Eksistensi Kawin Kontrak dalam Perspektif Norma dan Tuntutan Ekonomi (Sebuah Kajian Sosio Yuridis)
29 Sep

Eksistensi Kawin Kontrak dalam Perspektif Norma dan Tuntutan Ekonomi (Sebuah Kajian Sosio Yuridis)

By 
in 2016
(2 votes)

Disusun oleh:
DR.DRS.H. SIRAJUDDIN SAILELLLAH, S.H., M.H.I.

Penerbit:
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan
Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun:
2016

Tebal:
xvi, 161 hlm; 16 x 23 cm

ISBN:
978-602-99931-6-5

Bahasa:
Indonesia

CATEGORIES: Buku, 2016
TAG: Buku

Description
Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dari siklus kehidupan manusia, dimana dua orang dari jenis kelamin yang berbeda dipertemukan dengan syarat dan hukum-hukum yang berlaku untuk satu tujuan yang sama, yakni membentuk sebuah keluarga dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan berlaku seumur hidup. Umumnya perkawinan dilatarbelakangi adanya perasaan saling mencintai satu sama lain. Rasa cinta inilah yang kemudian mendorong seseorang untuk berkomitmen menuju mahligai kehidupan rumah tangga. Selain itu, kematangan secara fisik dan psikis juga memegang peranan yang penting dalam membentuk sebuah keluarga.

Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang ini merupakan hukum materil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dalam kajian Hukum Islam maupun Hukum Nasional di Indonesia perkawinan dapat dilihat dari tiga segi yaitu: segi Hukum, Sosial, dan Ibadah. Pertama, segi hukum, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat dan kokoh atau dalam al-Qur’an disebut sebagai Mitsaqan Galizan. Kedua, segi sosial. Dalam hal ini perkawinan telah mengangkat martabat perempuan sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang karena dari perkawinan tersebut akan lahirlah anak-anak yang sah. Ketiga, segi ibadah, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu kejadian yang penting dan sakral dalam kehidupan manusia yang mengandung nilai ibadah. Bahkan telah disebutkan dengan tegas oleh Nabi Muhammad SAW bahwa perkawinan mempunyai nilai kira-kira sama dengan separoh nilai keberagamaan.

Namun demikian meskipun telah ada peraturan mengenai hukum dan syarat melakukan perkawinan baik secara agama maupun pemerintahan, masih saja ada individu yang melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat tersebut. Salah satu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat dan hukum yang berlaku adalah kawin kontrak. memiliki pengertian “kenikmatan dan kesenangan”, jadi tujuan dari perkawinan tersebut hanya untuk memperoleh kesenangan seksual, di lain pihak menurut syara “mut’ah ” adalah orang laki-laki mengawini wanita dengan imbalan harta (uang) dengan batas waktu tertentu.

Sebuah fenomena mengenai perkawinan di beberapa wilayah di Negara Indonesia perkawinan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu (kawin kontrak) dan adanya imbalan materi bagi salah satu pihak, serta ketentuan-ketentuan lain, yang diatur dalam suatu kontrak atau kesepakatan tertentu, dan hal yang menonjol hanyalah keuntungan dan nilai ekonomi dari adanya perkawinan tersebut. Adanya kontrak atau kesepakatan tersebut yang menyebabkan kawin kontrak berbeda dengan perkawinan pada umumnya, sehingga kawin kontrak dianggap menyimpang dari tujuan perkawinan yang mulia, karena dalam hukum islam kawin kontrak atau dalam istilah lain disebut nikah mut’ah tidak diperbolehkan karena melanggar aturan agama, karena sifatnya yang dibatasi.

Kawin kontrak bertujuan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, sedang dalam islam perkawinan tidak hanya untuk kebutuhan dunia saja, tetapi juga untuk akhirat. Kawin kontrak sangat bertentangan dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974, karena dalam kawin kontrak yang ditonjolkan hanya nilai ekonomi, dan perkawinan ini hanya bersifat sementara.

