Kemandirian Anggaran Menjadi Syarat Mutlak Bagi Terlaksananya Kekuasaan Peradilan.

Jakarta-bldk.mahkamahagung.go.id. UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Jaminan atas terselenggaranya kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala bentuk pengaruh kekuasaan lainnya masih belum terwujudkan dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal yang sangat memdasar dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berkaitan dengan adanya jaminan kemandirian anggaran judisial (independence judicial financial) dalam rangka memberikan suport bagi terselenggaranya peradilan yang mandiri dan benas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Hal tersebut di atas disampaikan oleh Kapuslitbang Kumdil MA RI Dr. Hasbi Hasan dalam sesi fokus group discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Puslitbang dengan beberapa Pengadilan Tinggi Wilayah Maluku Utara dan Pengadilan Tinggi Wilayah Manado dalam tangkaian penelitian tentang Pengembangan Siatem Penggajian Hakim sebagai Pejabat Negara, yang dilaksanakan pada tanggal 12 - 13 November 2020.

Menurutnya bahwa dengan adanya kemandirian anggaran yang di erikan kepada Mahkamah Agung sebagai pelaksana keluasaan Kehakiman agar MA secara mandiri dalam mengatur dan menentukan besaran gaji, tunjangan jabatan dan fasilitas kesejahteraan lainnya bagi semua hakim yang bertugas mengembankan amanah yang sangat mulia untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara adalah faktor kesejahteraan yang selama ini masih dipersamakan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS lainnya. Akibat dari satus hakim yang diposisikan dalam dua status kepegawaian, sebagai ASN maupun sebagai pejabat megara.

Selain masalah gaji dan tunjangan jabat yang masih kauh dari harapan, hal yang mengemuka dalam FGD tersebut adalah berkaitan dengan fasilitas perumahan dan kesehatan serta fasilitas keamana yang belum disediakan oleh megara kepada hakim dalam menjallankan tugasnya di daerah.

Fasilitas perumahan yang disediakan oleh negara bagi hakim yang bertugas di daerah sangat tidak layak, sehingga kebanyakan para hakim memilih untuk tinggal di tempat kos-kosan yang tentu sangat tidak layak dan tidak nyaman bagi seorang hakim yang menyandang predikat sebagai manusia mulia di muka bumi.

Kondisi yang sama juga dalam hal pemberian fasilitas kesehatan. Umumnya Para hakim hanya diberikan jaminan kesehatan berupa BPJS yang sama dengan masyarakat pada umumnya, sehingga para hakim yang sedang sakit harus menunggu antrian bersama masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan giliran pengobatan.

Sudah tentu fasilitas BPJS bagi para hakim yang menyandang status sebagai pejabat negara sangat tidak layak. seharusnya fasilitas kesehatan yang di berikan bagi para hakim lebih khusus dan terjamin memiliki akses khusus dalam pemerikasaan kesehatan, sehingga para hakim benar-benar dihormati dan dihargai sebagai pejabat negara.

Demikian juga dengan masalah keaman, megara belum hadir sepenuhnya untuk memberikan jaminan keamana bagi para hakim dalam menjalankan tugasnya di berbagai daerah.

Oleh karena itu, hal yang sangat mendasar untuk dilakukan adalah dengan mempetegas status hakim sebagai pejabat negara yang diatur dalam RUU Jabatan Hakim untuk segera disahkan oleh DPR RI. Dan sebagai tindak lanjut dari UU Jabatan Hakim tersebut tentu diatur secara khusus tentang gaji, tunjangan dan hak-hak kesejahteraan hakim secara rinci dalam PP yang merujuk kepada UU Jabatan Hakim.

Hubungi Kami

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
Faks: (0251) 8249522, 8249539
Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.