Slider

BERITA TERKINI

Show More LOADING... NO MORE ITEMS

 

  

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan adalah salah satu unsur pendukung di Mahkamah Agung RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dipimpin oleh Kepala Badan dan terdiri dari 4 unit kerja yaitu:

  1. Sekretariat,
  2. Pusdiklat Teknis Peradilan,
  3. Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, dan
  4. Puslitbang.

Kenal Lebih Dekat 

Bekasi-bldk.mahkamahagung.go.id. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum (Puslitbang) Mahkamah Agung RI menggelar Focus Discussion Group (FGD) di Pengadilan Agama Bekasi kamis (10-09-2020). Tema yang diangkat adalah “Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pasca Berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2016”. tentang sertifkasi Hakim Ekonomi Syariah dalam perkembangan ekonomi syariah berpotensi menimbulkan sengketa, Pengadilan agama memiliki tanggung jawab menjamin penegakan hukum ekosyar, dalam perkara ekosyar perlu ditangani oleh Hakim yang memahami teori dan praktik bisnis berdasarkan prinsip syariah, perlu mengembangkan sertifikasi hakim ekonomi syariah untuk menangani perkara-perkara ekonomi syariah.

Subatansi PERMA No. 5 Tahun 2016 meliputi :

  • Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup;
  • Kewenangan;
  • Syarat Menjadi Hakim Ekonomi Syariah;
  • Seleksi Hakim Ekonomi Syariah;
  • Pengangkatan Hakim Ekonomi Syariah;
  • Susunan Majelis Hakim Ekonomi Syariah;
  • Pengawasan dan Evaluasi;
  • Insentif dan Disinsentif;

Kapuslitbang Kumdil MA RI Dr. Hasbi Hasan, M.H., menyampaikan “Penelitian ini menjadi bagian penguatan Kamar Agama di Mahkamah Agung atau mungkin bisa menjadi usulan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) di bidang ekonomi syariah, Kalau bicara soal hukum islam murni eksport import itu tidak mungkin terhindar dari spekulasi, secara tekstual mungkin benar tapi secara kontrkstual hukum akan berkembang, hal yang tidak mungkin dilakukan sekarang bisa dilakukan dengan adanya perkembangan hukum. Diskusi ini akan melahirkan SEMA dan PERMA dan rekomendasi ke TUAKA Agama serta DIRJEN Badilag sehingga bisa menjadi pedoman dalam promosi dan mutase hakim-hakim yang bersertifikasi syariah. Kompetensi hakim, tolong figure hakim dalam proposal diganti dengan kompetensi hakim. Akan dibedah pula bagaimana prespektif hakim dalam memahami perpektif itu, jangan sampai ada hakim yang tidak mengetahui ilmu dan memutus dengan kekurangan ilmu,” demikian disampaikan Kapuslitbang MA RI di hadapan peserta FGD yang terdiri dari Hakim Pengadilan Agama Bekasi.

Dalam penelitian di Wilayah Bekasi ini, Kapuslitbang menjadi koordinator penelitian, didampingi oleh tim peneliti lainnya yaitu Prof. Dr. H Jaih Mubarok (UIN Sunan Gunung Djati Bandung), Dr. Mul Irawan, S.Ag., M.Ag (Peneliti Puslitbang Kumdil MA RI), Edi Hudiata Lc, MH (Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI) dan Zulfia Hanum Alfi Syahr, S.Pd., M.M. (Peneliti Puslitbang Kumdil MA RI).

Untuk pengolahan data dan sekretariat dalam penelitian pada provinsi bandung ini terdiri dari Mohammad Sahrir Syarif, SE (Biro Kesekretariatan Pimpinan MA RI), dan Hafizd Tri Saputra (Puslitbang Kumdil MA RI).

Kapuslitbang menyatakan target dalam penelitian ini selain tentang kompetensi hakim yang bersertifikat Syariah, dari ribuan hakim yang sudah bersertifikat ekonomi syariah tapi belum pernah memutus dan mempraktekan ekonomi syariah karena pola mutasinya tidak sesuai, atau sebaliknya hakim yang tidak bersertifikat menangani tetapi ekonomi syariah, Bagaimana hakim mengkonsumsi hukum? Apakah berdasarkan perubahan teori atau memperhatikan POJK, PBI dan hierarkinya? Atau hanya melihat fatwa syariah saja? Bagaimana aspek hukumnya?

 

Sesi Diskusi

Dalam sesi diskusi, banyak sekali tanggapan yang disampaikan dalam pembukaan kegiatan FGD penelitian tersebut, antara lain mengapresiasi kegiatan ini dan mengusulkan agar tidak hanya di Lembaga Keuangan Syariah berskala besar saja yang dipelajari, namun juga mengenai akad-akad Syariah di koperasi syariah dan pegadaian syariah dan bisnis syariah lainnya juga belum tercover sementara di masyarakat sudah berlaku akad syariah, sehingga perkara ini masuk di Pengadilan Agama.

Di waktu yang sama, juga yang menambahkan perlu ada analisa kebutuhan tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah, sejauh mana efektifitas terhadap hakimnya, bukan hanya transfer of knowledge saja tapi juga memperhatikan analisa kebutuhan di lapangan.

Kegiatan pengambilan data dan wawancara akan dilakukan di beberapa Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama untuk penguatan data penelitan juga akan melakukan kunjungan ke lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah.

Sebagaimana diketahui, telah terjadi peningkatan perkara ekonomi syariah mulai dari tahun 2016 hingga 2019, jumlah perkaranya pun meningkat, ini menunjukan setelah lahirnya PERMA tersebut telah diterima perkara-perkara ekonomi Syariah. Untuk itu kita perlu mengetahui bagaimana perkara ekonomi syariah diselesaikan oleh hakim yang sudah bersertifikat.

Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan dibahas adalah: 1) Bagaimana Hakim Ekonomi Syariah menerapkan norma-norma hukum ekonomi syariah, hukum materiil dan hukum acara dalam mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah?; dan 2) Bagaimana Hakim Ekonomi Syariah melakukan penemuan hukum melalui penalaran hukum ekonomi syariah serta menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat guna memberikan rasa keadilan bagi para pihak?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan norma-norma hukum ekonomi syariah, hukum materiil dan hukum acara oleh hakim ekonomi syariah dalam mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, serta menganalisis penemuan hukum hakim ekonomi syariah melalui penalaran hukum dan menggali nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya memberikan rasa keadilan bagi para pihak.

Info & Pemanggilan Diklat Teknis

16-09-2020
16-09-2020
14-09-2020
02-09-2020
02-09-2020
27-08-2020
27-08-2020
25-08-2020
19-08-2020
19-08-2020
14-08-2020
13-08-2020
05-08-2020
05-08-2020
05-08-2020

Info & Pemanggilan Diklat Menpim

24-09-2020
24-09-2020
24-09-2020
24-09-2020
24-09-2020
24-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
17-09-2020
17-09-2020
17-09-2020
17-09-2020

Kalender Kegiatan Diklat (Timetable) Tahun 2020

UNDUH

Hubungi Kami

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
Faks: (0251) 8249522, 8249539
Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.