BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN

MAHKAMAH AGUNG RI

previous arrow
next arrow
Slider

BERITA TERKINI

Show More LOADING... NO MORE ITEMS

 

  

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan adalah salah satu unsur pendukung di Mahkamah Agung RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dipimpin oleh Kepala Badan dan terdiri dari 4 unit kerja yaitu:

  1. Sekretariat,
  2. Pusdiklat Teknis Peradilan,
  3. Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, dan
  4. Puslitbang.

Kenal Lebih Dekat 

APLIKASI INTERNAL

Aplikasi internal yang dibangun Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Aneka Hambatan Penjurusitaan Di Pengadilan Negeri Kudus

Kudus-bldk.mahkamahagung.go.id. Tim Peneliti Puslitbang beranjak ke Pengadilan Negeri Kudus setelah sebelumnya menghabiskan waktu di Pengadilan Agama Semarang (17/06/2020), Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Pengadilan Agama Demak. Tim peneliti disambut ramah di Pengadilan Neger iKudus oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus beserta Jajarannya. Tim Peneliti yang beranggotakan Ibu Zulfia Hanum selaku koordinator Peneliti, Muhammad Zaky Albana selaku Peneliti II, Johanes, SS, Imam Buhori dan Mariyam Sugiarti selaku sekretariat peneliti dan pengolah data. Ketua Pengadilan Negeri Kudus, Bapak Singgih amat mengapresiasi kemunculan tim Peneliti Puslitbang Kumdil MA RI karena di tengah wabah covid-19 ini, tim peneliti menyempatkan hadir di wilayahnya untuk mengambil data dan informasi terkait kegiatan penjurusitaan. Beliau berkisah bahwa kegiatan penjurusitaan di Pengadilam Negeri Kudus mengalami banyak rintangan yang seringkali menghambat kegiatan persidangan sehingga jadwal kegiatan sidang acapkali molor dikarenakan panggilan sidang yang belum sampai kepada para pihak ataupun Lurah yang menolak untuk menandatangani relaas panggilan sidang karena salah satu pihak tidak ada di tempat saat panggilan sidang disampaikan.

            Menanggapi hal tersebut, Zulfia Hanum selaku koordinator peneliti menyampaikan perlunya Ketua Pengadilan untuk berkoordinasi dengan para aparat desa ataupun kelurahan agar hal yang sama tidak terjadi lagi. “mungkin lurah setempat bersikeras karena dia tidak berkewajiban menyampaikan panggilan sidang kepada pihak yang sedang berperkara sehingga menolak menandatangani relaas panggilan sidang,”tandasnya. Panitera Pengadian Negeri Kudus merespon dengan penuh keyakinan bahwa jurusita dan jurusita pengganti yang menyampaikan panggilan sidang tidak punya “power” untuk memaksa aparat desa atau lurah untuk menandatangani panggilan sidang atau pemberitahuan putusan karena Lurah di sini kelihatannya kurang paham hukum.”Kami harus berjalan dari tempat pihak berperkara ke kantor kelurahan yang berjarak kurang lebih 40 kilometer sehingga waktu kami habis di jalan hanya untuk meminta tandatangan pak Lurah yang akhirnya menolak menandatangani berkas panggilan sidang atau pemberitahuan putusan. Akhirnya jadwal sidang yang harusnya berjalan jadi tertunda gara gara panggailan sdiang yang belum patut dan layak tersebut,” ungkapnya dalam sesi tanya jawab dengan para jurusita.

