Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis “Pengelolaan Administrasi Penyusunan Dokumen Rekomendasi Kebijakan”

Jakarta - bldk.mahkamahagung.go.id - Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis “Pengelolaan Administrasi Penyusunan Dokumen Rekomendasi Kebijakan” yang bertempat di Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni pada tanggal 23 s.d. 26 November 2022.

 

Acara yang dimoderatori oleh Muh. Ridha Hakim, S.H., M.H. (Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional) ini menghadirkan Dr. Haris Faozan (analis kebijakan utama pada Lembaga Administrasi Negara RI), Dian Hafit Syaifullah (peneliti Riset Kebijakan Publik BRIN), Dr. Prakoso Putra (Kepala Biro perencanaan dan keuangan BRIN), Ferry Taufik, S.E., M.M. (auditor ahli madya Badan Pengawasan), dan Yanto Nugroho S.H., M.H. (arsiparis muda pada Arsip Nasional Republik Indonesia) sebagai narasumber. Sementara para peserta yang hadir pada bimtek ini terdiri dari para Hakim Tinggi dan Hakim Yustisal serta para pejabat eselon III dan IV termasuk seluruh pegawai pada Puslitbang Hukum dan Peradilan.

 

Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H. dalam pidato sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa dengan adanya perubahan pada tugas, fungsi, kewenangan dan nomenklatur Puslitbang Kumdil menjadi Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan maka berubah pula tata kerja dalam pembentukan naskah akademis maupun naskah kebijakan yang mulai berlaku per 1 Januari 2023. “Oleh karena itu dibutuhkan bimbingan teknis bagi tim sekretariat dan pengolah data yang ada di Puslitbang Kumdil untuk dapat mengikuti kegiatan pembentukan naskah akademis dan naskah kebijakan sesuai dengan pola dan tata kerja yang sesuai”, ujarnya.

 

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mengatur bahwa “Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional”. Ketentuan itu menjadi dasar terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengalihkan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN. Kebijakan ini turut berimbas pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Puslitbang Kumdil MARI) yang menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan, sehingga tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Namun begitu, terkait pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tidak menghilangkan semua tugas dan fungsi yang dibebankan pada Puslitbang Kumdil MARI. Selain penelitian dan pengembangan, Puslitbang Kumdil MARI tetap melaksanakan tugas penyusunan rekomendasi kebijakan untuk pembentukan kebijakan internal Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Rekomendasi kebijakan yang telah disusun sebagai landasan kebijakan internal selama ini antara lain terkait kebijakan rekrutmen hakim, kebijakan pola promosi dan mutasi Hakim dan tenaga teknis kepaniteraan, kebijakan terkait dengan pembentukan jabatan fungsional pranata peradilan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, kebijakan penyelenggaraan diklat bagi hakim dan aparatur peradilan, kebijakan pola penyelenggaraan sidang perkara tilang pada pengadilan serta kebutuhan rekomendasi kebijakan internal lainnya. Tugas lain yang juga dilaksanakan oleh Puslitbang Kumdil MA RI adalah penyiapan bahan putusan terpilih sebagai bahan bagi pimpinan Mahkamah Agung untuk menetapkan Yurisprudensi dan Landmark Decision.

 

Kegiatan Bimbingan Teknis “Pengelolaan Administrasi Penyusunan Dokumen Rekomendasi Kebijakan” ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Pengolahan data Kuantitatif dan Kualitatif dan kemampuan Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Persuratan kegiatan.

Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik “Sistem Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan”.

Semarang - bldk.mahkamahagung.go.id - Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik “Sistem Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan” yang bertempat di Hotel Santika Semarang, Jawa Tengah (Kamis/25/08/2022).

