BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN

MAHKAMAH AGUNG RI

Slider

BERITA TERKINI

Show More LOADING... NO MORE ITEMS

 

  

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan adalah salah satu unsur pendukung di Mahkamah Agung RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dipimpin oleh Kepala Badan dan terdiri dari 4 unit kerja yaitu:

  1. Sekretariat,
  2. Pusdiklat Teknis Peradilan,
  3. Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, dan
  4. Puslitbang.

Kenal Lebih Dekat 

APLIKASI INTERNAL

Aplikasi internal yang dibangun Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Jakarta-bldk.mahkamahagung.go.id. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan diskusi grup terpumpun (Focus Group Discusion: dibaca FGD) pengumpulan data terkait penelitian dengan topik “Disparitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan yang Diatur di dalam KUHP dan di luar KUHP” . Melalui virtual cloud meeting (15-06-2020), kegiatan ini dibuka oleh Koordinator Peneliti yakni Cecep Mustafa, Ph.D. Adapun narasumber pada kegiatan ini adalah Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum dan Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H.

 Diskusi group untuk pengumpulan data ini mengundang para peserta yakni para Hakim se-wilayah Pengadilan Tinggi Banten (meliputi para Hakim Tinggi Banten dan Hakim Pengadilan Negeri se-wilayah PT Banten). Kegiatan diawali dengan pemaparan dari kedua narasumber dilanjutkan dengan diskusi bersama para peserta melalui sesi tanya jawab yang bertujuan untuk mengumpulkan data terhadap penelitian yang dilakukan.  

 Mengingat kompleksnya permasalahan hukum yang ada terkait disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana asusila maka diskusi bersama para peserta yang dipandu oleh moderator tersebut dapat mengangkat isu-isu hukum dengan menggunakan pedoman pertanyaan penelitian, seputar perspektif hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana kesusilaan meliputi Pasal 285 KUHP, Pasal 284 KUHP, Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Pornografi. Harapannya dengan dilakukannya FGD ini dapat mendukung penelitian yang dilakukan dan untuk kemudian dianalisis oleh Tim Peneliti dalam penulisannya (LR/Edit.BA).

Info & Pemanggilan Diklat Teknis

07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
09-03-2020
06-03-2020

Info & Pemanggilan Diklat Menpim

10-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
08-07-2020

VIDEO TERKINI

Kalender Kegiatan Diklat (Timetable) Tahun 2020

UNDUH

Hubungi Kami

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
Faks: (0251) 8249522, 8249539
Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.