BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN

MAHKAMAH AGUNG RI

Slider

Dokumentasi Kegiatan Badan Litbang Diklat Kumdil

Show More LOADING... NO MORE ITEMS

  

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan adalah salah satu unsur pendukung di Mahkamah Agung RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dipimpin oleh Kepala Badan dan terdiri dari 4 unit kerja yaitu:

  1. Sekretariat,
  2. Pusdiklat Teknis Peradilan,
  3. Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, dan
  4. Puslitbang.

Kenal Lebih Dekat 

APLIKASI INTERNAL

Aplikasi internal yang dibangun Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Training Of Trainer FOR ELEMENTRY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS DI TOKYO

Ketua Mahkamah Agung RI melalui Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkmah Agung RI telah menugaskan 15 orang hakim dari Peradilan Umum sebagai peserta untuk mengikuti Knowledge Co-Creation Program (Counrty Focus Training) on ToT for Elementry IP Course II, di Tokyo,  Japan  International Cooperation  Agency (JICA) dari tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan 8 Februari 2020., termasuk salah satu diantaranya Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH. Saat ini sebagai hakim Tinggi yang dipekerjakan sebagai Peneliti pada Pusat Penelitan dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI,.  Para peserta mengikuti ToT tersebut tepatnya di kota Tokyo pada kantor pusat Japan International Cooperation Agency (JICA) selama kurang lebih 2(dua) minggu, dengan materi sebagai berikut :

  1. Kuliah “Gambaran Umum Sistem Kekayaan Intelektual di Jepang.

Oleh : Mr. SHITAMICHI Ryota, Professor ICD.

  1. Presentasi dan Diskusi “Gambaran Umum Hak Cipta di Indonesia”

Oleh : Dr. Sriti Hesti Astiti, SH.,MH. (Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI)

Moderator : Prof. TAMAI Katsuya (Professor Universitas Tokyo)

  1. Presentasi dan Diskusi “Aturan Yurisprudensi di Indonesia”

Oleh : Dr. Marsudin Nainggolan, SH.,MH. (Hakim Tinggi/Peneliti pada Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI)

Moderator : Prof. TAMAI Katsuya (Professor Universitas Tokyo)

  1. Kuliah “Praktek dalam Pelanggaran Hak Cipta di Jepang”

Oleh Ms. HAYASHI Izumi (Pengacara , Kantor Hukum Sakurazaka)

  1. Diskusi “Permasalahan terkait Undang-undang Merek”
  2. Kuliah “Permasalahan terkait Undang-undang Hak Cipta”

Moderator : Prof. KOIZUMI Naoki (Professor Universitas Keio)

  1. Kuliah dan Diskusi “ Persiapan dan Metode Kuliah Undang-undang Hak Cipta .

Moderator : Prof. KOIZUMI Naoki (Professor Universitas Keio)

  1. Diskusi “ Signifikansi Preseden dalam Peradilan di Jepang”

Oleh : Mr. SHITAMICHI Ryota, Professor ICD

  1. Presentasi dan Diskusi : Kilas balik isi Pelatihan yang telah dipelajari

Oleh : wakil peserta.

  1. Kuliah :”Merek Dagang – Lingkup Kesamaan di Jepang”

Oleh : Mr. IIMURA Toshiaki (Pengacara di Kantor Hukum dan Paten Yuasahara)

  1. Kuliah :”Yurisprudensi/Putusan Penting terkait perkara Hak Cipta”

Oleh : Mr. KOKUBU Takafumi (Hakim Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual)

  1. Perangkuman keseluruhan, Tanya Jawab, Diskusi.

 

Selain itu melakukan kunjungan ke berbagai Instansi terkait perlindungan KI, pencegahan pelanggaran KI dan  penegakan hukum pelanggaran KI, antara lain :

  • JASRAC (Japanese Society for Right of Authors, Conposers and Publisher).
  • METI ( Ministry of Economy, Trade and Industry ), Office for Intellectual Property Right Infringement.
  • MOJ (Ministry of Justice), Common Conference Room.
  • Pengadilan Negeri Tokyo.
  • Kantor Kepolisian Metropolitan Tokyo (MPD).
  • Wisata dalam Kota Tokyo ke Asakusa.

