A+ A A-

FGD Proposal Penelitian Pelaksanaan Diversi di Pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Jakarta, litbangdiklatkumdil.net - Selasa, 10 Mei 2016, Puslitbang Kumdil mengadakan Seminar Focus Group Discussion Prosposal kegiatan penelitian yang berjudul Pelaksanaan Diversi di Pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jalan Jend. Ahmad Yani yang dikoordinatori oleh Hakim Tinggi Yustisial Balitbang Diklat Kumdil MA-RI F. Willem Saija, SH., MH.

Era baru peradilan pidana untuk anak ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dalam pelaksanaannya belum memberikan spirit perlindungan kepentingan anak. Hal ini ditandai dengan tidak adanya ruang atau cara penyelesaian perkara melalui semangat musyawarah antara Pelaka/Keluarga dengan Korban/keluarga untuk menemukan penyelesaian terbaik dalam semangat keadilan restoratif. Akibatnya anak cenderung melalui mekanisme peradilan pidana formal dengan konsekuensi sanksi pemenjaraan, yang akan membawa dampak psikologis maupun stigmatisasi pada anak. Salah satu pembaruan sistem peradilan pidana anak dalam UU SPPA ini adalah diadakannya lembaga diversi. Kata Diversi berasal dari bahasa Inggris diversion yang bermakna penghindaran atau pengalihan Pasal 1 angka 7 UU SPPA mendefinisikan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Ide Diversi dicanangkan dalam United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules (Resolusi Majelis PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), di mana diversi tercantum dalam Rule 11.1 11.2 dan Rule 17.4. Berdasarkan peraturan tersebut, diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Pada asasnya lembaga diversi merupakan representasi dari pendekatan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak. Pendekatan restoratif justice memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi Korban. Juga mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan Korban secara sukarela. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, Korban dan masyarakat dapat secara leluasa memainkan peranan penting dalam menyelesaikan konflik dengan Pelaku serta mengembalikan harmonisasi pasca terjadinya kejahatan. Melalui pendekatan restoratif justice inilah diharapkan dapat tercipta perbaikan posisi dan perlindungan hukum terhadap Korban dihadapan sistem peradilan pidana secara lebih baik dan lebih layak sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam presentasi Proposal Penelitian ini bertindak sebagai narasumber adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., MH dan sebagai moderator adalah Hakim Tinggi Yustisial Balitbang Diklat Kumdil MA-RI Bettina yahya, SH., M.Hum. Dalam FGD Proposal ini turut hadir peserta undangan dari usalan Koordinator yaitu Ketua Pengadilan Negeri Depok H. Minanoer Rachman, SH., MH; Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Fahimah Basyir, SH., MH; Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Udijanti, SH., MH; Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Steery Marleine Rantung, SH., MH; Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Syahrul Mahmud; Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Ida Marion, SH., MH; Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tri Andita Juristiawati, SH., M. Hum; Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara I Wayan Wirjana; Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Sutedjo Bamantoro; Peneliti Balitbang Kementrian Hukum dan HAM Arief Rianto Kurniawan; Peneliti Balitbang Kementrian Hukum dan HAM Denny Zainuddin.

awal_peradilan_pidana_anak_1
awal_peradilan_pidana_anak_2
awal_peradilan_pidana_anak_3
awal_peradilan_pidana_anak_4
awal_peradilan_pidana_anak_5
awal_peradilan_pidana_anak_6
1/6 
start stop bwd fwd

E-Learning


e-Library

perpustakaan.litbangdiklatkumdil

Kegiatan Litbang Saat Ini

- - -

Studi Banding

Laporan Joint Study Capacity Building for Indonesia Judge II

12/04/2013

Joint-Study merupakan kerja sama Mahlkamah Agung RI dengan Pemerintah Jepang dalam rangka mencari dan menemukan...

Brosur

Brosur Badan Litbang Diklat Kumdil    Brosur Perpustakaan Khusus

Sign In