BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN

MAHKAMAH AGUNG RI

previous arrow
next arrow
Slider

BERITA TERKINI

Show More LOADING... NO MORE ITEMS

 

  

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan adalah salah satu unsur pendukung di Mahkamah Agung RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dipimpin oleh Kepala Badan dan terdiri dari 4 unit kerja yaitu:

  1. Sekretariat,
  2. Pusdiklat Teknis Peradilan,
  3. Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, dan
  4. Puslitbang.

Kenal Lebih Dekat 

APLIKASI INTERNAL

Aplikasi internal yang dibangun Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) Hasil Penelitian Disparitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan yang Diatur di Dalam KUHP dan di luar KUHP

Jakarta-Bldk.mahkamahagung.go.id.Tim Peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI yang di Koordinatori oleh, Cecep Mustafa, S.H., LLM., Ph.D telah menyelenggarakan seminar hasil Penelitian Disparitas Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Kesusilaan yang diatur di dalam KUHP dan di luar KUHP (08072020). Kegiatan yang dilakukan secara virtual cloud meeting ini berlangsung selama 3,5 jam dengan menghadirkan para reviewer antara lain:  Pokja Perempuan MA RI, Australia Indonesia Partnership for Justice, Ombudsman, International Development Law Organization, Yayasan TIFA, International NGO Forum on Indonesian Development, Yayasan Komisi perlindungan Anak Indonesia, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH UI, Institute for Criminal Justice Reform, Commission of Juris dan Pusdiklat Teknis Peradilan MA RI.

 Para narasumber pada sesi tersebut terdiri dari Cecep Mustafa, S.H., LLM., Ph.D, M.H, Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H,  Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H dan Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum. Acara yang dimoderatori Lucia Ridayanti, S.H.,M.H ini memberikan kesempatan bagi Tim Peneliti sebagai narasumber untuk menyampaikan bahwa disparitas pemidanaan tindak pidana kesusilaan dipicu oleh berbagai faktor yaitu sistem hukum, sistem perumusan sanksi dalam undang-undang, karakteristik peristiwa yang berbeda satu sama lain, karakteristik individual hakim, tuntutan jaksa, dan tidak adanya pedoman pemidanaan. Adapun dalam kaitannya untuk menjaga konsistensi putusan kehadiran pedoman pemidanaan dan upaya peningkatan kualitas penalaran dan kerangka berpikir hakim, khususnya terhadap isu-isu strategis, seperti perempuan berhadapan dengan hukum, anak, dan lainnya menjadi kombinasi yang ideal dalam membangun konsistensi putusan. Model perumusan sanksi pidana dapat memperkecil ruang disparitas harus menjadi pertimbangan bagi para pembuat undang-undang.

Penelitian Disparitas Pemidanaan terhadap tindak pidana kesusilaan ini juga merupakan penelitian untuk memperkuat implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Hal ini dalam kaitannya agar Hakim selain menjaga konsistensi putusan, juga menghasilkan putusan berperspektif gender dan non diskriminasi. Disampaikan pula oleh Narasumber dari Tim Peneliti bahwa diperlukan peran aktif para pimpinan Pengadilan untuk selalu mengingatkan para hakim untuk berpedoman pada Perma No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Selanjutnya perlu diselenggarakan pelatihan/pembinaan bagi para hakim khusus terhadap penanganan perkara tindak pidana kesusilaan sehingga ada kesepahaman yang baik dalam melahirkan putusan yang berperspektif gender.

Para reviewer yang hadir di sesi FGD tersebut, sangat mengapresiasi terhadap Puslitbang MA RI atas keberhasilan Tim Peneliti dalam menyelesaikan penelitian tersebut dengan kondisi terbatas karena pandemic yang terjadi dalam waktu yang relatif cepat. Berbagai tanggapan dan masukan yang positif juga disampaikan untuk perbaikan dan kesempurnaan penelitian yang telah dilakukan, menjadi catatan penting bagi Tim Peneliti untuk kemudian melengkapi dan menyempurnakan naskah penelitian yang ada.

 Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis terhadap pengembangan disiplin ilmu hukum dan khususnya terkait putusan yang berperspektif gender dan non diskriminasi. Serta dapat memberikan manfaat praktis untuk memberi kontribusi praktis bagi Pimpinan Mahkamah Agung sebagai bahan masukan dalam merumuskan suatu kebijakan khususnya untuk memperkuat PERMA Nomor 3 tahun 2017 terkait putusan yang berspektif gender. (LR/edit_BA)


 

Info & Pemanggilan Diklat Teknis

05-08-2020
05-08-2020
05-08-2020
04-08-2020
30-07-2020
30-07-2020
23-07-2020
21-07-2020
16-07-2020
15-07-2020
15-07-2020
15-07-2020
15-07-2020
07-07-2020
07-07-2020

Info & Pemanggilan Diklat Menpim

07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
07-08-2020
06-08-2020
06-08-2020
05-08-2020
29-07-2020
29-07-2020

VIDEO TERKINI

Kalender Kegiatan Diklat (Timetable) Tahun 2020

UNDUH

Hubungi Kami

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
Faks: (0251) 8249522, 8249539
Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.