FGD Penelitian untuk pentingnya kajian tentang Hak Uji Materiil

Medan-Bldk.mahkamahagung.go.id. Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung melakukan penelitian terkait mekanisme pemeriksaan hak uji materiil Oleh mahkamah Agung diawali dengan dilaksanakannya Focus Group Discussion (FGD)  penelitian tersebut dengan Topik “Pengembangan Kebijakan Mahkamah Agung Terkait Mekanisme Pemeriksaan Hak Uji Materiil Oleh Mahkamah Agung” yang diselenggarakan pada tanggal 20 April 2021 bertempat di Hotel Adi Mulia – Medan, Sumatera Utara.

FGD ini diselenggarakan pada tanggal 20 April 2021 dan dibuka oleh Dr. Marsudin Nainggolan SH., MH. selaku koordinator tim penelitian didampingi oleh peneliti dari Puslitbang Hukum dan Peradilan Dr. Ismail Rumadan, MH. dengan mengundang para narasumber yaitu : Dr. Janpatar Simamora SH., MH, Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH., M.Hum., Dr. Faisal Akbar, SH., MH., dan Dr. Dani Sintara, SH., MH., dengan dimoderatori oleh Dr. Mustakim, SH., MH,. dan Dr. Auliya Khasanofa SH., MH.

Dalam FGD tersebut ada beberapa hal yang menjadi pembahasan utama oleh narasumber diantaranya : perlunya dilakukan pengkajian kembali secara teoritis, prinsip dasar dan asas apakah mekanisme pengajuan Hak Uji Materil (HUM) ke Mahkamah Agung sudah sesuai dengan posisi dan kedudukan serta kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Kajian ini penting untuk dilakukan agar memberikan data dan informasi secara akurat dalam perspektif teoritis maupun empiris agar mekanisme pengajuan permohonan hak uji materil atas peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku.

Diharapkan dalam pelaksanaan FGD ini dapat memberikan kontribusi solusi bagaimana memberdayaan Kamar TUN Mahkamah Agung dengan segala sumber daya manusia yang ada (Hakim Agung Kamar TUN, Asisten Hakim Agung, Hakim Pemilah pada Kamar TUN serta hakim PTUN dan PTTUN), sarana dan prasarana yang ada tanpa menambah anggaran guna mengakomodir harapan persidangan terbuka untuk umum dalam memeriksa perkara Pengujian Peraturan di bawah undang-undang atau Hak Uji Materiil.

Upaya Mendekatkan Keadilan Kepada Masyarat dalam Pelaksanaan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung

Ditulis Oleh:
Dr. Ismail Rumadan, MH
———————————————
Salah satu persoalan mendasar dalam mekanisme penyelesaian permohonan Hak Uji Materil (HUM) oleh Mahkamah Agung selama ini adalah terkait akses keadilan bagi basyarakat dalam mengajukan permohonan HUM pada Mahkamah Agung.

Kesulitan untuk akses kepada keadilan ini tergambar jelas dari instrumen hukum acara HUM yang tersedia sangat sumir dan tidak memberikan ruang yang terbuka bagi para pihak untuk berargumentasi dalam suatu proses peradilan yang ideal. Dalam artian bahwa proses peradilan HUM tidak memberikan ruang jawab-jinawab bagi para pihak untuk mengemukakan dalil pemohon maupun bantahan terhadap dalil yang diajukan pemohon dalam proses pengujian terhadap suatu produk hukum.

Demikian juga bahwa, waktu yang disediakan sangat singkat dalam proses penyelesaian perkara HUM di Mahkamah Agung, sehingga hal ini menyulitkan para pihak untuk menanggapi suatu permohonan HUM yang diajukan ke MA, maupun kesulitan untuk menyiapkan barang bukti dan dokumen pendukung lainnya dalam proses penyelesaian permohonan HUM di MA tersebut.

Oleh karena itu, jika saja ada kebijakan dari Mahkamah Agung terkait dengan delegasi kewenangan mengadili dan memeriksa permohonan HUM kepada Pengadilan tingkat bawah baik oleh PTUN maupun PT TUN adalah suatu kebiijakan yang sangat responsif untuk menjawab kebutuhan masyarakat terkait upaya mewuudkan kemudahan akses kepada keadilan.

Hal tersebut di atas mengemuka dalam diskusi antara tim Peneliti puslitbang yang terdiri dari Dr. Marsudin Nainggolan selaku koordinator peneliti dan Prof. Dr. Zainal Husen, Dr. Ismail Rumadan dan Dr. Auliyah Khasanofa, SH.,MH sebagai anggota tim peneliti dengan Pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sulsel, bahwa walaupun menurut pengalaman beliau selama ini beluam ada permohonan hak uji materil terhadap peroduk hukum daerah oleh masyarakat, namun hal tersebut tidak menunjukan bahwa produk hukum daerah terutama sebuah Perda itu sudah baik, bisa saja karna mekanisme yang disediakan terlalu mahal, sehingga masyarakat tidak memiliki keberanian untuk mengajukan suatu permohonan HUM ke MA.

Oleh karena itu, jika saja kewenangan mengadili dan memerikasa HUM yang selama ini diserahkan kepada Pengadilan tingkat bawah, beliau memastikan pasti banyak masyarakat yang mengajukan permohonan HUM terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah baik oleh Gubernur, Bupati maupun Walikota.

Berkaitan dengan hal tersebut ada dua pilihan yang harus dilaksanakan jika saja delegasi kewenangan pengujian HUM dari Mahkamah Agung pada tingkat Pengadilan dibawah Mahkamah Agung. Pilihan pertama adalah, Permohonan dan Pemeriksaan HUM dengan model pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam kasus pidana yang memeriksa alat bukti pada pengadilan tingkat pertama dan kemudian kewenangan memutus tetap pada Mahkamah Agung.

Pilihan kedua adalah, MA mendelegasikan Kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus HUM khususnya produk hukum terkait Peraturan Daerah Provonsi, Kabupaten dan Kota pada pengadilan Tingkat Banding oleh PT TUN, dan putusannya bersifat final dan mengikat.

Kedua pilihan tersebut diatas perlu untuk dipertimbangkan agar kewenangan dan peran Mahkamah Agung dalam menguji produk hukum di bawah undang-undang pada tingkat kasasi dapat terlaksana dengan baik dengan tetap mengedepankan asas-asas peradilan yang sederhana cepat dan berbiaya ringan, serta menjamin siatem peradilan yang transparan dan independen untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.#

*Anggota tim peneliti Mahkamah Agung RI terkait tema Pengembangan Hak Uji Materil oleh Mahkamah Agung RI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Hubungi Kami

    Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
    Mahkamah Agung RI

    Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
    Bogor, Jawa Barat 16770

    Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
    Faks: (0251) 8249522, 8249539
    Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.