A+ A A-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan (MPR) Nomor : XI/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 perihal Akuntabilitas Kinerja dan Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu instrument untuk mengukur indikator pertanggung jawaban setiap penyelenggara kegiatan yang dilakukan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam RENSTRA.

Penyusunan LAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Litbang Diklat Kumdil) tahun 2011 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dalam tujuan dan sasaran yang ingin di capai dalam RENSTRA 2010-2014 Badan Litbang Diklat Kumdil, khususnya rencana kerja tahun 2011. Disamping itu penyusunan LAKIP juga sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Badan Litbang Diklat Kumdil dimasa yang akan datang.

 

 

E-Learning


e-Library

perpustakaan.litbangdiklatkumdil

Brosur

Brosur Badan Litbang Diklat Kumdil    Brosur Perpustakaan Khusus

Sign In