Implementasi Gugatan Lain-lain dalam Kepaikitan dan PKPU

Jakarta-Bldk.mahkamahagung.go.id. Penyelesaian masalah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga tidak semudah yang dibayangkan, karena sering permohonan kepailitan dan PKPU masih banyak masalah hukum lain yang terkait  dalam peristiwa hukum kepailitan itu sendiri yang memerlukan adanya penyelesaian tersendiri. Hal tersebut sebagaimna disampaikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia bapak Dr. Zarof Ricard, SH, S.Sos, M.Hum dalam sesi pembukaan Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan oleh Puslitbang Hukum dan Pradilan MA RI di wilayah Lingkungan Peradilan Tinggi Medan, tanggal 12 Juli 2021.

Lebih lanjut, Dr. Zarof Ricar menyebutkan bahwa Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) kerap menimbulkan penafsiran yang beragam di lingkungan para hakim di pengadilan niaga. Hal ini disebabkan dalam praktek masih bahyak ditemui adanya gugatan terhadap kurator atau debitor pailit yang diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan juridiksi yang diatur dalam Pasal 118 HIR/142 Rbg dengan alasan debitor atau kurator telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. 

 Permasalahan inilah kemudian menjadi penting untuk dikaji dan diteli oleh Puslitbang Kumdil MA RI, sebagaimana yang ditegaskan oleh Koordinator peneliti, Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH dengan memfokuskan pada permasalahan utama adalah terkait objek dan ruang lingkup gugatan lain-lain, mekanisme penyelesaian gugatan lain-lain, penafsiran hakim terhadap perkara gugatan lain-lain yang muncul dari perkara kepailitan, serta permasalahan eksekusi terhadap putusan gugatan lain-lain yang telah diputus oleh pengadilan.

 Untuk membahas dan mengkaji lebih dalam terkait permasalahan penelitian tersebut di atas, penelitia menghadirkan beberapa narasumber yang berkompoten dan ahli dibidang kepailitan dan PKPU untuk menyampaikan tema dan materi terkait permasalahan yang dikaji tersebut. Para narasumber yang hadir adalah, Prof. Dr. Alum Simbolon, SH., MHum Guru Besar pada Fakultas hukum Universitas Pelita harapan Medan yang menyoroti tentang Penafsiran hukum oleh hakim terhadap gugatan lain-lain dalam perkara Kepailitan dan PKPU. Dr. Deni Amsari Purba, SH., L.L.M (Advokat dan Kurator) yang memaparkan tema tetang mekanisme pengajuan dan pembuktian gugatan lain-lain dalam perkara Kepailitan dan PKPU. Dr. Soyendah Retnaningsih SH., MH. Dosen FH Universitas Indonesia yang merupakan anggotan tim peneliti yang mengangkat tentan mekanisme pengajuan dan pembuktian gugatan lain-lain, serta narasumber terakhir adalah Dr. Ricardo Simanjuntak SH., L.L.M, MCIArb (Dosen Pasca Sarjana Universitas Airlangga) yang membahas tentang eksekutabilitas dan dampak penyelesaian putusan perkara atas gugatan lain-lain terhadap Kepailitan dan PKPU.

Diskusi ini dipandu oleh Dr. (cand) Wigati Pujiningrum, SH., MH dan Dr.Ismail Rumadan SH., MH. Yang merupakan anggota tim peneliti.  FGD ini dihadiri oleh peserta dari Pengadilan Niaga Medan, nKetua PN Medan, dan beberapa Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Medan, para akademisi, serta lawyer dan perwakilan dari HKPI/AKPI.

 

BERITA DUKA

Innalillahi wainna ilaihi rojiun, Telah Berpulang ke Rahmatullah, Ibu BETTINA YAHYA SH. MH. (Istri dari Bpk. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H.,M.H.) Hakim PT DKI Jakarta

Pada hari : Senin, 12 July 2021
Alamat Rumah Duka : Perumahan Kemang Pratama Jalan Kemang Pratama Raya No B 2 Bekasi

Mohon Doa semoga Almarhumah diterima Iman Islamnya, diampuni salah & khilafnya, serta mndapat tempat Yang Mulia Jannahnya Allah SWT Aamiin YaaRabbalAlamin🙏

Diseminasi hasil Penelitian EFEKTIFITAS PERMA NO. 13 TAHUN 2016 DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS DENGAN PELAKU KOORPORASI

FOCUS GROUP DISCUSSION

“PERLUASAN KEWENANGAN PERATURAN DALAM MENGADILI PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH (OOD)

☎️ 0812.3000.2053
✉️ Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
🌏 https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/

#mahkamahagung #bldkmahkamahagung #humasmahkamahagung #puslitbangmahkamahagung #mahkamahagungri #balitbangmahkamahagung #hukumperadilanmahkamahagung
#fgdjakarta

Joint Riset Langkah Puslitbang MA Menggandeng Universitas

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung menjalin kerjasama  dengan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Kamis (10/6/2021) di Jakarta.

