BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN BANGUN KERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSAMUS MARAUKE

Marauke-bldk.mahkamahagung.go.id - Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI berkunjung ke Fakultas Hukum Universitas Musamus Marauke dalam rangka menjalin kerjasama di bidang penelitian yang ditandai dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala Badan Litbang Diklat Mahkamah Agung Bapak Dr. Zarof Ricar, S.H., S. Sos., S.Hum. dengan Rektor Universitas Musamus Dr. Drs. Beatus Tambaib, M.A (24-11-2021). Jajaran Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI yang terdiri dari Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI Bapak Dr. Andi Akram S.H., M.Hum, Hakim Tinggi / Peneliti Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI Bapak Dr. Marsudin Nainggolan, S,H., M.H.; Kepala Sub Bidang Kerjasama Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI Bapak Sudaryanto, S.H., M.H.; serta Peneliti Ahli Madya Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI Dr. Ismail Rumadan, M,H. dan Dr. Budi Suhariyanto, S.H., M.H. disambut oleh para jajaran pimpinan dari Universitas Musamus, Dekan Fakultas Hukum, Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Ketua Pengadilan Negeri Marauke, Ketua Pengadilan Agama Marauke, Kepala Kejaksaan Negeri Marauke, Kapolres Marauke, Kepala Lapas Marauke, Kepala Bapas Marauke, dan juga Mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Musamus.

Dalam sambutannya, Drs. Beatus Tambaib, M.A. menyampaikan rasa terhormat dan bangganya karena kampus yang berada di Ujung Timur Indonesia seperti Universitas Musamus ini tetap mendapat perhatian dari Mahkamah Agung RI khususnya dari Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA RI. Beliau juga menyampaikan harapannya bahwa setelah adanya MoU dan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dapat memberikan kesempatan bagi para Mahasiswa Fakultas Hukum Usamus untuk dapat menimba ilmu dan pengalaman melalui program magang di Mahkamah Agung terkait pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai instruksi Menteri Pendidikan RI.

“Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA RI memiliki fungsi yang relatif sama dengan Perguruan Tinggi atau Universitas diantaranya dalam hal pengajaran dan penelitian. Oleh karena itu, selain melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lain, Badan Litbang Diklat Kumdil juga menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai universitas baik dalam rangka Diklat maupun Riset”, sebut Dr. Zarof Ricar, S.H., S. Sos., S.Hum. dalam menyampaikan pidato sambutannya. Beliau juga menjelaskan bahwa Universitas Musamus ini merupakan Universitas ke- 21 yang telah melakukan penandatanganan MoU dengan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI yang di lanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama khususnya dibidang penelitian. “Setiap perjanjian kerja sama dengan universitas memiliki topik atau isu yang berbeda – beda dalam pembahasannya, Adapun Universitas Musamus yang berada di Ujung Timur Indonesia tentunya memilik karakteristik hukum dan peradilan adat yang unik, maka dari itu konten / topik yang perlu dikerjasamakan yakni seputar penelitian tentang eksistensi dan penerapan hukum adat di Papua”, tambahnya.

Selain melakukan penandatanganan nota kesepahaman, Dr. Zarof Ricar, S.H., S. Sos., S.Hum. juga menyampaikan materi kuliah umum kepada mahasiswa dan mahasiswi Universitas Musamus yang dilaksanakan di Aula Universitas Musamus Merauke dengan judul materi “Pelaksanaan Fungsi Mengadili dan Upaya Pembentukan Yurisprudensi oleh Mahkamah Agung”. Dalam penyampaian materinya, beliau menjelaskan bahwa dengan adanya standar hukum, maka dapat dicegah kemungkinan- kemungkinan timbulnya disparitas dalam berbagai putusan hakim yang berbeda dalam perkara yang sama. Andai kata timbul perbedaan putusan antara hakim yang satu dengan yang lainnya dalam kasus yang sama, maka hal itu jangan sampai menimbulkan disparitas tetapi hanya bercorak sebagai variabel secara kasuistik yaitu kasus demi kasus. Menurut beliau bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Musamus yang akan melaksanakan ataupun melakukan penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir, dapat menjadikan hasil penelitian dari Puslitbang sebagai referensi. “hasil penelitian dan kajian itu seperti harta karun yang perlu digali lebih dalam agar didapatkan mutiara berupa konsep baru yang dapat dikembangkan”  ungkapnya sebelum menutup sesi penyampaian materi.

