BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN

MAHKAMAH AGUNG RI

Slider

BERITA TERKINI

Show More LOADING... NO MORE ITEMS

 

  

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan adalah salah satu unsur pendukung di Mahkamah Agung RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dipimpin oleh Kepala Badan dan terdiri dari 4 unit kerja yaitu:

  1. Sekretariat,
  2. Pusdiklat Teknis Peradilan,
  3. Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, dan
  4. Puslitbang.

Kenal Lebih Dekat 

APLIKASI INTERNAL

Aplikasi internal yang dibangun Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Jakarta-Bldk.mahkamahaagung.go.id.Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali melakukan Focus Group Discusion (FGD) tahap III terkait pengumpulan data penelitian “Disparitas Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Kesusilaan di dalam KUHP dan di luar KUHP”(23-06-2020). Diskusi yang berlangsung secara online ini dilakukan dengan menghadirkan Narasumber yaitu Cecep Mustafa, S.H., LLM., Ph.D. (Koordinator Peneliti), Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. (Peneliti I), dan Asep Nursobah, S.Ag., M.Ag. (Peneliti III), bersama Moderator Lucia Ridayanti, S.H.,M.H..

 Sebelum memulai diskusi, acara ini dibuka oleh Kepala Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.  Dalam sambutannya, Kepala Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI menyampaikan kegiatan FGD melalui virtual meeting ini dilakukan sebagai salah satu solusi yang dapat dilakukan terkait kondisi pandemik Covid-19 yang masih melanda di Indonesia. Beliau menambahkan agar tujuan dilakukannya penelitian ini dapat tercapai dengan baik, antara lain dapat merekomendasikan kepada stake holder untuk menerbitkan sebuah peraturan yang dapat dipedomani oleh hakim dan pihak terkait dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana kesusilaan.

 Kegiatan diskusi diikuti oleh 10 peserta aktif, yakni 4 orang Hakim Tinggi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat, 3 orang hakim Pengadilan Negeri Cibinong dan 3 orang hakim Pengadilan Negeri Bogor.

 Narasumber I, Cecep Mustafa, S.H., LLM., Ph.D yang juga merupakan Koordinator Peneliti menyampaikan latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian. Pada sesi diskusi Narasumber I menggunakan 4 pedoman pertanyaan seputar sesi FGD terkait topik penelitian yang dilakukan. Diskusi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi seluasnya dari para peserta antara lain terkait Perma No. 3 Tahun 2017 yang menyatakan pentingnya putusan berbasis gender dan non diskriminasi mempengaruhi lembaga peradilan dalam menjatuhkan putusan tindak pidana kesusilaan di dalam dan di luar KUHP, serta mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana kesusilaan.

 Selanjutnya, Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., sebagai Narasumber II/Peneliti I juga menyampaikan terkait Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Kesusilaan. Awal pemaparannya beliau menjelaskan perumusan pidana yang terdiri dari perumusan tunggal, alternatif, kumulatif, campuran dan blanc. Adapun ancaman pidana (straafmaat) terdiri dari definite sentence system, indefinite sentence system, determinate dan indeterminate sentence system. Terkait hal tersebut, peserta diminta pendapat dan pandangannya baik secara teoritis dan praktis dalam hal perumusan yang mana yang tepat terhadap tindak pidana kesusilaan.

 Peneliti III/Narasumber Asep Nursobah, S.Ag., M.Ag., dalam pemaparannya menyampaikan data putusan pemidanaan tindak pidana kesusilaan meliputi perkara perzinahan, pemerkosaan, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dan pornografi dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2019 di lingkungan pengadilan di wilayah Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, diskusi dilakukan untuk mengetahui pendapat peserta terkait parameter sebuah putusan dikatakan memiliki disparitas, faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas pemidanaan dan upaya yang perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya disparitas tersebut.

 Diskusi FGD ini berlangsung dengan baik, seluruh peserta aktif dalam diskusi menyampaikan pandangan, berdasarkan pengalaman, keahlian dan keilmuannya sehingga mendukung data dan informasi yang dibutuhkan dalam topik penelitian yang dilakukan. Berbagai saran juga diakomodasi oleh Tim Peneliti terhadap hal-hal untuk menunjang penelitian yang dilakukan (LR/edit. BA)

Info & Pemanggilan Diklat Teknis

07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
09-03-2020
06-03-2020

Info & Pemanggilan Diklat Menpim

10-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
08-07-2020

VIDEO TERKINI

Kalender Kegiatan Diklat (Timetable) Tahun 2020

UNDUH

Hubungi Kami

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
Faks: (0251) 8249522, 8249539
Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.