BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN

MAHKAMAH AGUNG RI

previous arrow
next arrow
Slider

BERITA TERKINI

Show More LOADING... NO MORE ITEMS

 

  

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan adalah salah satu unsur pendukung di Mahkamah Agung RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dipimpin oleh Kepala Badan dan terdiri dari 4 unit kerja yaitu:

  1. Sekretariat,
  2. Pusdiklat Teknis Peradilan,
  3. Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, dan
  4. Puslitbang.

Kenal Lebih Dekat 

APLIKASI INTERNAL

Aplikasi internal yang dibangun Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Para Jurusita Gagap Teknologi Di Tanah Jawara

Pandeglang-bldk.mahkamahagung.go.id. Tim Peneliti Puslitbang yang dimotori oleh Zulfia Hanum berkesempatan untuk berkunjung ke Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai tempat pamungkas pengambilan data dan informasi penelitian tentang naskah akademis pembentukan jabatan fungsional jurusita pengadilan (08/07/2020). Tim peneliti yang beranggotakan Muhammad Zaky Alabana, Johanes, Bismo Anggoro dan Mariyam Sugiarti disambut hangat oleh ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, Ardhi Wijayanto. Beliau  merasa senang karena tim peneliti Puslitbang menyempatkan hadir di wilayahnya untuk melakukan penelitian tentang naskah akademis pembentukan jabatan fungsional jurusita pengadilan meski wabah covid-19 melanda seluruh wilayah indonesia saat ini.

Mengawali pembicaraan, Zulfia Hanum selaku koordinator penelitian ini menyampaikan rasa syukurnya karena diperkenankan untuk berkunjung secara resmi di Pengadilan Negeri Pandeglang untuk menghimpun data dan informasi terkait naskah akademis pembentukan jabatan fungsional jurusita pengadilan. Beliau menegaskan bahwa jurusita perlu sekali untuk dibekali dengan pengetahuan hukum  akan pentingnya peran jurusita pengadilan dalam proses eksekusi riil di lapangan karena jurusita merupakan aktor utama yang mengetahui kondisi objek eksekusi beserta hambatan dan rintangan yang akan dihadapi pengadilan saat eksekusi berlangsung nantinya.”Rohnya eksekusi riil ya jurusita pengadilan,”tandasnya saat berbicara langsung dengan ketua pengadilan Negeri Pandeglang di ruang kerjanya. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, Ardhi Wijayanto mengeluhkan para jurusita yang masih gagap teknologi alias gaptek.”untuk memasukan bukti relaas panggilan sidang saja para jurusita amat kesulitan karena mereka tidak bisa mengoperasikan komputer apalagi membuka aplikasi E-summon. Sehingga pegawai honorer yang harus membantu mereka menginput relaas ke SIPP supaya para pihak tahu kalau panggilan sidnag itu sudah dijalankan,”pungkasnya saat diskusi itu. “Oleh karena itu perlu sekali para jurusita dibekali dengan pengetahuan IT sehingga proses beperkara tidak terhambat lantaran jurusita tak mampu menggunakan aplikasi SIPP, “lanjutnya.

Saat tim peneliti diperkenankan untuk berdiskusi langsung dengan para jurusita pengadilan di ruang mediasi Pengadilan Negeri Pandeglang, tim peneliti merasa tercengang saat para jurusita pengadilan bercerita panjang lebar tentang hambatan dan rintangan yang dihadapi merka saat melakukan eksekusi riil pada objek eksekusi. Salah seorang jurusita bercerita bahwa proses eksekusi riil pada objek eksekusi merupakan hal yang sulit untuk dilakukan karena banyak ormas dan jawara yang berusaha untuk menghalangi proses eksekusi tersebut.”saya pernah satu kali diminta oleh operator Buldozer untuk naik ke atasnya agar proses eksekusi sebuah rumah di wilayah pandeglang bisa dijalankan karena operator buldozer ketakutan bila tidak ada jurusita di sampingnya saat eksekusi riil berlangsung,” ungkap jurusita tersebut.Jurusita merupakan garda terdepan dalam menjalankan ekseksusi sesuai perintah ketua majelis hakim melaui putusan yang berkekutan hukum tetap oleh karenanya jurusita tidak boleh gentar dalam menjalankan amanat tersebut.”saya pernah satu kali dihadang oleh 15 orang anggota ormas yang menggunakan golok saat akan mengekusi sebuah lahan di wilayah pedesaan namun ketika saya menelpon ketua ormasnya mereka semuanya malah menyuguhkan kopi hangat kepada kami jurusita,”tuturya saat diwawancarai oleh tim peneliti Puslitbang. “Saya hanya menjalankan perintah undang undang dan perintah ketua pengadilan untuk mengeksekusi lahan ini oleh karena itu saya tidak akan mundur sedikitpun,”lanjutnya.

Harapannya para jurusita di Pengadilan Negeri Pandeglang adalah pertama, mereka dapat difasilitasi dengan motor trail karena saat ini motornya sudah cukup uang dan sering mogok. Kedua harapannya adalah usia pensiun para jurusita ditingkatkan menjadi 60 tahun seperti panitera pengganti. Dua hal ini merupakan hal yang memang amat didambakan oleh para jurusita di Pengadilan Negeri Pandeglang agar segera terwujud di kemudian hari. Semoga para Pimpinan Mahkamah Agung bisa mewujudkan niat tulus para jurusita ini.

Diskusi hangat dan menggembirakan tersebut ditutup dengan secuil harapan agar mereka diberikan bekal pelatihan tentang kejurusitaan supaya mampu menjelaskan kepada para pihak tentang masalah hukum yang dialaminya. Acara ditutup dengan foto bersama dengan para jurusita dan ketua pengadilan negeri Pandeglang.

Info & Pemanggilan Diklat Teknis

05-08-2020
05-08-2020
05-08-2020
04-08-2020
30-07-2020
30-07-2020
23-07-2020
21-07-2020
16-07-2020
15-07-2020
15-07-2020
15-07-2020
15-07-2020
07-07-2020
07-07-2020

Info & Pemanggilan Diklat Menpim

07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
06-08-2020
06-08-2020
05-08-2020
29-07-2020
29-07-2020

VIDEO TERKINI

Kalender Kegiatan Diklat (Timetable) Tahun 2020

UNDUH

Hubungi Kami

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
Faks: (0251) 8249522, 8249539
Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.