BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN

MAHKAMAH AGUNG RI

Slider

BERITA TERKINI

Show More LOADING... NO MORE ITEMS

 

  

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan adalah salah satu unsur pendukung di Mahkamah Agung RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dipimpin oleh Kepala Badan dan terdiri dari 4 unit kerja yaitu:

  1. Sekretariat,
  2. Pusdiklat Teknis Peradilan,
  3. Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, dan
  4. Puslitbang.

Kenal Lebih Dekat 

APLIKASI INTERNAL

Aplikasi internal yang dibangun Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Semarang-bldk.mahkamahagung.go.id. Di tengah merebaknya wabah covid-19, tidak menghalangi tim penelitian Puslitbang Kumdil untuk memperoleh data dan informasi terkait Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Jurusita Pengadilan. Tim penelitian bertandang secara resmi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (16/06/2020) dengan membawa sejumlah pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan ke seluruh jurusita yang ada di PTUN Semarang. Tim Penelitian ini beranggotakan dari 5 orang yaitu Zulfia Hanum selaku koordinator peneliti, Muhamad Zaky Albana selaku Peneliti II, Johanes SS, Mariyam Sugiarti, dan Imam Buhori selaku Sekretariat/Pengolah Data Penelitian.

            Zulfia Hanum selaku koordiantor peneitian ini memulai pembicaraan dengan menyampaikan maksud kedatangannya ke Pengadilan Tata Usaha negara Semarang yaitu memperoleh data dan informasi terkait Jurusita Pengganti yang ada di PTUN Semarang. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Sumartanto menyambut baik sekali tim penelitian Puslitbamg Kumdil yang rela menyediakan waktunya untuk melakukan penelitian lapangan di tengah wabah Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Ketua PTUN Semarang yang baru saja dilantik belum tahu banyak tentang kegiatan penjurusitaan di PTUN Semarang sehingga beliau belum bisa banyak bercerita dan menyampaikan informsi akurat yang dibutuhkan oleh tim penelitian Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung. Namun beliau menyampaikan bahwa status Jurusita Pengganti yang berjumlah 6 (enam) orang di PTUN Semarang sangatlah tidak mungkin menjadi Jurusita karena JSP di PTUN tidak melakukan Eksekusi riil seperti di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Pak Sumartanto juga menandaskan bahwa tempat bertugas sebelumnya di PTUN Banjarmasin juga diisi oleh para JSP yang sangatlah sulit untuk menjadi Jurusita karena kegiatan penjurusitaan hanya berkisar pada pemanggilan sidang dan pemberitahuan.

            Pada sesi wawancara yang di lakukan oleh tim penelitian Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung terhadap 6 orang jurusita di PTUN semarang terkuaklah informasi riil yang perlu diketahui oleh semua pihak. Informasi tersebut adalah bahwa Jurusita Pengganti di PTUN Semarang tidak dapat melakukan kegiatan sita eksekusi maupun eksekusi riil, karena eksekusi riil dilakukan secara sukarela oleh tergugat yaitu para pejabat di tingkat daerah maupun provinsi. Sehingga peran Jurusita tidaklah mungkin dilakukan terhadap putusan TUN yang telah inqraacht atau berkekuatan hukum tetap. Sikap Pengadilan TUN hanya bersifat mengawasi pengeksekusian putusan pengadilan yaitu berupa pembatalan SK maupun penerbitan SK. ” Kami berharap para pimpinan Mahkamah Agung memberikan perhatian khusus kepada Jurusita Pengganti di pengadilan TUN semarang khususnya dan seluruh PTUN pada umumnya karena kegiatan penjurusitaan yang kami lakukan disini juga mencerminkan kegiatan jurusita pada umumnya yaitu melakukan panggilan sidang dan memberitahukan putusan pengadilan kepada para pihak, “ pungkas seorang jurusita pengganti di PTUN Semarang. “ Bahkan pada sengketa Pilkada yang terjadi pada 5 tahunan kamipun harus waspada terhadap para pendukung salah satu calon kepala daerah,” ujar seorang Jurusita Pengganti di PTUN Semarang.

            Kegiatan sesi wawancara dengan para Jurusita Pengganti di Pengadilan TUN Semarang diakhiri dengan foto bersama seluruh jurusita pengganti dan Ketua PTUN Semarang.

Info & Pemanggilan Diklat Teknis

07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
09-03-2020
06-03-2020

Info & Pemanggilan Diklat Menpim

10-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
08-07-2020

VIDEO TERKINI

Kalender Kegiatan Diklat (Timetable) Tahun 2020

UNDUH

Hubungi Kami

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
Faks: (0251) 8249522, 8249539
Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.