Kepala Puslitbang MA menerima Wawancara Peneliti FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jakarta, bldk.mahkamahagung.go.id - Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Kapuslitbang MA) Dr. Andi Akram S.H., M.H. menerima kunjungan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FH UMY) Dr. Iwan Satriawan, S.H., MCL. Kunjungan Dekan FH UMY tersebut dalam rangka pelaksanaan kegiatan wawancara penelitian “Model Pengangkatan Hakim Agung dalam Mewujudkan Peradilan yang Independen: Review Pengalaman Indonesia”. Kegiatan wawancara tersebut diselenggarakan di Hotel DoubleTree Cikini Jakarta Pusat.

Dengan didamping para asisten peneliti yaitu Devi Seviyana, S.H. dan Raihan Azzahra, S.H., Dr. Iwan Satriawan, S.H., MCL. selaku Ketua Tim Peneliti menjelaskan latar belakang, tujuan dan kebutuhan penggalian data terkait dengan pelaksanaan rekrutmen Hakim Agung, hambatan dalam proses seleksi dan pendalaman terhadap model seleksi Hakim Agung yang lebih baik ke depan. Dalam kesempatan tersebut, Kapuslitbang MA didampingi oleh Peneliti Senior MA yaitu Dr. Budi Suhariyanto, S.H., M.H., menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait topik penelitian tersebut.

Kapuslitbang MA menjelaskan tentang pengaturan rekrutmen seleksi Hakim Agung yang diatur dalam perundang-undangan saat ini dan implikasi dari beberapa norma yang dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dijelaskan lebih lanjut oleh Kapuslitbang MA bahwa dengan adanya kebijakan sistem kamar pada Mahkamah Agung telah memberikan kemudahan dalam menilai kebutuhan Calon Hakim Agung (CHA) dan pengukuran beban kerja penyeleseaian perkara yang harus dipenuhi sebagai dasar diajukan usulan pengisian Hakim Agung. Berdasarkan penghitungan kebutuhan CHA tersebut, Komisi Yudisial (KY) menindaklanjutinya dengan mengadakan seleksi terbuka sebagaimana berjalan dengan baik hingga saat ini.

Seleksi CHA yang diselenggarakan oleh KY dinilai Kapuslitbang MA telah memenuhi ekspektasi publik terkait dengan transparansi dan akuntabilitas proses pada setiap tahapannya. Apalagi dengan adanya seleksi wawancara yang disiarkan langsung sehingga publik dapat menyimak dengan baik dan memahami kapasitas dan kompetensi para CHA dalam menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh para panel ahli dari KY. Dengan proses seleksi yang demikian, senyatanya lebih baik daripada saat era orde baru yang lalu atau sebelum reformasi.

Budi Suhariyanto, Peneliti MA mendapat Penghargaan Periset Muda Berprestasi

Jakarta - Bldk.mahkamahagung.go.id. Perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT)Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) yang ke-delapan diadakan di jakarta pada tanggal 29 Oktober 2021. Himpenindo adalah organisasi profesi peneliti yang memiliki anggota sejumlah 6206 (enam ribu dua ratus enam) peneliti yang bekerja pada kementerian, lembaga negara dan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berbeda dengan perayaan puncak HUT Himpenindo sebelumnya yang memberikan penghargaan Lifetime Achiefment Award kepada Prof. Dr. H. Abdullah, M.A., tahun ini Himpenindo menganugerahkan penghargaan kepada para Periset Muda Berprestasi. Untuk itu Himpenindo melakukan seleksi terhadap para peneliti yang dinominasikan oleh kementerian dan lembaga negara. Dalam seleksi tersebut, Mahkamah Agung mengajukan peneliti Puslitbang Kumdil yaitu Dr. Budi Suhariyanto, SH.,MH. sebagai usulan nominator Himpenindo Award tersebut.

