Slider

BERITA TERKINI

Show More LOADING... NO MORE ITEMS

 

  

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan adalah salah satu unsur pendukung di Mahkamah Agung RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dipimpin oleh Kepala Badan dan terdiri dari 4 unit kerja yaitu:

  1. Sekretariat,
  2. Pusdiklat Teknis Peradilan,
  3. Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, dan
  4. Puslitbang.

Kenal Lebih Dekat 

Surabaya- bldk.mahkamahagung.go.id - Peneliti Puslitbang Hukum dan Peradilan  MA RI kembali menggelar diskusi terpumpun/FGD bertema  Kewenangan Peradilan Perdata Atas Perkara Pertanahan Terkait Sertifikat Tanah di Hotel Santika Surabaya, Rabu (9/9/2020).

Pada sesi pertama diskusi yang dimoderatori oleh Dr. Khalimi menghadirkan narasumber Dr. Johanis  yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Surabaya), Moc.Iqbal, Peneliti Madya Puslitbang Mahkamah Agung RI dan Antonius dari Lembaga Bantuan Hukum Jawa Timur.

Sementara pada sesi kedua menghadirkan narasumber Budi Susilo Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, Moc.Iqbal  dan Dr. Sri Winarsih, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dalam diskusi tersebut Iqbal memaparkan permasalahan ini terbilang rumit karena yang terjadi dalam kasus pertanahan itu ada dua lingkungan peradilan, peradilan umum dan TUN yang memiliki kompetensi absolut, ada kewenangan, bahkan peradilan agama pun ada kewenangan dalam kewarisan hukum Islam.

“Sementara di peradilan TUN, penggugat mau tidak mau –dengan mengenyampingkan UU Kekuasan Kehakiman bahwa prinsip beracara itu harus sederhana, cepat dan biaya murah, tidak bisa dinikmati. Karena penggugat harus menggugat lagi ke peradilan TUN. Itu pun kalau dia tidak terlewat tenggat waktunya”ungkapnya.

Sementara Johanis memaparkan bahwa permasalahan tanah merupakan masalah lama yang telah sering terjadi di Indonesia, dengan rata-rata tergugat juga adalah turut tergugat dalam perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Turut tergugat muncul sebagai pelengkap dalam kasus perdata, tidak tertuang dalam HIR.

“Dua dimensi dalam kasus perdata: proses administrasi dan alas hak yang melandasi hak dasar pihak bersengketa (hakekat kepemilikan) yang notabennya adalah 1 permasalahan,”jelasnya.

Menurutnya dengan lahirnya PERMA Nomor 2 Tahun 2019, maka merupakan kewenangan BPN bukan Pengadilan Negeri. Sebagai contoh adalah kasus perikatan jual beli yang menyerahkan obyek dan kemudian wanprestasi namun ia melakukan balik nama atas objek perjanjian.

“Perbuatan ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum dari tergugat karena menyalahi perjanjian. Persoalan : hakim belum dilakukan brainstorming dalam kasus tersebut,” jelasnya

Narasumber lainnya Antonius menyampaikan bahwa asyarakat percaya bahwa putusan yang bersifat deklarator itu selesai, padahal ada sisi terobosan yang menyangkut tentang pertanahan. Harapan masyarakat luas adalah hakim yang lebih tegas dalam mengambil putusan di masa datang yaitu mengambil langkah di luar kebiasaan.

“Terhadap putusan deklarator pun diharap hakim kepada masyarakar harus memberikan keputusan yang seadil-adilnya,” tegasnya.

Sementara itu akademisi Unair Sri Winarsih menjelaskan Pasal 19 UUPA hanya menjelaskan dalam garis besar, dijelaskan dalam PP 10/61 dirubah dengan PP 24 1997 dikatakan bahwa kepastian hukum dibuktikan dengan sertifikat. PP 24/1997.

“Pengertian sertifikat dalam Pasal 1 angka 20, dalam membicarakan masalah sertifikat harus dipahami aspek publik yaitu mengenai kewenangan, substansi, prosedur dan AUPBnya,’’pungkasnya.

Info & Pemanggilan Diklat Teknis

16-09-2020
16-09-2020
14-09-2020
02-09-2020
02-09-2020
27-08-2020
27-08-2020
25-08-2020
19-08-2020
19-08-2020
14-08-2020
13-08-2020
05-08-2020
05-08-2020
05-08-2020

Info & Pemanggilan Diklat Menpim

24-09-2020
24-09-2020
24-09-2020
24-09-2020
24-09-2020
24-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
17-09-2020
17-09-2020
17-09-2020
17-09-2020

Kalender Kegiatan Diklat (Timetable) Tahun 2020

UNDUH

Hubungi Kami

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
Faks: (0251) 8249522, 8249539
Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.