Diskusi Penelitian Kewenangan Peradilan Perdata Atas Perkara Pertanahan

Malang-bldk.mahkamahagung.go.id. Diskusi terpumpun/Focus Group Discussion  bertema  Kewenangan Peradilan Perdata Atas Perkara Pertanahan Terkit Sertifikat Tanah yang dilakukan Para peneliti Puslitbang MA kembali dilakukan di Hotel  Atria Malang, Rabu  (16/9/2020).

Focus Group Discussion yang digelar dua sesi dan dimoderatori oleh Dr Khalimi  tersebut menghadirkan  peserta  dair berbagai kalangan mulai dari hakim, BPN, pengacara hingga notaris.

Iqbal koordinator peneliti untuk tema riset ini menjelaskan Penelitian dari MA, setelah dilakukan pada 7 lokasi, maka harus menghasilkan buku yang nantinya akan dibagikan ke tiap-tiap perpustakaan di Pengadilan. Pada 2019, menghasilkan buku bertema implikasi putusan pengadilan terkait dengan sengketa tanah

“Pada tahun 2020 dilakukan pembaruan, menjadi topik yang kembali diangkat untuk dilakukan penyempurnaan hasil riset, “ jelasnya

Menrurtnya di lingkungan peradilan umum, PTUN, dan PA hampir 50% bersangkutan tentang tanah, yang sebagian besar berkaitan dengan kepemilikan tanah. PTUN berkaitan dengan sah atau tidaknya prosedur administrasi, PA berkaitan dengan pengujian hak kewarisan.

“Sebagian besar putusan bersifat deklaratoir, artinya putusan tersebut hanya menegaskan aspek hukum, yang nantinya akan berujung rumit ketika dimintakan eksekusi terhadap KPN di daerah,” tegasnya.

Judi Prasetya, Ketua Pengadilan Negeri Malang memaparkan bagaimana menindaklanjuti putusan perdata yang sudah inkracht dengan melihat pasal 196 HIR. Secara a contrario, apabila dapat dilakukan sukarela, maka eksekusi tidak perlu dilakukan. Perlu dicermati bahwa keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan. Namun eksekusi yang sukarela dapat menghadirkan perkara apabila tidak dilakukan dengan baik

Dr. Dewi Cahyandari akademisi dari FH UB memaparkan Semanjak adanya UU 30/2014, KTUN mengalami perluasan makna (Pasal 87). Artinya KTUN tidak lagi mempunyai pengertian final, individual, dan konkrit. Kembali lagi ke karakteristik BPN, termasuk dalam unsur penyelenggaraan negara.

“Terkait dengan permasalahan, mengenai sulitnya eksekusi sengketa pertanahan. Terdapat perbedaan antara praktek dan teori. Namun dalam melaksanakan putusan (dalam konteks TUN), harus terdapat harmonisasi peraturan dan kepastian hukum. Sehingga harus dilakukan harmonisasi peraturan secara sinergis oleh lembaga-lembaga pemerintahan,” jelasnya.

Sementara Dr. Syofyan Hadi juga  FH UB memaparkan Apakah sertifikat termasuk KTUN, apabila dilihat pasal 1 angka 9 UU 51/2009, walau sudah diubah oleh 30/2014, tetapi hakim masih banyak menggunakan pasal ini dengan alasan ragu untuk menggunakan UU 30/2014.

Dalam yurisprudensi, sertifikat termasuk sebagai KTUN, karena sifat dan kualifikasi dari sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN termasuk sebagai KTUN.

“Ada beberapa catatan, apabila dilihat dalam  sudut pandang teoretik, kompetensi PN dan PTUN walau sudah jelas, namun dalam praktek atau kenyataannya selalu membingungkan. Sebagai preskripsi, perlu ada redesign, terkait pembidangan kompetensi PN dan PTUN, agar tercipta peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dan menghindari terjadinya egosektoral.Putusan PTUN seharusnya tidak boleh diintervensi, hakim bersifat aktif tidak harus menilai alat bukti yang diajukan kepadanya,” ungkapnya.

Laode Asrofil dari BPN Batu menjelaskan bahwa sertifikat termasuk sebagai bukti hak. Sesuai dengan PP 24/197 Pasal 32. Dan apabila terdapat suatu gugatan pertanahan, maka akan tunduk pada putusan perdata maupun TUN sesuai dengan amar putusan tersebut.

Prof. Mochamad Bakrie dalam paparanya berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah yang Beritikat Baik Dalam Hukum Agraria Nasional dan Yurisprudensi menjelaskan bahwa sertifikat hak atas tanah, secara jelas merupakan surat tanda bukti hak atas tanah satu-satunya.

“Tetapi tidak berarti alat bukti hak yang lain tidak diakui, contoh Petok D bisa letter C, pembayaran pajak, diakui sebagai alat bukti hak permulaan yang harus dilengkapi dengan alat bukti lain. Berbeda dengan sertifikat, tidak perlu ditambah dengan alat bukti lain,” tegasnya.

Selanjutnya Dr. Mohammad Amrullah dalam pemaparannya yang berjudul Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Penanganan Perkara Perdata Pertanahan menjelaskan bahwa Setiap tahun perkara pertanahan di Pengadilan Negeri hampir 40 sampai 50% di tiap Pengadilan Negeri, disebabkan oleh implikasi dari sifat tanah yang turun temurun.

“Pengadilan Negeri mengharapkan dan menyetujui RUU Peradilan Pertanahan yang berada di bawah Pengadilan TUN. Namun dalam pelaksanaan, ius curia novit berlaku. Saat ini jarang sekali kasus yang berkenaan dengan kecacatan prosedur, tetapi lebih banyak ke kasus tentang siapa yang berhak atas kepemilikan tanah tersebut. Sehingga apabila Perma 2/2019 berlaku, akan selalu disetujui oleh PN,” pungkasnya.

Hubungi Kami

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
Faks: (0251) 8249522, 8249539
Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.