Description
Dalam era globalisasi hubungan yang saling terkait dan saling ketergantungan antar negara adalah hal yang mutlak terjadi. Dengan kondisi demikian maka hubungan internasional adalah kebutuhan mutlak bagi suatu negara berdaulat. Hubungan internasional dengan negara lain atau subjek hukum internasional yang lain diperlukan karena tidak ada satu negarapun yang dapat memenuhi semua kebutuhannya tanpa kerjasama dengan pihak lainnya.

Hubungan internasional oleh suatu negara menjadi wewenang Kepala Negara dan/atau Menteri yang menangani urusan hubungan luar negeri suatu negara. Di Indonesia kewenangan melakukan hubungan internasional untuk dan atas nama negara adalah Presiden selaku Kepala Negara dan/atau Menteri Luar Negeri. Dalam pelaksaan hubungan internasional tersebut Presiden dibantu dengan keberadaan perwakilan diplomatik yang diakreditasikan pada negara-negara sahabat. Salah satu tugas perwakilan diplomatik ini adalah untuk mewakili kepentingan negara pengirim pada negara tempat perwakilan diplomatik tersebut diakreditasikan.

Hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik pada awalnya dimunculkan untuk memberikan perlindungan kepada perwakilan negara agar dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal dalam hubungan internasional di negara penerima. Menurut Sumaryo Suryokusumo, pemberian hak-hak imunitas dan keistimewaan mutlak diperlukan dalam rangka:

1. Mengembangkan hubungan persahabatan antarnegara tanpa mempertimbangkan sistem ketatanegaraan dan sistem sosial mereka yang berbeda.
2. Bukan untuk kepentingan perorangan tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisien terutama dalam tugas dari negara yang diwakilinya.