 Acara yang dimoderatori oleh Dwi Sugiarto, SH., MH, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Asisten Ketua Kamar Pidana MA RI) untuk Sesi 1 dan Dr. Budi Suhariyanto, S.H., M.H. (Peneliti Madya Badan Riset dan Inovasi Nasional) untuk Sesi 2 ini menghadirkan Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.H. (Panitera Muda Pidana Khusus MA RI), dan Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. (Wakil Ketua PT Mataram) sebagai narasumber dari praktisi hukum, serta Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) sebagai narasumber dari praktisi akademisi. Sementara para peserta yang hadir pada FGD ini terdiri dari para Hakim Tinggi dari PT Semarang, para Hakim dari PN Semarang dan PN Ungaran, serta penyidik dari PPNS Kantor Wilayah Pajak.

 Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H. dalam pidato sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa penanganan perkara pidana perpajakan ini memiliki kedudukan yang penting dalam sistem atau upaya kebijakan penanggulangan dan pencegahan kerugian atau kebocoran pendapatan negara. Sepadan dengan penanggulangan tindak pidana korupsi yang memiliki salah satu filosofi pengembalian kerugian keuangan negara, maka dalam penanggulangan tindak pidana perpajakan juga mengarah pada pemulihan kerugian pendapatan negara. Kedua aspek yang dipulihkan berupa pendapatan dan keuangan negara tersebut merupakan salah satu unsur penyangga Anggaran Negara yang terkait dengan pembangunan nasional seperti upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Besar harapan bahwa aparatur penegak hukum pada umumnya dan para hakim khususnya yang menangani perkara tindak pidana perpajakan memiliki filosofi pemidanaan yang sesuai dan terpadu”, ujarnya.

 Sebagaimana diketahui bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan untuk memberikan pedoman pada para hakim dalam menangani perkara tindak pidana perpajakan. Latar belakang dari penerbitan SEMA ini adalah untuk mengatasi dan menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan. “Melalui penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan dalam konteks analisis dan evaluasi atas implementasi SEMA tersebut di lapangan”, tambah beliau dalam menutup pidatonya sekaligus membuka acara tersebut.

 Kegiatan penyusunan naskah akademik ini di Koordinatori oleh Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.H., dan di bantu oleh Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Dwi Sugiarto, SH., MH, S.H., M.H., dan Dr. Budi Suhariyanto, S.H., M.H. Rangkaian kegiatan Selanjutnya adalah Focus Group Discussion (FGD) di Wilayah Hukum Banten, Lampung, Bandung dan Surabaya. Penelitian ini dijadwalkan selesai di bulan September 2022 dan hasil naskah akademik ini diharapkan dapat diajukan usulan atau rekomendasi strategis dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan di masa mendatang.

Dr. Pri Pambudi Teguh: Hakim dituntut untuk Menggali Kebenaran Materiil di balik Kebenaran Formil dalam Menghadapi Mafia Tanah*.

Dr. Pri Pambudi Teguh: Hakim dituntut untuk Menggali Kebenaran Materiil di balik Kebenaran Formil dalam Menghadapi Mafia Tanah*.

Pernyataan tersebut di atas disampaikan oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH, Hakim Agung pada Kamar Perdata Mahkamah Agung RI pada saat tampil sebagai pembicara tunggal dalam kuliah Umum dengan tema: “Perlindungan Hukum dalam Pemanfaatan Lahan, Aset dan Properti untuk Investasi dan Kepentingan Publik” yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Univeritas Mataram (08/09/2022).

Menurutnya bahwa, Tanah merupakan salah satu aset investasi yang bernilai tinggi. Dalam perkembangannya saat ini, tanah telah menjadi daya tarik baru yang diburu para investor baik investor dalam negeri maupun investor luar megeri untuk memaksimalkan keuntungan.

Pada konteks inilah menurut Pri Pambudi bahwa banyak pihak atau oknum yang memanfaatkan kondisi seperti ini untuk mengambil keuntungan yang tidak wajar dengan menggunakan cara-cara melawan hukum untuk menguasai dan memiliki tanah atau lahan yang bukan hak atau miliknya dengan melakukan spekulasi atas dokumen-dokumen formil yang menunjukan kepemilikan hak atas tanah yang sesungguhnya bukan miliknya.

