Slider

LATEST NEWS

Show More LOADING... NO MORE ITEMS

 

  

Legal and Judicial Training and Development Agency

The Law and Justice Research and Development Agency is one of the supporting elements in the Supreme Court of the Republic of Indonesia, which is under and responsible to the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The Legal and Judiciary Education and Training Research and Development Agency is led by the Head of the Agency and consists of 4 work units, namely:

     1. Secretariat,
     2. Judicial Technical Training Center,
     3. Management and Leadership Training Center, and
     4. Center for Research and Development.

Get to Know  

INTERNAL APPLICATION

Internal application developed by the Indonesian Supreme Court Judicial and Judicial Training and Research Agency.

 

Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Membuka Dua Acara FGD Penelitian sekaligus

Denpasar- BLDK.Mahkamahagung. - Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Penelitian dengan  tema “Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung” dan “Pedoman Kebijakan Mahkamah Agung dan Kewenangan Pengadilan Niaga Atau Keberatan Keputusan Atas Putusan KPPU” yang diselenggarakan secara bersamaan bertempat di Hotel Courtyard By Marriot Nusa Dua Bali (Kamis/14/10/2021). Acara FGD ini merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang dikoordinatori oleh Dr. Riki Perdana Waruwu, SH., MH dengan judul “Pedoman penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung”, dimana merupakan kegiatan FGD yang kelima setelah 3 kota dilakukan secara daring yaitu di kota Jakarta, Bandung dan Makassar, serta di kota Palembang pada tanggal 23 September 2021 yang dilaksanakan secara Luring. Sementara untuk FGD Penelitian “Kewenangan Peradilan Niaga dalam Mengadili Keberatan atas putusan KPPU” dikoordinatori oleh Dr. Ismail Rumadan, M.H. dan telah dilaksanakan di beberapa kota besar baik secara luring maupun daring yaitu Medan, Surabaya, Makassar, dan Bandung.

 

Untuk kegiatan FGD Penelitian “Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung” menghadirkan para narasumber Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI); H. Mohamad Hatta, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar); Dr. Sobandi, S.H., M.H. (Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI), Dr. Putu Gede Arya Sumertha Yasa, S.H., M.Hum. (Dekan FH Universitas Udayana), Ardiansyah, S.H., M.H. (Direktur Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham). Sementara untuk narasumber FGD penelitian “Kewenangan Pengadian Niaga Dalam Mengadili Keberatan Atas Putusan KPPU” menghadirkan Dr. Gusrizal,SH., M.Hum. (Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh), Albertus Usada, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Kalimantan Timur), Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., Msi. (Hakim Yustisial Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI), Verry Iskandar (Konsultan Hukum pada Soemadipraja and Taher Lawfirm), HMBC Rikrik Rizkiyana (Advokat pada Assegaf Hamzah and Partners), Dandi R Sutrisno, S.H., M.H. (Kepala Kantor Wilayah IV KPPU Surabaya), Dr. I Made Sarjana, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana), Fithra Faisal Hastiadi, Phd. (Akademisi Universitas Indonesia).

 

Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Dr. Zarof Ricar, SH., S.Sos., M.Hum dalam penyampaian pidato pembukaannya menjelaskan bahwa setelah Mahkamah Agung RI menganut one roof system/sistem satu atap dimana Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia dan sebagai pengadilan negara tertinggi dari empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, memiliki kewenangan untuk mengatur teknis yudisial dan urusan organisasi, administrasi serta finansial, sehingga dalam menjalankan kewenangan tersebut Mahkamah Agung RI diberikan kewenangan menerbitkan kebijakan berupa peraturan, di samping berbagai kebijakan lain dalam bentuk surat edaran dan surat keputusan sebagaimana diatur dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung RI, namun didalamnya belum mengatur tentang program legislasi secara umum, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Selanjutnya terkait Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Keberatan Atas Putusan KPPU, beliau menambahkan bahwa belum lama ini, Mahkamah Agung menerbirkan Surat Edaran (SE) MA No. 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ke Pengadilan Niaga. Terbitkan SE MA ini imbas berlakunya Undang Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ini salah satunya mengatur pelaku usaha dapat mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU ke Pengadilan Niaga paling lambat 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU. Untuk melaksanakan peralihan tersebut dan mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta melaksanakan UU Cipta Kerja tersebut, sementara menunggu terbitnya Peraturan MA Perubahan terhadap Peraturan MA No. 3 Tahun 2019, MA menetapkan teknis administrasi dan persidangan serta kebijakan peralihan. “Pertama, Pengadilan Negeri untuk tidak lagi menerima keberatan terhadap putusan KPPU terhitung tanggal 2 Februari 2021. Kedua, Pengadilan Negeri yang telah menerima keberatan terhadap putusan KPPU sebelum tanggal 2 Februari 2021 tetap menyelesaikan pemeriksaan dan mengadili perkara keberatan tersebut.Ketiga, Pengadilan Niaga sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang (UU Cipta Kerja, red), untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara keberatan terhadap putusan KPPU terhitung tanggal 2 Februari 2021. Keempat, kecuali ditentukan lain oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tata cara penerimaan keberatan terhadap putusan KPPU oleh Pengadilan Niaga dilaksanakan sesuai Peraturan MA No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU dan Petunjuk Pelaksanaannya. Kemudahan berusaha yang diharapkan tersebut, tentu saja akan bergantung juga terhadap materi pengaturan dalam peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut UU 11/2020 ini. Perubahan tersebut secara garis besar meliputi 4 hal yang diubah dalam UU 5/1999 melalui UU 11/2020 tersebut. Pertama, perubahan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. Kedua, penghapusan jangka waktu penanganan upaya keberatan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Ketiga, penghapusan batasan denda maksimal. Keempat, penghapusan ancaman pidana bagi pelanggaran perjanjian atau perbuatan atau penyalahgunaan posisi dominan”, tambahnya. Beliau berharap dengan dilakukannya kedua penelitian ini dapat menjadi bahan masukan kepada pimpinan Mahkamah Agung sehingga Mahkamah Agung dapat menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan.

 

Sementara dalam laporan kegiatannya, Dr. H. Andi Akram.,S.H.,M.H selaku Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI berharap semoga penelitian ini dapat dapat menjadi sumbangan pemikiran yang berharga dalam rangka untuk meningkatkan kualitas, profesionalitas serta pengabdian Mahkamah Agung terhadap proses penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

 

Contact Us

Legal and Judicial Training and Development Agency
Supreme Court of the Republic of Indonesia

Office: Jl. South Cikopo Sukamaju Village, Kec. Megamendung
Bogor, West Java 16770

Phone: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
Fax: (0251) 8249522, 8249539
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.