BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN

MAHKAMAH AGUNG RI

Slider

BERITA TERKINI

Show More LOADING... NO MORE ITEMS

 

  

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan adalah salah satu unsur pendukung di Mahkamah Agung RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dipimpin oleh Kepala Badan dan terdiri dari 4 unit kerja yaitu:

  1. Sekretariat,
  2. Pusdiklat Teknis Peradilan,
  3. Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, dan
  4. Puslitbang.

Kenal Lebih Dekat 

APLIKASI INTERNAL

Aplikasi internal yang dibangun Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Pusat Penelitian Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung  RI, di akhir bulan Januari pada awal tahun 2020, tepatnya pada Jumat 31  Januari 2020 melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengangkat  tema diskusi tentang Rekonstruksi kedudukan Komisi yudisial (KY) terhadap  Mahkamah Agung. Tema tersebut merupakan salajh satu permasalahan yang  menjadi perhatian Puslitbang untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penelitian  sebagai program prioritas Puslitbang untuk tahun anggaran 2020. 

Mengawali sambutan pengarah sebagai penanggungjawab kegiatan penelitian,  Kepala Puslitbang Kumdil MA RI Dr. Hasbi Hasan menegaskan bahwa penelitian  yang di koordinatori oleh Cecep Mustafah, SH.,LLM.,Ph.D ini hendaknya mencari  dan menemukan posisi yang ideal bagi KY terutama posisi ketua KY yang  sesunggunya bisa dirangkap oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaimana posisi  ketua KY di beberapa negara seperti di Australia, dan negara lain bahwa ketua  MA adalah exofficeo ketua KY. Menurutnya bahwa dengan posisi semacam ini 

tentu dalam hal melakukan pengawasan dan penegakan kode etik dan perilaku  hakim dalam rangka menjaga harkat, martabat dan wibawah hakim dapat  berjalan dengan baik dan efektif.      

Hadir sebagai pemateri dalam FGD tersebut adalah Prof. Dr. Zainal Arifien  Husen, SH.,MH (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  Jakarta), sekaligus bergabung sebagai tim penelitian puslitbang, menegaskan  bahwa penelitian ini sangat tepat untuk dilakukan sebagai bagian dan upaya  untuk menjaga dan mendudukkan kembali kedudukan dan fungsi kekuasaan  kehakiman yang mandiri sebagaimana amanat konstitusi dalam rangka  menegakkan hukum dan keadilan. Tidak ada Lembaga di dunia ini yang dijamin  kemandiriannya di dalam konstitusi selali Lembaga kekuasaan kehakiman. Oleh  karena itu tindakan-tindakan yang mengarah kepada gangguan kekuasan  kehakiman perlu untuk dihindarkan   

Lebih lanjut, menurut Prof Zainal, bahwa kemungkinanan ada tafsir yang keliru  oleh KY terhadap  ketentuan Pasal Pasal 24 b UUD 1945 dalam kerangkan  menjaga dan menegakan kehormatanya keluhuran martabat dan wibawa hakim.   Salah tafsir inilah kemudian KY ingin memperluar kewenangannya hingga  sampai pada ingin ikut sebagai bagian dalam melakukan seleksi terhadap calon  hakim, padahal tugas KY hanya sebatas melakukan seleksi hakim agung dan  kemudian mengusulkan pengangkatan hakim agung. KY seharusnya fokus dan  konsisten pada tugas dan fungsi utamanya terhadap penegakan kode etik dan  perilaku hakim demi untuk menjaga martabat dan kehormatan hakim, karena  sesungguhnya KY adalah  lembnaga yang bertugas mengawasi kode etik dan  perilaku hakim. KY tidak sama sekali memiliki kewenangan pengawasan  terhadap teknis judicial. 

Pemateri selanjutnya adalah Dr. Margarito Kamis representase pakar hukum  tata negara, yang mengemukakan inti point utama yang perlu diperhatikan  dalam kajian ini adalah persoalan KY yang dalam konteks pengawasan terhadap  hakim dianggap keluar dari kosntiusi, apa yang harus diawasi, praktenya  menyimpang, ke soal tuntutan untuk memperluas kewenangan, ini yang  kotnradiktif dengan awal mula lahir nya KY. Tambahannya kemudian bahwa,  riset ini hendaknya mempertegas objek pengawasan yang dilakukan oleh KY  sebagaimana amanat Konstitusi. 