Kepemilikan yang tidak wajar ini dapat diketahui seperti, ketiadaan alas hak yang menjadi dasar penerbitan sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut. Kemudian Oknum yang tidak pernah menguasai tanah tetapi dia memiliki sertifikat. Ada trik yang dilakukan oknum tertentu dengan membuat laporan polisi terkait kehilangan sertifikat, kemudian Surat keterangan kehilangan sertifikat dari Kepolisan tersebut kemudian dijadikan dasar untuk penerbitan sertifikat kepemilikan hak tas tanah, padahal sesungguhnya Oknum tersebut tidak pernah memiliki sertifikat atas tanah tersebut. Serta berbagai cara dan trik lain dilakukan oleh Oknum yang dikenal sebagai para Mafia tanah tersebut.

Tindakan seperti ini kemudian memunculkan konflik hingga proses penyelesainnya sampai ke tingkat peradilan. Pertanyaannya adalah bagaimna para hakim menghadapi kasus semacam ini?

Sebab sudah menjadi pengetahuan dan pemahaman para penegak hukum bahwa dalam penyelesaian sengketa perdata, pembuktian lebih bersifat mencari kebenaran formil, baik itu terkait hak maupun peristiwa. Oleh karena yang dicari adalah kebenaran formil, maka dalam perkara perdata, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Sempurna dalam arti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara berdasarkan alat bukti akta otentik. Sedangkan mengikat dalam pemahaman bahwa hakim terikat dengan alat bukti akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya sebagaimna Pasal 165 HIR/285 R.Bg.

Umumnya menurut Pri Pambudi, para Pelaku atau Mafia Tanah ini memiliki akta otentik yang menegaskan hak atas sebidang tanah yang sebenarnya bukan miliknya. Pertanyaannya kemudian, apa alat bukti lawan yang dapat melumpuhkan akta otentik yang dimiliki oknum mafia tanah tersebut? Apakah alat bukti lawan atau pihak yang dirampas haknya juga harus berupa akta otentik? Selain itu, apakah hakim tetap harus berpegang terhadap kebenaran formil ketika terdapat bantahan atas kebenaran formil tersebut yang didasarkan pada sepekulasi dokumen hak kepemilikan tanah yang disengketakan?

Menghadapi situasi seperti inilah menurut Pri Pambudi yang juga dosen atau tenaga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta ini adalah, bahwa Hakim dituntut menggunakan rasio (akal budi), nurani (hati), dan kebijaksanaannya (wisdom) untuk menggali lebih dalam kebenaran material di balik kebenaran formil. Hal ini penting karena hakim terikat oleh kewajiban hukum dan moral untuk menjaga dan memastikan kekoherensian antara kebenaran formil dan kebenaran material dalam putusannya. Kekoherensian antara kebenaran formil dan kebenaran material itu sangat penting, mengingat dalam banyak kasus mafia tanah, kebenaran material ini kerap dan sengaja disembunyikan atau dikaburkan (blurred) di balik kebenaran formil.

Memang, diakui, dalam praktiknya, tidak mudah menemukan dan membuktikan kebenaran material yang sudah dikaburkan oleh mafia tanah ini, karena mereka para mafia tanah ini sering membuat kebenaran alternatif (post-truth), atau kebohongan tentang fakta yang sesungguhnya atau kebenaran faktual.

Oleh karena itu, untuk menghadapi dan menangani berbagai kasus mafia tanah ini, Pri Pambudi Teguh, mengingatkan para hakim tentang perlunya mengetahui beberapa indikasi terjadinya praktik mafia tanah, seperti (i) tidak adanya kelengkapan dokumen hukum atas obyek tanah; (ii) tidak adanya legal rights (recht titel) atau alas hak dalam pemilikan dan penguasaan tanah; dan (iii) dan penyimpangan dalam proses pemilikan atas obyek tanah tersebut.