            Salah satu jurusita di Pengadilan Negeri Kudus bercerita bahwa kegiatan eksekusi terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus terhalang oleh pihak termohon eksekusi dengan cara melakukan kegiatan pengajian sebagai bentuk perlawanan terhadap eksekusi pengosongan lahan dan bangunan. Hal ini tentunya mengganggu jalannya eksekusi dan menghina putusan pengadilan. “orang orang yang mengikuti pengajian itu ternyata orang bayaran dari termohon eksekusi supaya eksekusi lahan itu gagal,”pungkasnya saat mengingat kejadian tersebut. “Kalau kegiatan pengajian itu dibubarkan maka kami akan masuk pemberitaan ke dalam media massa dengan isu SARA,” imbuhnya saat mengungkap cerita ini ke tim peneliti Puslitbang Kumdil MA RI. Oleh karena kegiatan pengajian itu maka kegiatan eksekusi lahan tersebut harus tertunda selama 2 sd 3 bulan kemudian. Salah seorang jurusita juga bercerita bahwa pernah ada seorang wanita yang telanjang dan menodongkan pisau untuk bunuh diri bila eksekusi pengosongan rumahnya tetap dilakukan karena rumah itu sudah menjadi kediamannya sekian puluh tahun.” Namun karena ini perintah pengadilan dan undang undang, kami tetap juga melaksanakan eksekusi rumah tersebut,” imbuhnya saat bercerita         

            Para Jurusita berharap bahwa para pimpinan Mahkamah Agung agar melakukan kerjasama dengan departemen dalam negeri terkait penandatanganan berkas panggilan sidang, pemberitahuan putusan atau pendelegasian bila para pihak tidak ada di tempat atau sudah tidak lagi berdomisili di wilayah tertentu agar jadwal sidang di pengadilan tidak molor.(JLD)

 

 

 

سيمارانج - مركز البحث والتطوير القانوني والقضائي

          إفشاء الوباء كورونا فيروس لا يمنع فريق البحث لمركز البحث والتطوير القانوني والقضائي في المحكمة العليا الإندونيسية من أخذ البيانات والمعلومات لأجل تصنيف المخطوطة الأكاديمية لتشكيل وظيفة حاجب المحكمة في المحكمة الإدارية الحكومية سيمارانج. وتم ذلك في 16 يونيو 2020.

          وهذا الفريق يتكون من السيدة زلفيا هنوم, كمنسق البحث, وأعضاء الفريق وهم السيد محمد زكي ألبنا, و يوهانس, و مريم سوجي هرتي, و إمام بخاري.

 

          وبدأ المناقشة, السيدة زلفيا هنوم بصفتها منسقة البحث, بإظهار الغرض من زيارتها إلى المحكمة الإدارية الحكومية سيمارانج, وهو لأجل الحصول على المعلومات والبيانات حول ظروف الحاجب البديل في المحكمة الإدارية الحكومية سيمارانج. ورحب رئيس المحكمة الإدارية الحكومية لولاية سيمارانغ, سومارتانتو, بفريق البحث ترحيبا حسنا.

 

          ومن خلال المناقشة, أظهر الحاجبون البديلون في المحكمة الإدارية الحكومية سيمارانج مشاكلهم بأنهم لا يمكن أن يرقي مناصبهم إلى درجة الحاجب الكامل لأن النشاط الحجابي في المحكمة الإدارية الحكومية كان يدور فقط حول استدعاء أطراف المتقاضين إلى حضور الجلسة القضائية.

          وفي نهاية المناقشة, أخذ فريق البحث صورة جماعية مع رئيس المحكمة الإدارية الحكومية سيمارانج وجميع الحاجبين البديلين في المحكمة.

Info & Pemanggilan Diklat Teknis

05-08-2020
05-08-2020
05-08-2020
04-08-2020
30-07-2020
30-07-2020
23-07-2020
21-07-2020
16-07-2020
15-07-2020
15-07-2020
15-07-2020
15-07-2020
07-07-2020
07-07-2020

Info & Pemanggilan Diklat Menpim

07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
06-08-2020
06-08-2020
05-08-2020
29-07-2020
29-07-2020

VIDEO TERKINI

Kalender Kegiatan Diklat (Timetable) Tahun 2020

UNDUH

Hubungi Kami

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
Faks: (0251) 8249522, 8249539
Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.