Pemateri selanjutnya dalam FDG ini adalah Dr. Binsar Gultom, hakim tinggi  pada Pengadilan Tinggi Banten, beliau lebih banyak menyuguhkan fakta-fakta di  lapangan terkait soal pengawasan yang dilakukan oleh KY yang menurut beliu  sudah keluar jalur dari amanat UU, KY tidak dan belum maksimal dalam  melakukan pengawasannya, bahkan pengawasannya terkesan mengada-ada.  Salah satu contoh yang dialami sendiri oleh Dr. Binsar Gultom sendiri bahwa  tidak pernah beliau diperiksa terkait suatu pengaduhan atas tuduhan  pelanggaran kode etik selama beliau bertugas sebagai hakim di Palembang,  namun lima tahun kemudian setelah bertugas menjadi hakim tinggi di Banten,  secara mengejutkan beliau mendapat surat resmi dari KY tentang pembersihan  mana baik, terkait kasus yang pernah dilaporkan oleh masyarakat, sementara  beliu sendiri belum pernah diperiksa. Dan beliau sendiri sangat merasa  keberatan atas kasus ini, alasannya bahwa suka atau tidak, nama beliau sudah  tercatat di KY sebagai hakim yang pernah dilaporkan dan pernah diperiksa,  sehingga menjadi cacatan buruk (rekam jejak yang tidak baik) bagi beliau dalam  menjalankan kariernya sebagai seorang hakim.  

Kasus ini sebagai contoh yang memperkuat argumentasi Dr. Binsar Gultom,  bahwa KY belum paham dan keliru dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya,  dalam rangka menjaga harkat dan martabat seorang hakim, justeru dengan  kasus semacam ini malah menjahtuhkan martabat sebagai seorang hakim. Dan  banyak lagi kasus-kasus yang dialami oleh Dr. Binsar yang kemudian berunjung  pada tindakan melakukan judicial revew ke MK maupun melakukan gugatan ke  Pengadilan TUN. Oleh karena itu menurutnya riset ini penting sekali untuk  dilakukan agar dapat memberikan masukan dalam rangka rekonstruksi  kedudukan dan fungsi KY kedepan sesuai UUD 1945.   

Sedangkan para peserta yang hadir dalam FDG terdiri dari hakim tinggi bidang  pengawasan, hakim yustisial pada Mahkamah Agung dsn Hakim Yustisial pada  Litbang serta para peneliti di Puslitbang MA RI. Para peserta banyak menyoroti  soal fungsi pokok KY yang sampai hari ini belum berjalan maksimal, dalam  banyak kasus ketika hakim dan institusi pengadilan diserang dan dibakar oleh  masa, tidak ada sedikitpun suara dari KY dalam rangka menjalankan fungsinya  untuk menjaga kehormatan dan martabat hakim dan Lembaga peradilan. KY  justru lebih banyak melakukan pengawasan yang terkesan keluar dari  tupoksinya. 

Hasil akhir dari FGD yang disimpulkan oleh Moderator Dr. Ismail Rumadan yang  memimpin jalanya FGD ini  adalah bahwa poin-poin permasalahan yang harus  difokuskan dalam penelitian dengan judul rekonstruksi kedudukan KY terhadap  Mahkamah Agung adalah rekonstruksi terhadap beberapa hal, pertama,  rekonstruksi terkait kedudukan KY yang harus dikembalikan kepada posisinya  sebagai Lembaga Komisi, bukan merupakan Lembaga yang melaksanakan fungsi  kekuasaan kehakiman, kedua, rekontruksi terkait jabatan ketua KY yang  seharusnya bisa dijabat oleh ketua MA. Ketiaga, soal pemetaan terhadap  kewenangan pengawasan dan objek pengawasan yang dilakukan oleh KY..(IsR).# 

 

Reconstruction of the Position and Authority of Judicial Commission of oversighting Suprme Court and Its Judicial Bodies

Research and Development Center for Law And Judiciary of Supreme Court of the Republic of Indonesia held Focus Group Discussion (FGD), on 31 January 2020 regarding Reconstruction the Position of Judicial Commission over Supreme Court. That theme is one of the issues that the Research and Development Center focused on. This theme would be followed up by researching the priority program of the Research and Development Center in 2020’s budget implementation registration form.

