BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN

MAHKAMAH AGUNG RI

previous arrow
next arrow
Slider

BERITA TERKINI

Show More LOADING... NO MORE ITEMS

 

  

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan adalah salah satu unsur pendukung di Mahkamah Agung RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dipimpin oleh Kepala Badan dan terdiri dari 4 unit kerja yaitu:

  1. Sekretariat,
  2. Pusdiklat Teknis Peradilan,
  3. Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, dan
  4. Puslitbang.

Kenal Lebih Dekat 

APLIKASI INTERNAL

Aplikasi internal yang dibangun Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penelitian Perlindungan Anak Pelaku Pidana di Tanjung Karang

Tanjungkarang-bldk.mahkamahagung.go.id. Puslitbang Mahkamah Agung melakukan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD)  penelitian tentang "Perlindungan Anak Pelaku Pidana" yang dilaksanakan di Hotel Novotel Lampung, Tanjung Karang (29-07-2020). Acara yang dibuka secara resmi oleh Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI Dr. Hasbi Hasan, MH ini dihadiri dari beberapa Aparat Penegak Hukum.

Dalam sambutannya Hasbi hasan mengatakan Puslitbang dari tahun ketahun semakin berkembang dan kita juga banyak melakukan kerjasama dengan beberapa Universitas di Indonesia khususnya Universitas Negeri. Dalam sambutannya juga mengatakan juga masuk kedalam pembasahan tentang anak dari hari ke hari semakin meningkat, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Di wilayah lampung sendiri banyak anak yang melakukan pidana dalam bentuk penyalagunaan narkoba dan begal serta kejahatan seksual . Pada beberapa kasus pembegalan banyak dari anak di peralat oleh orang dewasa untuk melakukan perampasan motor, secara tidak langsung pada kasus seperti ini anak yang berhadapan dengan tindak pidana adalah korban dan kondisi seperti ini sangat memperihatinkan. Kita harus duduk bersama antara MA, Kejaksaan, Polisi, Kemenkumham serta beberapa instnsi terkait dan tokoh masyarakat  untuk membahas tentang anak yang berhadapan dengan tindak pidana  Dalam peraturan perundang-undangan, seorang atau sekelompok anak-anak yang melakukan suatu perbuatan pidana, maka harus melalui prosedur yang berlaku sesuai sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sehinggan dalam perlakuannya telah ditentukan sanndi amanahkan dengan diundangkannya "Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), No. 11 Tahun 2012. Peraturan perundangan ini merupakan penyempurnaan dari UU No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan.

Penelitian yang di koordinatori oleh Dr. Moch. Ridwan, SH., M.Si di bantu Dra. Ernida Basri dan Dr. Diah Sulastri Dewi. Dalam penelitian ini Puslitbang menggandeng dua akademisi,  Dr. Sulhan dari Universitas Ibnu Chaldun Jakarta dan Prof. Idzam dari UIN Bandung.  Untuk pengolah data dan sekretariat Hafidz Tri Saputra dan Aditya Sofyansyah dari Puslitbang Kumdil MA RI.

Info & Pemanggilan Diklat Teknis

05-08-2020
05-08-2020
05-08-2020
04-08-2020
30-07-2020
30-07-2020
23-07-2020
21-07-2020
16-07-2020
15-07-2020
15-07-2020
15-07-2020
15-07-2020
07-07-2020
07-07-2020

Info & Pemanggilan Diklat Menpim

07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
06-08-2020
06-08-2020
05-08-2020
29-07-2020
29-07-2020

VIDEO TERKINI

Kalender Kegiatan Diklat (Timetable) Tahun 2020

UNDUH

Hubungi Kami

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
Faks: (0251) 8249522, 8249539
Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.