Setelah dilakukan kegiatan seleksi administrasi, track record dan wawancara uji kompetensi terhadap 26 (dua puluh enam) peneliti perwakilan kementerian dan lembaga negara oleh Dewan Pakar Profesor Riset Nasional, didapatkan 6 (enam) pemenang yang terbagi sesuai bidang ilmunya yaitu ilmu hayati, teknologi dan sosial. Pemenang award tersebut yaitu:

  1. bidang ilmu hayati
  2. Ratih Damayanti, S.Hut.,M.Si.,Ph.D., dari Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dam Kehutanan
  3. Ayda Krisnawati, S.P.,M.Sc. dari Badan Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Badan Litabng Kementerian Pertanian.
  4. bidang ilmu teknologi
  5. Widya Fatriasari dari Pusat Riset Biomaterial Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),
  6. Eng Cuk Supriyadi Ali Nandar ST.,M.Eng. dari OR Pengkajian dan Penerapan Teknologi BRIN.
  7. bidang ilmu sosial
  8. Budi Suhariyanto, SH.,MH. dari Mahkamah Agung
  9. Vyta Wahyu Hanifah, Seperti.,M.Sc. dari BBP2TP Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Para pemenang Himpenindo Award diundang secara langsung untuk menghadiri perayaan puncak HUT Himpenindo ke-8 di Auditorium LIPI/BRIN. Dalam perayaan tersebut diadakan prosesi penyerahan piagam dan uang penghargaan bagi Periset Muda Berprestasi yang disaksikan secara langsung (offline) dan luring (online) oleh para pengurus pusat, wilayah dan daerah serta anggota Himpenindo seluruh Indonesia.

Atas penghargaan yang didapatkan oleh Dr. Budi Suhariyanto, SH.,MH. tersebut, Keluarga Besar Puslitbang Kumdil mengucapkan selamat dan sukses. Semoga karya-karyanya semakin bermanfaat bagi bangsa dan negara.

BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN TURUT SERTA DALAM KEGIATAN PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL OLEH KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Manado-Bldk.mahkamahagung.go.id. Segenap jajaran pimpinan Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan MA RI mengikuti kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Oleh YM Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Syarifuddin, SH., MH, dalam Hal ini hadir secara langsung Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Dr. Zarof Ricar, SH.,S.Sos.,M.Hum didampingi oleh Kepala Puslitbang Hukum Dan Peradilan Dr. H. Andi Akram, SH.,MH serta Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Edward T.H Simarmata, SH.,LL.M.,M.TL.

Kegiatan Pembinaan ini dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 22 Oktober 2021 di Hotel Sintesa Peninsula, Manado, Sulawesi Utara secara Hybrid, yakni hadir langsung (luring) Para Pimpinan Mahkamah Agung RI diantaranya Ketua Mahkamah Agung RI, Wakil Ketua MA RI bidang Yudisial, para Ketua Kamar, Hakim Agung & Hakim Ad-hoc Mahkamah Agung RI, para Pejabat Eselon I serta Pejabat Eselon II Mahkamah Agung RI dan juga Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dari 4 (empat) Badan Peradilan di wilayah Sulawesi Utara, selain itu bergabung secara Virtual para Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Panitera dan Hakim baik dari Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat pertama pada 4 (empat) Badan Peradilan di seluruh Indonesia.

