Hakim di Wilayah Papua Sangat Rawan Ancaman Keamanan

Manokwari-bldk.mahkamahagung.go.id. Penelitian tentang Pengembangan Sistem Penggajian Hakim sebagai pejabat negara yang dilakuakn oleh Puslitbang Kumdil MA RI yang diakukan di wilayah Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sejak tanggal 16 - 20 November dalam rangka mendapatkan data-data empiris mengenai beban kinerja, tanggung jawab dan risiko kinerja hakim.

Selain data-data empiris tentang penyediaan fasilitas perumahan bagi hakim untuk wilayah Papua dan Papua Barat yang belum layak dan memenuhi standar kenyaman bagi hakim. Hal yang sering dialami oleh para hakim dalam melaksanakan tugas adalah terkait ancaman kemanan bagi keselamat para hakim. Para hakim sering diteror dan diintimidasi oleh para pihak yang berperkara terutama parapihak yang kalah dalam persidangan. Ancaman keamanan itu selalu terjadi bahkan ancaman dan intimidasi dilakukan juga terhadap anggota keluarga hakim.

Kondisi tersebut di atas tentu sangat miris ditengah-tengah hakim harus dituntut secara profesional mandiri dan tidak berpihak dan tidak terpengaruh oleh pengaruh dan tekanan pihak lain dalam mengadili dan memeutus perkara. Sementara jaminan keamanan yang harus disediakan oleh megara tidak kunjung diperoleh. Padahal sesungguhnya hakim menjalankan tugas atas nama negara.

Kondisi semacam inilah oleh sebagian hakim tentu merasa tidak dihargai oleh negara, sebab seharusnya negara harus hadir dalam memberikan jaminan keamanan dan kenyaman bagi para hakim dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Bapak Heru Pramono, SH., MH, bahwa ancaman keaman ini tidak hanya terjadi kepada para hakim saja, namun ancaman juga terhadap institusi pengadilan, sementara aparat kemanan yang disediakan oleh negara tidak memadai bahkan nyaris tidak ada. sehingga para hakim harus menjaga dan menyelamatkan diri masing-masing jika terjadi kerusuhan atau ancaman dari luar sidang.

Kondisi tersebut diatas menggambarkan bahwa begitu besar beban dan risiko kinerja seorang hakim dalam mengadili dan memutus perkara yang tentu sangat berbeda jauh dengan kondisi risiko dan tanggung jawab ASN biasa, sehingga sunggu tidak adil jika standar penilaian untuk menentukan besaran gaji dan tunjangan hakim disamakan dengan standar peniaian ASN.

Hal ini tentu menjadi bahan masukan bagi tim peneliti dari Puslitbang Kumdil yang terdiri dari Dr. Ismail Rumadan, Dr. Pujiastuti Handayani, Achmad Cholil, SH.,LLM seta staf dari Puslitbang yang telah melakukan penelitian di Wilayah Sorong, Manokwari dan Jayapura untuk kemudian merumuskan hasil penelitian yang nantinya dapat digunakan sebagai draf naskah akademik dalam rangka perbaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di Bawah MA.

Hubungi Kami

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
Faks: (0251) 8249522, 8249539
Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.