Hakim Tinggi TUN Wilayah Makassar Apresiasi Kajian Hukum Tentang Mekanisme Pemeriksaan Hak Uji Materiil

Makassar-bldk.mahkamahagung.go.id. Penelitian yang dilaksanakan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI tentang Pengembangan Kebijakan Mahkamah Agung terkait Mekanisme Hak Uji Materil di Wilayah hukum Sulawesi Selatan, 26-30 April 2021 sangat diapresiasi oleh peserta Fokus Grup Diskusi (FGD) termasuk peserta dari Hakim Tinggi PTUN Makassar.

 Apresiasi terhadap penelitian yang dikoordinatori oleh Dr. Marsudin Nainggolan,SH.,MH ini berkaitan dengan adanya keinginan dari Mahkamah Agung untuk lebih terbuka dalam memgakomudir keinginan masyarakat terkait perubahan terhadap mekanisme pemeriksaan hak uji materil yang selama ini dianggap tertutup dan tidak memberikan ruang yang seimbang bagi para pihak dalam mekanisme HUM di Mahkamah Agung selama ini.

 Diskusi sesi I yang dipimpin oleh Moderator Prof. Dr. Zainal Husen sebagai salah satu anggota tim peneliti ini menghadirkan narasumber Prof. Dr. Abdul Latif, Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI, yang menyoroti soal Problematika Teoretis dan Praktek Pemeriksaan  Perkara HUM oleh Mahkamah Agung RI, dan narasumber kedua adalah Prof. Dr. Achmad Ruslan, Guru Besar Fakultas Hukum Unhas yang menyampaikan Prisip-prinsip Pemeriksaan Perkara  dan Rekonseptualisasi Mekanisme Pemeriksaan  HUM oleh Mahkamah Agung RI.

 

Sementara pada sesi II FGD menghadirkan narasumber Prof. Dr. La Ode Husen, SH.,MH, Dekan Fakultas Hukum yang meyoroti soal  Peluang distribusi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  memeriksa dan memutus perkara HUM atas produk peraturan perundangan-undangan oleh Pemerintah Daerah

Sedangkan narasumber kedua pada sesi II adalah Dr. Fahri Bachmid,SH.,MH menyoroti dari perspektif Pendelegasian Kewenangan Pendaftaran, Pemeriksaan Bukti-bukti  dan Mendengar Keterangan Ahli Perkara HUM  secara terbuka pada PTUN  atau PT TUN guna dikirimkan dan diputus oleh Mahkamah Agung.

 Hasil akhir sebagai kesimpulan dari diskusi yang kemudian dipertegas oleh Moderator Dr. Ismail Rumadan adalah Mahkamah Agung pada dasarnya memberikan ruang yang terbuka bagi perubahan terhadap Perma No.1 Tahun 2011 yang mengatur tentang melanisme penyelesaian permohonan Hak Uji Materil pada Mahkamah Agung RI dengan mengedepankan asas-asas peradilan yang transparan, independen serta peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam rangka memberikan akses kepada keadilan bagi semua pihak.

 

Tim peneliti yang terdiri dari Dr. Marsudin Nainggolan, Prof Zainal Husen, serta Dr. Auliyah Khasanofa ini kemudian melanjutkan diskusi dan audensi secara terbatas dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan serta Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi dan Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pihak-pihak yang diaggap memiliki kepentingan terkait langsung dengan hak uji materil terhadap suatu produk hukum di daerah..(i’R)#

Hubungi Kami

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
Faks: (0251) 8249522, 8249539
Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.