Starting his remark as the person in charge of the Research, the Head of Research and Development Center for Law and Judiciary  of the Republic of Indonesia Dr. Hasbi Hasan reiterated that the Research led by Cecep Mustafa, SH.,LLM, PhD was supposed to search and find the ideal position for Judicial Commission particularly the position of the head of Judicial Commission which could serve as the Chief Justice of the Republic of Indonesia. The position of the head of Judicial Commission simultaneously served as Chief Justice had been practised in the few countries such as Australia and other countries. According to Hasbi Hasan, this kind of position, in case of oversight and enforcing the Judges'code of ethics relating to maintain the dignity, prestige and authority of judges could run well and effective

The keynote speaker of Focus Group Discussion was Professor Dr. Zainal Arifien Husein, SH, MH (Professor of Muhammadiyah University’s Law Faculty Jakarta), simultanously joined as the Research team. He reiterated that this research was really exact to conduct as an effort to maintain and re-position the position and function of independent legal power as written in constitution to enforce the law and justice. There was no commission in the world could be guaranteed in the Constitution as the institution of legal power. Therefore,any actions aiming at eroding of legal power needed to be questioned.

Then, Prof Zainal said that there was misinterpretation conducted by Judicial Commission in the article 24 b of Constitution of 1945 to maintain and enforce the honour, glory and authority of Judges. This misinterpretation was used by Judicial Commission to enlarge their illegitimate power to take part in selecting the judge’s candidate. On the contrary, the main function of Judicial Commission only selected Justices and proposed the promotion of Justices. Judicial Commision was supposed to focus and consistent of their duty and main function to enforce the code of ethics and conduct of Judges. This action was to maintain dignity and honor of Judges because Judicial Commission actually was an institution whose task to oversight the code of ethics and conduct of Judges. Judicial Commission did not have authority to oversight on technical judiciary

The other keynote speaker was Dr. Margarito Kamis representing the experts of administrative law reiterated that the main point of this study was oversighting Judges conducted by Judicial Commission which had practically had violated the constitution. What was supposed to oversight had biased. The contradictive matter which had been existed since Judicial Commission was formed was the misleading practical oversight conducted by Judicial Commission. He added that this research was expected to underline the oversight’s object conducted by Judicial Commission as mandated by Constitution

The next keynote speaker was Bapak Dr. Binsar Gultom, the High Court Judge of Banten’s High Court. He conveyed more facts in real practical oversight conducted by Judicial Commission which had violated the law. According to him, Judicial Commission had not oversighted maximally, in addition, their oversight was regarded as manipulation. One of the oversights conducted by Judicial Commission was experienced personally by Bapak Dr. Binsar Gultom. He never was examined related to the claim against him regarding violating judge’s code of Ethics during his serve as the Judge of Palembang’s District Court. On the contrary, five years later, surprisingly, he got the official letter from Judicial Commission when he served as High Court Judge of Banten’s High Court connected with vindication, reported by the public, meanwhile He was never examined related to that matter. Actually, Dr. Binsar Gultom minded to this case because his track record had been blacklisted in Judicial Commission. This matter would block his career as a judge in the future.

This case strengthened Dr. Binsar Gultom’s argumentation that Judicial Commission had not understood and misled to conduct the function and duty to maintain the dignity and prestige of the Judges. Dr. Binsar had experienced other cases which triggered him to file the Judicial Review to Constitutional Court as well as to State Administrative Court. Therefore, this research was important to give input to reconstruct the position and function of Judicial Commission as refer to the Constitution of 1945

Meanwhile, the participants attended to Forum Group Discussion consisted of High Court Judges of Oversight, Justicial Judges of Supreme Court of the Republic of Indonesia, Justicial Judges of Research and Development Center for Law and Judiciary and researchers of Research and Development Center for Law and Judiciary of Supreme Court of the Republic of Indonesia. Participants focused more on the uncertain function of Judicial Commission which had not functioned maximally to date. Judicial Commission ignored the ongoing condition, such as Public attacked and burnt the court’s building and threatened the dignity and prestige of the judges. There was no respond from Judicial Commission to conduct its function. Judicial Commission oversighted more overlimited of its main duty.

The host of forum group discussion, Dr. Ismail Rumadhan concluded that main problems which had to focus on this research titled Reconstruction of Judicial Commission’s position over Supreme Court were reconstruction on few areas. First, reconstruction to the position of Judicial Commission which was supposed to return to its position as commission institution, it was not the judicial power executor’s function. Second, the position of the head of Judicial Commission that  could be served also by the Chief Justice. Third, it was about the roadmap of oversighting authority and oversight’s object conducted by Judicial Commission. (JLD/edited_CCP)

Info & Pemanggilan Diklat Teknis

07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
07-07-2020
09-03-2020
06-03-2020

Info & Pemanggilan Diklat Menpim

10-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
09-07-2020
08-07-2020

VIDEO TERKINI

Kalender Kegiatan Diklat (Timetable) Tahun 2020

UNDUH

Hubungi Kami

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
Faks: (0251) 8249522, 8249539
Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.