Indikasi di atas dapat menjadi awal dimulainya penelusuran atau penggalian kebenaran material di balik kebenaran formil yang diajukan oleh para mafia tanah. Gagasan di atas membantu tugas dan kewajiban noral hakim dalam menemukan kebenaran yang menjadi dasar putusan yang berkeadilan. Selain itu, pemeriksaan dengan menggunakan indikator di atas, dapat mencegah maraknya praktik pemilikan dan penguasaan tanah secara illegal.*

Focus Group Discussion (FGD) Hasil Naskah Akademik “Integrasi Sistem dan Kelembagaan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Incracht)”

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Puslitbang Kumdil MA RI) mencatat pengadilan di Indonesia masih sering menghadapi kendala ketika melakukan eksekusi perkara perdata. Catatan ini menjadi salah satu bahasan dalam diskusi Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Puslitbang Kumdil MA RI secara daring mengenai hasil penelitian Naskah Akademik tentang “Integrasi Sistem dan Kelembagaan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Incracht)”.

 Salah satu narasumber diskusi, Hakim Agung Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. menyatakan Pengadilan Negeri di Indonesia masih kerap menghadapi kendala ketika melakukan eksekusi perkara perdata. Hal ini terjadi salah satunya karena kurangnya dukungan dari aparatur penegak hukum. untuk itu beliau menyarankan kepada para Ketua Pengadilan Negeri agar membangun hubungan baik dengan kepolisian guna menjamin keamanan pada saat mengeksekusi perkara. Tidak hanya itu, beliau juga memberi catatan agar Pengadilan Negeri menjalin kerjasama yang baik dengan Kementerian Luar Negeri ketika menyita aset milik termohon eksekusi yang ada di luar negeri.

 "Materi ini sangat sangat berguna bagi para pimpinan Pengadilan karena sebagaimana kita ketahui dalam HIR 195, kewenangan eksekusi sepenuhnya dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. oleh karenanya sehubungan dengan banyaknya permasalahan eksekusi ini saya mengingatkan kepada para pimpinan Pengadilan Negeri dan Panitera agar berani melakukan eksekusi suatu perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap karena dilindungi oleh Undang – Undang”, ujar Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. dalam diskusi yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2022 bertempat di Hermitage Hotel Jakarta tersebut.

 

 

Puslitbang Hukum dan peradilan Mahkamah Agung RI Melaksanakan Audiensi Perjanjian Kerjasama Dengan Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI kedatangan tamu rombongan tamu dari Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta dalam rangka audiensi perjanjian kerjasama (29-06-2022). Rombongan tamu dari FH Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) yang terdiri dari Dr. Drs. HR. Muchtar Herman Putra, B.Ac., S.H., M.H (Wakil Dekan II); Wisnu Nugraha, S.H., M.H (Wakil Dekan III); Dr. Sardjana Orba Manullang, S.H., S.Sos., M.Kn (Kaprodi S1 Hukum); Dr. H. Mardani, M.Ag (Sekretaris Pascasarjana); Drs. Rr. Endang Sri Sulasih, M.Pd (Kepala Pusat Kerjasama) dan Bogi Yuliawan, S.H (Staf) disambut oleh Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H. di ruang rapat utama Puslitbang Hukum dan Peradilan di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI lantai 10. Turut hadir di ruang rapat tersebut para Hakim Yustisial, Pejabat Struktural Eselon III dan IV, serta para staf Puslitbang Hukum dan Peradilan.

