Laporan Kinerja adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi atas penggunaan anggaran, yang menitikberatkan kepada pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Selain itu, LKjIP juga mempunyai fungsi ganda, disatu sisi merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Litbang Diklat Kumdil dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Di sisi lain, LKjIP merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit kerja yang ada di lingkungan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Berkaitan dengan hal tersebut, penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Sekretaris Mahkamah Agung atas kinerja yang dicapai oleh Badan Litbang Diklat Kumdil di tahun 2020.

Pada dasarnya, lahirnya undang-undang yang memfasilitasi kerja sama saksi pelaku (justice collaborator) dengan penegak hukum diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat sejak tahun 1970-an. Fasilitasi tersebut tak lain untuk menghadapi para mafia, yang sejak lama telah menerapkan omerta (sumpah tutup mulut sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia Mafioso Sisilia). Untuk kejahatan terorisme, penggunaan justice collaborator dipraktikkan di Italia (1979), Portugal (1980), Irlandia Utara, Spanyol (1981), Prancis (1986) dan Jerman (1989) sedangkan untuk kejahatan narkoba diterapkan di Yunani (1970), Perancis, Luxemburg dan Jerman. Kemudian dalam negara-negara tersebut terminologis justice collaborator dipergunakan berbeda seperti “supergrasses” (Irlandia), “pentiti” atau “pentito” (Italia) yang berarti “mereka telah bertobat” atau disebut “callaboratore della giustizia "

Pada dasarnya perlindungan terhadap Korban di Indonesia secara komprehensif menurut Heru Susetyo, bisa dibilang masih jauh panggang daripada api. Penegakan hukum selama ini cenderung lebih memperhatikan Pelaku atau Tersangka Pelaku kejahatan ataupun Terdakwa dan Terpidana daripada Korban. Perhatian terhadap Saksi juga cenderung lebih banyak daripada kepada Korban. Apalagi Saksi tersebut pada saat bersamaan adalah juga Tersangka atau Terdakwa yang amat diperlukan keterangannya untuk persidangan. Akan halnya Korban yang semata-mata adalah Korban dan bukan sekaligus Pelaku ataupun Saksi, perhatian terhadap mereka masih amat minimal. Korban masih belum mendapatkan pelayanan dan pensikapan yang optimal dari penegak hukum, demikian juga dari pemerintah, apalagi dari masyarakat pada umumnya. Seringkali malah yang terjadi adalah reviktimisasi atau double viktimization. Dimana Korban kejahatan setelah terviktimisasi kemudian menjadi Korban (re-viktimized) lagi akibat pensikapan aparat hukum yang kurang tepat. Alih-alih Korban diperhatikan, sebaliknya Korban malah menjadi Korban kesewenang-wenangan aparat hukum ataupun masyarakat.2 Dengan demikian eksistensi Korban dalam sistem peradilan pidana semakin terdistorsi hak-hak asasinya dihadapan realitas hukum dan keadilan. Sungguh ironis sebuah tatanan sistem peradilan pidana yang diharapkan dapat menyelesaikan konflik hukum secara adil di masyarakat justru memperdaya pengorbanan Korban yang telah membantu proses penegakan hukum pidana. Tentu hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, haruslah ada terobosan hukum yang progresif dan responsif dalam memperbaiki tatanan sistem peradilan pidana sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap Korban secara maksimal 

Perbuatan korupsipun dari waktu ke waktu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan jaman, dan modus operandinya semakin canggih dimana hal ini dapat dilihat dari canggihnya orang-orang dalam melakukannya secara terorganisir dan sangat rapi, baik pada saat orang tersebut melakukan tindak pidana korupsi, maupun pada waktu orang itu diperiksa aparat penegak hukum ketika tertangkap. Gambaran dalam praktek seperti kasus korupsi aliran dana dalam pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, serta masih banyak lagi dimana pelakunya adalah orang-orang yang mempunyai intelektual tinggi, terorganisir dan rapi serta dalam pemeriksaannya pun selalu berkelit untuk menghindari jerat hukum. Akibatnya adalah semakin bertambah parah kualitas korupsi di Indonesia, dapat dinyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah terjadi secara sistematis dan meluas.5 Menurut Adnan Buyung Nasution bahwa korupsi yang sudah terjadi secara sistematis dan meluas ini bukan hanya merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara, melainkan juga merupakan satu pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga korupsi dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) generasi ketiga.

Salah satu bagian yang cukup penting dalam manajemen SDM adalah sistem promosi dan mutasi. Sistem promosi dan mutasi memegang peran penting bagi organisasi terkait dengan penyegaran struktur organisasi dan dalam rangka optimalisasi efektifitas kerja organisasi. Sementara itu bagi anggota organisasi, promosi dan mutasi dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas diri terkait dengan pengetahuan, pengalaman, kompetensi dan profesionalisme. Melalui sistem promosi, para personil organisasi mendapatkan jaminan pengembangan karier organisasi yang jelas dan mapan mulai dari awal kaiernya hingga memasuki purna bakti. Promosi berupa kenaikan jabatan merupakan manifestasi penghargaan organisasi atas loyalitas dan profesionalisme personil organisasi. Hal ini akan mendorong antusiasme dan memacu produktivitas kerja para personil untuk berlomba-lomba menampilkan kapasitas dan kapabilitas serta profesionalitas yang terbaik bagi kemajuan organisasi. Implikasinya efektifitas kerja organisasi semakin lebih baik. Sementara itu melalui sistem mutasi, organisasi hendak memberikan penyegaran dan wahana aktualisasi diri bagi para personil organisasi. Pemindahan personil dalam posisi karier yang sederajat dalam satu bidang kerja menuju bidang kerja yang lain atau dari satu wilayah menuju wilayah lain, akan menjadi sarana pendidikan dan pelatihan bagi personil tersebut guna menambah pengalaman dan meningkatkan kompetensinya yang selanjutnya bermanfaat bagi pengembangan karier organisasinya di masa yang akan datang. 

Sistem manajemen SDM Peradilan di Indonesia (khususnya yang terkait dengan sistem promosi dan mutasi aparatur peradilan) saat ini (mulai beberapa tahun terakhir) sedang mendapatkan sorotan dari kalangan masyarakat. Bahkan tidak sedikit dari mereka memandang bahwa pola manajemen SDM aparatur peradilan dinilai kurang transparan dan akuntabel. Hal ini sempat mengemuka dalam diskursus publik dimana opini publik mensinyalir terdapat kejanggalan dalam sistem promosi dan mutasi aparatur peradilan