningsih SH., MH. Dosen FH Universitas Indonesia yang merupakan anggotan tim peneliti yang mengangkat tentan mekanisme pengajuan dan pembuktian gugatan lain-lain, serta narasumber terakhir adalah Dr. Ricardo Simanjuntak SH., L.L.M, MCIArb (Dosen Pasca Sarjana Universitas Airlangga) yang membahas tentang eksekutabilitas dan dampak penyelesaian putusan perkara atas gugatan lain-lain terhadap Kepailitan dan PKPU.

Diskusi ini dipandu oleh Dr. (cand) Wigati Pujiningrum, SH., MH dan Dr.Ismail Rumadan SH., MH. Yang merupakan anggota tim peneliti.  FGD ini dihadiri oleh peserta dari Pengadilan Niaga Medan, nKetua PN Medan, dan beberapa Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Medan, para akademisi, serta lawyer dan perwakilan dari HKPI/AKPI.

 

Info & Pemanggilan Diklat Teknis

Info & Pemanggilan Diklat Menpim

AGENDA KEGIATAN DIKLAT

11 Juli 2024

Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Ang. I

Penyelenggara Pusdiklat Menpim
10 Juni s.d. 10 Oktober 2024

Deskripsi Kegiatan: 
Pelaksanaan Tahap Blended Learning Online : 10 Juni s.d. 10 Juli 2024
Pelaksanaan Tahap Klasikal : 15 Juli s.d. 10 Oktober 2024

11 Juli 2024

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Ang. III

Penyelenggara Pusdiklat Menpim
10 Juni s.d. 10 Oktober 2024

Deskripsi Kegiatan: 
Pelaksanaan Tahap Blended Learning Online : 10 Juni s.d. 11 Juli 2024
Pelaksanaan Tahap Klasikal : 14 Juli s.d. 10 Oktober 2024

11 Juli 2024

Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Hakim dan Panitera Peradilan Umum Seluruh Indonesia

Penyelenggara Pusdiklat Teknis
08 s.d. 26 Juli 2024

Deskripsi Kegiatan: 
Pelaksanaan Tahap I (Pembelajaran Mandiri E-Learning) : 08 s.d. 13 Juli 2024
Pelaksanaan Tahap II (Pembelajaran Tatap Muka Klasikal) : 14 s.d. 26 Juli 2024

22 April 2024

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Ang. I dan II

Penyelenggara Pusdiklat Menpim
22 April s.d. 23 Agustus 2024

Deskripsi Kegiatan: 
Pelaksanaan Tahap Blended Learning Online : 22 April s.d. 27 Mei 2024
Pelaksanaan Tahap Klasikal : 30 Mei s.d. 23 Agustus 2024

Kalender Kegiatan Diklat (Timetable) Tahun 2024

UNDUH

Hubungi Kami

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
Faks: (0251) 8249522, 8249539
HP Whatsapp: 082114824160 (Pusdiklat Menpim)

Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.