Acara dibuka langsung oleh YM Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Syarifuddin, SH., MH pada tanggal 21 Oktober 2021 pukul 20.00 WITA, dalam pembukaan tersebut beliau menyampaikan banyak hal penting salah satunya yaitu terkait Pedoman Penerapan Restorative Justice dimana hal tersebut seirama dengan Penelitian yang dilakukan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan pada Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI dengan tema “Kajian Restorative Justice “. Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan bahwa “Mengingat substansinya menyangkut teknis beracara, maka pedoman penerapan Restorative Justice akan ditingkatkan pengaturannya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung setelah dilakukan pembahasan terlebih dahulu di Forum Rapat Pimpinan Mahkamah Agung”, sebelumnya pedoman Restorative Justice telah diatur di dalam SK Dirjen Badilum Nomor 1619/DJU/DK/PS.00/12/2020.

Hari berikutnya, Jumat 22 Oktober 2021, kegiatan Pembinaan diselingi dengan Kunjungan ke Pengadilan Terpadu Manado sekaligus meresmikan nama jalan dan lapangan Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja  di wilayah Pengadilan Terpadu Manado.

Selepas kunjungan dan peresmian, Pembinaan dilanjutkan oleh jajaran Eselon I Mahkamah Agung RI, termasuk diantaranya oleh Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Dr. Zarof Ricar, SH.,S.Sos.,M.Hum. Dalam kesempatan tersebut beliau memaparkan beberapa hal diantaranya terkait Realisasi Anggaran, Pelaksanaan Kegiatan, Capaian Kinerja serta Rencana Pengembangan sarana dan prasarana pada Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI.

“Kami memohon doa dan dukungan Saudara-saudara sekalian, semoga apa yang menjadi cita-cita dan program Badan Litbang Diklat Kumdil dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh aparatur peradilan dapat tercapai dan bermanfaat untuk semuanya”  ungkap Dr. Zarof Ricar, SH.,S.Sos.,M.Hum sebelum menutup sesi pemaparan.

Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Membuka Dua Acara FGD Penelitian sekaligus

Denpasar- BLDK.Mahkamahagung. - Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Penelitian dengan  tema “Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung” dan “Pedoman Kebijakan Mahkamah Agung dan Kewenangan Pengadilan Niaga Atau Keberatan Keputusan Atas Putusan KPPU” yang diselenggarakan secara bersamaan bertempat di Hotel Courtyard By Marriot Nusa Dua Bali (Kamis/14/10/2021). Acara FGD ini merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang dikoordinatori oleh Dr. Riki Perdana Waruwu, SH., MH dengan judul “Pedoman penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung”, dimana merupakan kegiatan FGD yang kelima setelah 3 kota dilakukan secara daring yaitu di kota Jakarta, Bandung dan Makassar, serta di kota Palembang pada tanggal 23 September 2021 yang dilaksanakan secara Luring. Sementara untuk FGD Penelitian “Kewenangan Peradilan Niaga dalam Mengadili Keberatan atas putusan KPPU” dikoordinatori oleh Dr. Ismail Rumadan, M.H. dan telah dilaksanakan di beberapa kota besar baik secara luring maupun daring yaitu Medan, Surabaya, Makassar, dan Bandung.

 

Untuk kegiatan FGD Penelitian “Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung” menghadirkan para narasumber Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI); H. Mohamad Hatta, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar); Dr. Sobandi, S.H., M.H. (Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI), Dr. Putu Gede Arya Sumertha Yasa, S.H., M.Hum. (Dekan FH Universitas Udayana), Ardiansyah, S.H., M.H. (Direktur Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham). Sementara untuk narasumber FGD penelitian “Kewenangan Pengadian Niaga Dalam Mengadili Keberatan Atas Putusan KPPU” menghadirkan Dr. Gusrizal,SH., M.Hum. (Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh), Albertus Usada, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Kalimantan Timur), Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., Msi. (Hakim Yustisial Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI), Verry Iskandar (Konsultan Hukum pada Soemadipraja and Taher Lawfirm), HMBC Rikrik Rizkiyana (Advokat pada Assegaf Hamzah and Partners), Dandi R Sutrisno, S.H., M.H. (Kepala Kantor Wilayah IV KPPU Surabaya), Dr. I Made Sarjana, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana), Fithra Faisal Hastiadi, Phd. (Akademisi Universitas Indonesia).

