A+ A A-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015

Untuk mempertanggungjawabkan kinerja pencapaian visi dan misi serta penetapan kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, setiap tahun menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah atau biasa disebut dengan LAKIP. Kini setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Kinerja atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berubah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP didasari atas Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan.

 

Laporan Kinerja adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi atas penggunaan anggaran, yang menitikberatkan kepada pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Selain itu, LKjIP juga mempunyai fungsi ganda, disatu sisi merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Di sisi lain, LKjIP merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit kerja yang ada di lingkungan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu instrument untuk mengukur indikator pertanggung jawaban setiap penyelenggara kegiatan yang dilakukan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam RENSTRA 2015-2019. Penyusunan LKjIP Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Litbang Diklat Kumdil) tahun 2015 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dalam tujuan dan sasaran yang ingin di capai dalam RENSTRA 2015-2019 Badan Litbang Diklat Kumdil, khususnya rencana kerja tahun 2015. Disamping itu penyusunan LKjIP juga sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Badan Litbang Diklat Kumdil dimasa yang akan datang.

LKjIP

e-Library

perpustakaan.litbangdiklatkumdil

Brosur

Brosur Badan Litbang Diklat Kumdil    Brosur Perpustakaan Khusus

Sign In