Perkawinan kontrak dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, dan adanya imbalan materi bagi salah satu pihak, serta ketentuan-ketentuan lain, yang diatur dalam suatu kontrak atau kesepakatan tertentu, jadi dalam kawin kontrak yang menonjol hanyalah keuntungan dan nilai ekonomi dari adanya perkawinan tersebut. Adanya kontrak atau kesepakatan tersebut yang menyebabkan kawin kontrak berbeda dengan perkawinan pada umumnya, karena memuat jangka waktu berakhirnya perkawinan maka perkawinan itu akan berakhir tanpa adanya putusan pengadilan, perceraian, atau kematian. Sehingga kawin kontrak sendiri tidak dapat dicatat oleh kantor pencatatan perkawinan seperti KUA dan catatan sipil. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan yang didasarkan pada kontrak tentu saja bertentangan dengan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Masyarakat menilai bahwa kawin kontrak dimaknai sebagai upaya melegalkan bentuk perzinahan, perselingkuhan, dan upaya melepaskan diri dari tekanan kemiskinan. Namun untuk sebagian orang kawin kontrak agak terdengar asing karena tidak selalu ada di lingkungan mereka, bahkan kurang menyenangi perkawinan semacam ini ada di antara sebagian orang yang tidak suka terutama kaum wanita walaupun di antara mereka ada yang mengatakan perkawinan tersebut adalah halal.

Seperti di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor, tepatnya di Desa Cisarua. Sekitar bulan Juni-Agustus, atau pada musim Arab, sebutan masyarakat setempat, banyak turis asal Timur Tengah datang berlibur. Mereka nikah kontrak dengan perempuan Cisarua atau daerah sekitarnya, seperti Cianjur dan Sukabumi. Tapi di sini tidak ditemukan data pasti berapa jumlahnya, juga kapan “kebiasaan” ini dimulai. Kawin kontrak menjadi satu-satunya pilihan bagi para turis Arab (Timur Tengah) yang datang ke kawasan puncak. Mereka beranggapan daripada melakukan zinah, lebih baik melakukan nikah, baik secara resmi maupun nikah yang tidak resmi (kawin kontrak). Para wanita yang dijadikan sebagai pasangan kawin kontrak ternyata bukan wanita yang berasal dari daerah tersebut, melainkan mereka yang berasal dari luar Jawa Barat dan setelah mereka melakukan kawin kontrak, pasangan tersebut menjadikan kawasan Cisarua sebagai tempat untuk menetap atau menghabiskan waktu liburan orang Arab tersebut.

Masalah kawin kontrak di kawasan Cisarua dan Cianjur ini memang menjadi problematika tersendiri yang sangat pelik. Namun di sisi lain, fenomena kawin kontrak di kawasan ini juga telah membawa dampak perubahan tersendiri, khususnya bagi warga di sekitar itu. Salah satu “dampak positif” yang ditimbulkan akibat fenomena kawin kontrak di kawasan cisarua dan cianjur, adalah tumbuhnya mata rantai perekonomian di daerah tersebut. Berdasarkan penelusuran, di jalur Puncak, Jawa Barat, deretan wartel, money changer, minimarket, restoran yang menggunakan reklame berbahasa Arab terlihat berderet selepas simpang Taman Safari Indonesia. Beberapa Minimarket juga menjual pelbagai produk kelontong dan juga komoditas asal Timur Tengah.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh Tim Penelitian, NN salah satu wanita pelaku kawin kontrak mengaku bahwa dirinya merasa diuntungkan dengan perkawinan kontrak yang pernah ia jalani, karena hingga beberapa tahun paska perkawinan sirinya dengan warga keturunan Arab, dirinya bahkan beberapa kali telah dinikah secara kontrak.

Kini status perkawinan dengan warga negara Arab masih berlangsung. Ia merasa senang karena jika perkawinan usai, setidaknya ia telah memiliki rumah baru hasil pemberian suami kontraknya. Kerugian yang berarti dari perkawinan kontraknya. Mereka justru merasa beruntung karena dengan kawin kontrak yang mereka lakukan, mereka dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

 

Read 7819 times
Login to post comments

Hubungi Kami

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
Faks: (0251) 8249522, 8249539
HP Whatsapp: 082114824160 (Pusdiklat Menpim)

Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.