BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN

MAHKAMAH AGUNG RI

Slider

Dokumentasi Kegiatan Badan Litbang Diklat Kumdil

Show More LOADING... NO MORE ITEMS

  

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan adalah salah satu unsur pendukung di Mahkamah Agung RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dipimpin oleh Kepala Badan dan terdiri dari 4 unit kerja yaitu:

  1. Sekretariat,
  2. Pusdiklat Teknis Peradilan,
  3. Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, dan
  4. Puslitbang.

Kenal Lebih Dekat 

APLIKASI INTERNAL

Aplikasi internal yang dibangun Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Puslitbang Mahkamah Agung RI Lakukan Forum Group Discussion (FGD) Online Mengkaji “Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Putusan Pengadilan”.

Jakarta-Bldk.mahkamahagung.go.id. 

Salah satu program kerja rutin Pusat Penelitian Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI adalah kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang biasanya dilakukan sebelum tim peneliti terjun ke lapngan untuk melakukan riset atau penelitian. Kegiatan FGD dengan mengangkat tema “Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Putusan Pengadilan” ini kemudian dilaksanakan secara online (12-13/05/2020) menyesuaikan dengan kondisi saat ini di saat semua pihak harus melaksanakan program social distance akibat adanya wabah virus corona atau Covid-19, demikian yang disampaikan oleh Kepala Puslitbang MA RI Dr. Hasbi Hasan, M.H, dalam sambutan pembuka acara FGD tersebut.

FGD yang melibatkan berbagai peserta dari kalangan hakim berbagai daerah pada Pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding serta akademisi dari beberapa universitas yang kemudian dilaksanakan dengan menghadirkan beberapa narasumber yang ahli dibidang Hukum Lingkungan Hidup, untuk mengkaji tema penelitian dengan permasalahan penegakan hukum lingkungan hidup terkait putusan pengadilan yang dikoordinatori oleh Rita Herlina, SH.,LLM hakim tinggi dan peneliti pada Puslitbang Kumdil MA RI.

Narasumber yang hadir dalam diskusi pertama antara lain Dr. Imamulhadi, SH.,MH dosen Hukum Lingkungan pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, yang meyoroti soal efektivitas penerapan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan. Beliau menegaskan bahwa dari sisi efektivitas penegakan sanksi administrasi justru yang lebih efektif adalah penegakan sanksi administrasi di luar pengadilan, kebanyakan penegekan sanksi administrasi lewat putusan pengadilan justeru itu malah tidak efektif sebab banyak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak berjalan dengan baik pada tataran implementasi putusan tersebut. Sebagai contoh bahwa ada putusan PTUN yang memerintahkan Kepala daerah atau pejabat untuk mencabut ijin suatu perusahaan, namun kemudian pejabat atau kepala daerah malah menerbitkan ijin baru untuk perusahaan tersebut.

Kemudian narasumber kedua adalah Dr. M.R. Andri Gunawan Wibisana, SH., LLM doseh Hukum Lingkungan dan juga sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dr. Andri memberikan catatan kritis terhadapan aturan dan penegakan hukum terkait pertanggung jawaban pidana korporasi dan penegakan hukum limba B3. salah satu catatan kritis yang beliau sampaikan dalam kesempatan diskusi terseut adalah ada kesalahan kontruksi atutan hukum terkait dengan penjatuhan sanksi terhadap korporasi dan pengurus korporasi, yang berakibat pada kesalahan persepsi penerapan hukum oleh Jaksa maupun hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

Belum ada pembedaan yang jelas dan tegas kapan suatu korporasi dijatuhi sanksi pidana dan kapan pengurus korporasi yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana.Dalam beberapa kasus yang dikemukakan bahwa terdapat putusan pengadilan yang terkesan simpang saur dan keliru dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi maupun pengurus korporasi. kekeliruan ini terjadi akibat kesalahan dalam memposisikan siapa subjek pelaku pidana pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Diskusi yang dipimpin oleh Dr. Ismail Rumadan selaku moderotor ini kemudian dilanjutkan pada sesi kedua dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP.,MH yang menyoroti soal ganti rugi perdata dallam sengketa lingkungan hidup, poin penting yang disampaikan beliau adalah terkadang ganti rugi perdata yang diperuntukan untuk lingkungan malah tidak jelas penggunaannya, hal ini karna belum ada regulasi yang jelas mengenai mekanisme penggunaan biaya atau anggaran dari biaya ganti rugi tersebut.

Selanjutnya marasumber kedua adalah Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH yang meyoroti problematika eksekusi putusan pengadilan terkait sengketa lingkungan Hidup.  Marsudin menegaskan bahwa dibutuhkan aturan khusus terkait prosedur penyelesaian sengketa lingkungan hidup, selama ini hukum acara yang digunakan sebagai rujukan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah HIR/RBg telah jauh tertinggal sementara sengketa lingkungan hidup memiliki karakteristik yang khas, sehingga membutuhkan cara-cara penanganan yang khusus juga. Seharusnya prinsip-prinsip penaatan dan penegakan hukum lingkungan menjadi pedoman substansial penegakan hukum lingkungan bagi hakim Peradilan Umum, yang pada hakikatnya berpihak kepada pelestarian LH itu sendiri (in dubio pro natura)

Oleh karena itu SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013 ttg Pedoman Penanganan Perkara LH dan Permen LH No.7 Tahun 2014 menjadi solusi mengatasi ketertinggalan hukum acara mengadili sengketa LH, namun kedua produk ini belum cukup kuat sebagai landasan beracara dan akan berpotensi untuk dipermasalahkan. Sehingga perlu ada pengaturan setingkat PERMA utuk mengatasi kekosongan hukum sebagai rujukan yang lebih kuat dalam penyelesain sengketa lingkungan hidup di Pengadilan.

Demikian juga mengenai Pedoman Eksekusi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2019 yang lalu, telah memberi arah proses yang lebih terang dan cepat tentang permohonan dan pelaksanaan eksekusi, dibandingkan sebelum terbitnya  Pedoman Eksekusi ini. (IsR)

Agenda Kegiatan Diklat

Kalender Kegiatan Diklat (Timetable) Tahun 2020

UNDUH

Hubungi Kami

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
Faks: (0251) 8249522, 8249539
Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.