Mohammad Subairi selaku Kabid Publikasi dan Kerjasama dari Puslitbang Kumdil MA RI menjelaskan selain  untuk penandatanganan MoU dan PKS pihaknya juga membahas langkah nyata kedepannya yang dapat dilakukan antara pihak Puslitbang MA dengan pihak Fakultas hukum Universitas Atmajaya .

“Salah satu agenda yang terdekat ialah terkait join riset, dimana pihak universitas dapat memberikan masukan judul penelitian ke puslitbang MA lengkap beserta RAB nya yang mana masukan-masukan tersebut akan di review oleh reviewer untuk selanjutnya dibiayai untuk dilakukan penelitiannya,”jelasnya.

Selain itu Subairi menambahkan maksud dari kerjasama ini juga terkait dengan pengembangan jurnal, yang akan melibatkan pihak Universitas Atma Jaya sebagai mitra bestari.

Sementara  itu Dekan FH Universitas Atmajaya  Dr.iur. Asmin Fransiska menyampaikan bahwa FH Atma Jaya sangat menyambut baik Kerjasama & MoU ini.

“Harapannya setelah penandatanganan ini dapat mencipatkan hubungan yang lebih erat antara MA dengan Univ Atma Jaya terutama untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi,”ungkapnya.

Ia juga menambahkan harapan agar FH Univ Atma Jaya dapat terlibat dalam kegiatan – kegiatan penelitian Hukum yang dilakukan oleh Puslitbang MA, mulai dari penelitian sampai publikasi hasilnya,

Sementara Ka Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Feronica menambahkan dalam rangka menunjang MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka).

“Rencananya semester depan mahasiswa kami bisa mengambil program MBKM. Salah satunya ialah mengikuti program join riset, kami berharap mahasiswa kami dapat menjalankan program MBKM ini di Mahkamah Agung agar bisa memperdalam wawasan dan kompetensinya dan juga nantinya dari program yang dijalankan dapat dikonversi menjadi SKS yang seharusnya,”pungkasnya.

Sudaryanto

Pemanfaatan media sosial oleh instansi pemerintah merupakan salah satu inovasi

Jakarta-Bldk.mahkamahagung.go.id. Instansi Pemerintah di era modern ini sangat terbantu dengan pesatnya perkembangan media sosial khususnya untuk kepentingan publikasi pemerintah. Pemanfaatan media sosial oleh instansi pemerintah merupakan salah satu inovasi dengan memaksimalkan teknolog Informasii. Penggunaan media sosial dapat menjangkau masyarakat dengan lebih luas dan cepat demikian disampaikan Kepala Bada Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Dr. Zarof Ricar,SH., S.Sos., M. Hum dalam sambutan pembukaan Bimbingan Teknis Pola Tindak lanjut Publikasi dan kerjasama yanf diadakan di Hotel Ayana Midplaza Jakarta (7-9 Juni 2021).

Sebelum Kepala Badan Litbang Dikalt Kumdil MA RI Dr. Zarof Ricar,SH., S.Sos., M. Hum membuka dan memberikan sambutan Plt kapuslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Edward T.H Simarmata, S.H., LLM., MTL. Meberikan sambutan terlebih dahulu. Beliau mengatakan bahwa banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dalam penggunaan media sosial untuk kepentingan penelitian di Puslitbang kumdil MA RI terutama dalam digitalisasi hasil-hasil penelitian dengan mengubah menjadi e-book diharapkan sasaran dan hasil-hasil penelitian Puslitbang Kumdil MA RI bisa dijangkau lebih luas lagi buka hanya internal mahkamah agung.

Narasumber acara Bimtek Pola Tindak lanjut Publikasi dan Kerjasama dari kalangan Akademisi dan Profesional diantaranya FH Uiversitas Indonesia, FH Universitas tarumanegara, Badan Riset dan Inovasi Negara, London School and Public Relations dan juga Tempo Indtitute.

Acara Bimtek Pola Tindak lanjut Publikasi dan Kerjasama bukan hanya mengundang kalangan internal dari Badan Litbang Diklat kumdil Mahkamah Agung saja tapi juga mengundang instansi lain dan juga Universitas-Universitas yang telah bekerjasama dengan Badan Litbang Diklat Kumdil mahkamah Agung RI.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Hubungi Kami

    Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
    Mahkamah Agung RI

    Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
    Bogor, Jawa Barat 16770

    Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
    Faks: (0251) 8249522, 8249539
    Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.