 

Secara singkat dapat disampaikan hal-hal yang menarik dari pembelajaran ToT dan kunjungan tersebut di atas, diantaranya bahwa sistem hukum Jepang dan sistem hukum Indonesia sama sama menganut civil law. Sumber-sumber hukum di Jepang dan di Indonesia hampir sama,  kecuali mengenai sumber hukum doktrin/doktrina (pendapat ahli hukum terkemuka ) tidak termasuk dalam sumber hukum di Jepang,  melainkan dipandang sebagai opini untuk mendukung pendapat hakim. Mengenai tingkatan sumber - sumber hukum antara kedua negara tersebut sedikit berbeda, di Jepang “Traktat” berada di bawah Konstitusi dan di atas  Undang-undang,  atau dengan kata lain traktat berada diantara Konstitusi dan Undang-undang dan langsung mengikat sedangkan di Indonesia Traktat dibawah undang-undang dan mengikat setelah dilakukan ratifikasi atau pengesahan. Kekuatan mengikat Yurisprudensi diantara kedua negara juga berbeda, di Jepang Yurisprudensi mengikat dan diikuti “secara de facto” terhadap bagian “ratio decidendi” mengenai penerapan hukum kepada fakta dan tidak termasuk “obitur dictum” sedangkan di Indonesi Yurisprudensi mengikat dan diikuti “secara persuasive”.

Di Jepang jika Mahkamah Agung sudah mempunyai Yurisprudensi dan ingin mengubahnya harus disidangkan oleh Majelis Hakim Agung lengkap yang berjumlah 15 orang. Di Indonesia jika terdapat “Yurisprudensi Tetap”  ingin dirubah dilakukan dengan rapat pleno kamar, lalu hasil rapat pleno kamar diberlakukan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) untuk dikuti kemudian,  contoh Sema No. 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI.

Mengenai Tata Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) antara Jepang dan Tata Hukum HKI  Indonesia pada prinsipnya sama, kecuali terdapat perbedaan  mengenai Undang-undang tentang Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikelompokkan ke dalam Hukum yang mengatur HKI Jepang,  walaupun disebutkan bahwa pemohon atas keberatan hak yang dilanggar tidak mempunyai hak  Cipta atau hak Merek dan lain-lain. Sedangkan di Indonesia masalah  persaingan usaha tidak sehat  diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,  tidak termasuk ke dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual. Kemudian mengenai Undang-undang tentang Model Utilitas yang melindungi “ide” yang tidak setinggi kemajuan teknologinya dengan invensi.  Perlindungan hak model utilitas ini,  bila dibandingkan dengan undang-undang HKI Indonesia lebih mirip kepada ‘Paten Sederhana’ yang ada dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Mengenai masa atau lamanya perlindungan hak cipta pada prinsipnya juga sama dikedua negara.  Namun mengenai  pemegang hak cipta atas karya yang tidak diketahui penciptanya berbeda,  di Indonesia bahwa Hak Cipta atas karya yang tidak diketahui Penciptanya  adalah ada pada Negara, sedangkan di Jepang seperti dongeng-dongeng/Hikayat tidak ada Hak Cipta artinya Negara tidak memegang Hak Cipta terhadap suatu karya yang tidak diketahui Penciptanya.

 Di Jepang dan di Indonesia bahwa tindak pidana Hak Cipta merupakan tindak pidana aduan atau delik aduan, namun di Jepang pihak Kepolisian tetap aktif melakukan penyelidikan secara diam-diam dan melakukan cyber patrol (informasi melalui internet) atas pelanggaran hak cipta. Dan apabila pihak Kepolisian menemukan adanya suatu Tindak Pidana Hak Cipta kemudian memberitahukannya kepada pemegang hak apakah tindak pidana tersebut akan dilanjutkan diproses sampai penuntutan?, dan apabila pihak pemegang hak menginginkan pelanggaran tersebut dilanjutkan untuk di proses maka harus ada surat pernyataan tertulis dari pihak korban, yang berisi : 1) hak apa yang dilanggar, 2) berapa jumlah kerugian, dan 3). apakah pihak korban menginginkan lebih lanjut proses penyidikan ?.   Di Negara Amerika bahwa Tindak Pidana Hak Cipta merupakan delik biasa.

