BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN

MAHKAMAH AGUNG RI

Slider

BERITA TERKINI

Show More LOADING... NO MORE ITEMS

 

  

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan adalah salah satu unsur pendukung di Mahkamah Agung RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dipimpin oleh Kepala Badan dan terdiri dari 4 unit kerja yaitu:

  1. Sekretariat,
  2. Pusdiklat Teknis Peradilan,
  3. Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, dan
  4. Puslitbang.

Kenal Lebih Dekat 

APLIKASI INTERNAL

Aplikasi internal yang dibangun Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Jakarta-bldk.mahkamahagung.go.id-Puslitbang Diklat Kumdil MA RI melanjutkan program penelitian di masa pandemi Covid 19 ini dengan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Penelitian Proposal dengan tema Pelayanan Difabel(18-06-2020).

Kegiatan tersebut mengundang narasumber Muhammad Joni Yulianto (Praktisi Inklusi Disabilitas – Advisor pada Program Kemitraan Australia – Indonesia Untuk Keadilan (AIPJ2) yang membahas mengenai difabel yang dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa Dua istilah difabel dan disabilitas bisa digunakan, meskipun di UU disebut penyandang Disabilitas. Difabel muncul sebelum istilah disable itu sendiri muncul di UU. Beliau juga mengusulkan dalam penelitian membahas tentang fokus pada hal-hal yang bisa langsung ditindaklanjuti dengan kebijakan biar segera diimpelementasikan, konsep ideal itu sangat abstrak dan memang belum ada, sehingga terlalu jauh kalau ingin meneliti konsep pengadilan inklusif yang ideal, sehingga mungkin focus pada layanan saja misalnya, atau sarana saja, atau yang lainnya sehingga nanti rekomendasinya bisa langsung ditindaklanjuti oleh MA.

Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan beberapa instansi dari luar Mahkamah Agung ini menjadi cukup menarik karena banyak masukan-masukan yang terjadi dalam diskusi seperti Sarli Zulhendra (SIGAB Yogyakarta) yang menyoroti tentang standarisasi baik akomodasi maupun infrastruktur gedung. Sedangkan dari LBH makassar menitikberatkan mengenai amanat UU untuk pembiayaan ini tidak semata-mata menjadi tenggungjawab satu institusi saja misalnya pengadilan, tapi juga kewajiban PEMDA, dan juga institusi lain. Termasuk Rumah Sakit. Yang penting adalah profil asesmen.

 Koordinator Peneliti pelayanan Difabel adalah Dr. Ernida Basri, M.H yang dibantu oleh beberapa peneliti lain diantaranya, Drs. Arif Hidayat, S.H., M.M., Dra. Nurdjannah Syaf, S.H., M.H., Dr. Nurul Huda, S.H., M.H, Achmad Cholil, S.Ag., M.H., LLM sedangkan sekretaris peneliti adalah Subeno Trio Leksono, S.H., M.H., Sutarno, S.IP., M.M, M. Yakub, S.E., M.M (HY)

Info & Pemanggilan Diklat Teknis

07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
09-03-2020
06-03-2020

Info & Pemanggilan Diklat Menpim

10-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
08-07-2020

VIDEO TERKINI

Kalender Kegiatan Diklat (Timetable) Tahun 2020

UNDUH

Hubungi Kami

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
Faks: (0251) 8249522, 8249539
Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.