 

Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Dr. Zarof Ricar, SH., S.Sos., M.Hum dalam penyampaian pidato pembukaannya menjelaskan bahwa setelah Mahkamah Agung RI menganut one roof system/sistem satu atap dimana Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia dan sebagai pengadilan negara tertinggi dari empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, memiliki kewenangan untuk mengatur teknis yudisial dan urusan organisasi, administrasi serta finansial, sehingga dalam menjalankan kewenangan tersebut Mahkamah Agung RI diberikan kewenangan menerbitkan kebijakan berupa peraturan, di samping berbagai kebijakan lain dalam bentuk surat edaran dan surat keputusan sebagaimana diatur dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung RI, namun didalamnya belum mengatur tentang program legislasi secara umum, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Selanjutnya terkait Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Keberatan Atas Putusan KPPU, beliau menambahkan bahwa belum lama ini, Mahkamah Agung menerbirkan Surat Edaran (SE) MA No. 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ke Pengadilan Niaga. Terbitkan SE MA ini imbas berlakunya Undang Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ini salah satunya mengatur pelaku usaha dapat mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU ke Pengadilan Niaga paling lambat 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU. Untuk melaksanakan peralihan tersebut dan mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta melaksanakan UU Cipta Kerja tersebut, sementara menunggu terbitnya Peraturan MA Perubahan terhadap Peraturan MA No. 3 Tahun 2019, MA menetapkan teknis administrasi dan persidangan serta kebijakan peralihan. “Pertama, Pengadilan Negeri untuk tidak lagi menerima keberatan terhadap putusan KPPU terhitung tanggal 2 Februari 2021. Kedua, Pengadilan Negeri yang telah menerima keberatan terhadap putusan KPPU sebelum tanggal 2 Februari 2021 tetap menyelesaikan pemeriksaan dan mengadili perkara keberatan tersebut.Ketiga, Pengadilan Niaga sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang (UU Cipta Kerja, red), untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara keberatan terhadap putusan KPPU terhitung tanggal 2 Februari 2021. Keempat, kecuali ditentukan lain oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tata cara penerimaan keberatan terhadap putusan KPPU oleh Pengadilan Niaga dilaksanakan sesuai Peraturan MA No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU dan Petunjuk Pelaksanaannya. Kemudahan berusaha yang diharapkan tersebut, tentu saja akan bergantung juga terhadap materi pengaturan dalam peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut UU 11/2020 ini. Perubahan tersebut secara garis besar meliputi 4 hal yang diubah dalam UU 5/1999 melalui UU 11/2020 tersebut. Pertama, perubahan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. Kedua, penghapusan jangka waktu penanganan upaya keberatan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Ketiga, penghapusan batasan denda maksimal. Keempat, penghapusan ancaman pidana bagi pelanggaran perjanjian atau perbuatan atau penyalahgunaan posisi dominan”, tambahnya. Beliau berharap dengan dilakukannya kedua penelitian ini dapat menjadi bahan masukan kepada pimpinan Mahkamah Agung sehingga Mahkamah Agung dapat menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan.

 

Sementara dalam laporan kegiatannya, Dr. H. Andi Akram.,S.H.,M.H selaku Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI berharap semoga penelitian ini dapat dapat menjadi sumbangan pemikiran yang berharga dalam rangka untuk meningkatkan kualitas, profesionalitas serta pengabdian Mahkamah Agung terhadap proses penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Hubungi Kami

    Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
    Mahkamah Agung RI

    Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
    Bogor, Jawa Barat 16770

    Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
    Faks: (0251) 8249522, 8249539
    HP Whatsapp: 082114824160 (Pusdiklat Menpim)

    Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.