Di Jepang terdapat organisasi Nirlaba semacam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), bernama JASRAC  ( Japanese Society For Rights of Authors, Composers and Publishers) yang telah berdiri sejak tanggal 18 Nopember 1939. JASRAC melakukan kegiatan pemungutan dan pembagian Royalti.  JASRAC melakukan kontrak kuasa kepemilikan dan pengelolaan  yang dilandasi atas kepercayaan dengan Penulis, Komposer, penerbit music, Lembaga hak cipta yang bekerja sama sebagai penerima Royalti. JASRAC membagikan Royalti kepada yang pemegang hak setiap bulan Maret , Juni, September, Desember. Di Indonesia telah terdapat beberpa Lembaga Manajemen Kolektif seperti KCI, MAWI dan lain, tetapi  kegiatannya belum serapi Jasrac.

Di Jepang, penggabungan gugatan untuk 2(dua) dalil dan dasar hukum pelanggaran yang berbeda dimungkinkan seperti dalil pelanggaran merek dan pelanggaran persaingan tidak sehat, hal ini dimungkinkan untuk efisiensi dan efektifitas waktu, sedangkan di  Indonesia hal ini tidak dimungkinkan sebab di dalam hukum acara dan register perkara Kekayaan Intelektual (KI) telah terdapat pengklasifikasian jenis perkara KI.

Dalam beberapa Yurisprudenai lahir 2(dua) metode penilaian persamaan (kemiripan) antara karya Penggugat dan karya Tergugat, dalam kaitannya dengan gugatan pelanggaran pengadaptasian, yaitu penilaian berdasarkan “Tes Penyaringan” yakni mengambil persamaan dulu, kemudian bagian tersebut dinilai apakah ciri hakiki dalam ekspressi pada karya Penggugat dapat dirasakan secara langsung dari karya Tergugat atau tidak ? Dan “Tes dua tahap” memastikan dulu bagian ekspressi kreatif pada karya penggugat, kemudian menilai apakah ciri-cirinya dapat dirasakan secara langsung dari karya Tergugat atau tidak ? Di Indonesia Metode menentukan ada tidaknya pelanggaran hak cipta adalah dengan cara menganalisa dan mempertimbangkan persamaan/kemiripan.

Didalam ketentuan pasal 114 Undang-undang Hak Cipta Jepang  terdapat rumusan perhitungan jumlah kerugian, sedangkan dalam ketentuan UU Hak Cipta  Indonesia hal ini belum diatur.  Demikian sekilas hasil dari ToT Dasar Kekayaan Intelektual yang diikuti selama di Jepang,  semoga bermanfaat. Semua peserta mulai dari berangkat dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat.  Sekian dan terimakasih.  (Marsudin Nainggolan).

Agenda Kegiatan Diklat

30 Januari 2020

Pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Penyelenggara Pusdiklat Menpim

17 Februari s/d 21 Februari 2020

30 Januari 2020

Pelatihan Pranata Komputer

Penyelenggara Pusdiklat Menpim

17 Februari s/d 21 Februari 2020

30 Januari 2020

Pelatihan SAKIP Gel. II - Diklat Teknis Fungsional Panitera

Penyelenggara Pusdiklat Menpim -Teknis

9 Februari s/d 26 Februari 2020

30 Januari 2020

Pelatihan SAKIP Gel. I - Diklat Teknis Fungsional Panitera

Penyelenggara Pusdiklat Menpim - Teknis

2 Februari s/d 19 Februari 2020

30 Januari 2020

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Gel. I (On I)

Penyelenggara Pusdiklat Menpim

2 Februari s/d 10 Maret 2020

Kalender Kegiatan Diklat (Timetable) Tahun 2020

UNDUH

Hubungi Kami

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
Faks: (0251) 8249522, 8249539
Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.