 

“Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA RI memiliki fungsi yang relatif sama dengan Perguruan Tinggi atau Universitas diantaranya dalam hal pengajaran dan terutama penelitian yang merupakan tugas utama Puslitbang Hukum dan Peradilan. Oleh karena itu, selain melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lain, Puslitbang Hukum dan Peradilan juga menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai universitas baik dalam rangka Riset”, sebut Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H. dalam menyampaikan sambutannya. Beliau juga menjelaskan bahwa Puslitbang Hukum dan Peradilan telah melakukan kerjasama dengan 26 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia dibidang penelitian. Hal ini sangat berguna mengingat lokasi – lokasi tempat tim penelitian dari Puslitbang Hukum dan Peradilan mengumpulkan data dukung dari suatu topik penelitian yang sedang dilakukan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Maka sejatinya akan lebih baik apabila di setiap wilayah, Puslitbang Hukum dan Peradilan telah menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi  untuk membantu proses penelitian tersebut.

 

Sementara itu, Wisnu Nugraha, S.H., M.H yang mewakili UNKRIS menyampaikan rasa syukur dan bangganya karena menerima sambutan yang hangat dari Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan, sekaligus juga menjelaskan bahwa ada 3 hal penting yang akan menjadi poin utama dalam draft kerjasama yang mereka buat, yaitu terkait program dari MoU dan PKS yang akan datang ialah pastinya terkait kolaborasi antara Puslitbang MA dengan FH UNKRIS untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan penelitian, kemudian terkait Pengembangan SDM khususnya di Mahkamah Agung yang ingin melanjutkan studinya di UNKRIS akan memperoleh berbagai kemudahan, dan yang ketiga adalah terkait Mengadakan kegiatan Lomba Peradilan Semu dimana UNKRIS dan Mahkamah Agung dapat berkolaborasi menjadi penyelenggara.

 

Terkait dengan poin kedua mengenai kemudahan – kemudahan yang dapat diperoleh SDM dari Mahkamah Agung yang ingin melanjutkan studi di UNKRIS, Dr. Drs. HR. Muchtar Herman Putra, B.Ac., S.H., M.H memberikan contoh hal – hal tersebut antara lain seperti kemudahan terkait pembiayaan maupun sistem kuliahnya dan tentunya calon mahasiswa tersebut dijamin akan terdaftar di DIKTI, dan juga contoh terkait konversi mata kuliah, dimana apabila SDM Mahkamah Agung tesebut sudah menyelesaikan strata pendidikan sarjana / pasca sarjananya, dan berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya agar linier dengan pendidikan yang sudah diselesaikannya, maka nilai – nilainya dapat di konversi melalui mekanisme yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat mempersingkat jumlah semester yang harus diselesaikan. Beliau juga menyampaikan harapannya dengan adanya MoU dan Perjanjian Kerjasama nanti maka para mahasiswa/I dari FH UNKRIS berkesempatan untuk magang di Mahkamah Agung khususnya di Puslitbang Hukum dan Peradilan.

 

Menanggapi perihal magang, Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H. menjelaskan bahwa sebenarnya banyak Mahasiswa yang melakukan magang di Mahkamah Agung, namun sayangnya di Puslitbang sendiri memang memiliki keterbatasan tempat sehingga tidak dapat menerima banyak anak magang, namun mungkin dapat ditempatkan di Badan Litbang Diklat di Megamendung Bogor karena MoU nantinya akan dilaksankan antara Rektor dengan Kepala Badan. “Namun menurut pandangan saya, mahasiswa magang lebih cocok dan lebih bagus pengalamannya di Pengadilan Tingkat Pertama karena disana mereka lebih dapat merasakan suasana kerja peradilan yang sesungguhnya, kedepannya mungkin akan kami sinkronisasi lebih lanjut hal-hal apa saja yang dapat

di programkan untuk MoU dan PKS yang akan dilaksanakan, tentunya yang saling menguntungkan bagi Puslitbang dan juga FH UNKRIS”, tambah beliau di akhir pertemuan.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Hubungi Kami

    Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
    Mahkamah Agung RI

    Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
    Bogor, Jawa Barat 16770

    Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
    Faks: (0251) 8249522, 8249539
    HP Whatsapp: 082114824160 (Pusdiklat Menpim)

    Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.