DPRD dan Pemda Provinsi Bali Mengapresiasi Putusan MA Terkait Hak Uji Materil

Bali, bldk.mahkamahagung.go.id - Permasalahan Hak Uji Meteril di Mahkamah Agung  telah memdapat sorotan dan perhatian serius dari berbagai pihak. Permasalahan tersebut berkaitan dengan pengaturan secara materil tentang Hak Uji Materil maupun berkaitan dengan aturan tentang hukum acara yang mengatur temtang mekanisme pengajuan permohonan Hak Uji Materil tersebut. Dapat kita ketahui bahwa perkembangan produk hukum di bawah undang-undang yang menjadi kewenangan pengujian Mahkamah Agung sangat banyak dan berfariatif tidak saja sebagaimna di atur dalam UU No. 12 Tahun 2011 namun perkembangannya sudah bergeser dari jenis dan kriteria peraturan peroduk hukum di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Perkembangan tersebut antara lain berkaitan dengan lembaga yang berwenang menetapkan dan mengeluarkan produk hukum tersebut maupun jenis-jenis produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta materi muatan yang diatur dalam produk hukum yang ditetapkan tersebut. Salah satu masalah yang terkait dengan jenis produk hukum dibawah undang-undang yang tidak diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 adalah terkait dengan produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga adat, maupun posisi dan status masyarakat hukum adat sebagai legal standing dalam mengajukan gugatan Hak Uji Materil. Hal tersebut diidentifikasi sebagai permasalahan yang muncul dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI untuk melakukan kajian terhadap Kewenangan Hak Uji Materil oleh Mahkamah Agung RI di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bali pada tanggal 6-9 April 2021. Dalam kontek permasalahan tersebut senagai contoh kasus Eksistensi masyarakat adat sebagai legal standing dalam gugatan Hak Uji Materil menurut Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH bahwa harus disahkan agar keberadaan masyarakat adat memiliki legalitas sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengajukan Hak Uji Materil, terlebih lagi kondisi Bali sebagai daerah yang memiliki katakteristik hukum adat yang kuat dan dominan dalam aktivitas sosial kehidupan masyarakat, maka upaya untuk melegalisasi keberadaan masyarakat adat sangat penting untuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Permasalahan lain yang mengemuka dalan FGD tersebut adalah berkaitan dengan kualitas pemeriksaan HUM oleh Mahkamah Agung, Baik menurut Biro Hukum Pemda Bali maupun menurut Ketua Komisi I DPRD Propinsi Bali bapak I Nyoman Adyana, SH.,MM bahwa secara substansi pemeriksaan yang dilakukan oleh MA selama ini berjalan dengan baik, dalam contoh kasus, beliau mengapresiasi putusan MA terkait gugatan Hak Uji Materil terhadap Peraturan Gubernur No. 97 Tahun 2018 tentang  PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI yang kemudian ditolak oleh MA dengan pertimbangan mendasar terkait perlindungan lingkungan hidup untuk generasi masa depan. Namun disamping apresiasi yang disampaikan ada sedikit catatan terkait dengan perbaikan terkait waktu yang disediakan dalam proses pemeriksaan HUM di MA, sangat singkat hanya 14 hari sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menyiapkan segala dokumen jawaban atas gugatan maupun bukti-bukti yang harus disampaikan. Oleh karena itu sebaiknya waktu yang disediakan harus diperpanjang dari 14 hari menjadi 30 hari. Serta ada sedikit ruang keterbukaan yang disediakan bagi para pihak agar bisa menyampaikan berbagai argumentasi yang berkaitan dengan proses HUM tersebut. Tim peneliti dari Puslitbang MA RI yang melakukan penelitian di wilayah hukum Provinsi Bali terkait dengan HUM ini terdiri dari Dr. Marsudin Nainggolan selaku Koordinator peneliti, serta anggota peneliti lainnya adalah Prof. Dr. Zainal Arifin Husen, Dr. Ismail Rumadan, dan Dr. Auliyah Kasanofa, selain melakukan FGD di Pemprov dan DPRD Provinsi Bali, tim Peneliti juga melakukan FGD dengan bagian hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali yang dihadiri langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali. #(i’R)

Hubungi Kami

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
Faks: (0251) 8249522, 8249539
Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.