A+ A A-

FGD Proposal Kegiatan Penelitian Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Jakarta, litbangdiklatkumdil.net - Senin, 09 Mei 2016, Puslitbang Kumdil mengadakan Seminar Focus Group Discussion Prosposal kegiatan penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jalan Jend. Ahmad Yani yang dikoordinatori oleh Hakim Tinggi Yustisial Balitbang Diklat Kumdil MA-RI Bettina Yahya, SH., MH.

Tingkat korupsi di Indonesia yang akut dikuatkan dengan fakta yang diungkap oleh Transparency Internasional dalam kajian Coruption Perception Indeks (CPI)-nya. Berdasarkan hasil kajian tahun 2015 Indonesia masih masuk kategori nilai yang minim dengan score 36. Dengan nilai tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat 88 dari 168 negara yang diteliti.  Secara implisit hasil tersebut menunjukkan upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan belum mampu mengendalikan maraknya praktik korupsi. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa sehingga penegakan hukumnya harus bersifat khusus (lex specialis) berbeda dari tindak pidana umum.

Dalam kenyataannya praktik korupsi yang terjadi bukan saja melibatkan orang perorangan sebagai subyek hukum tipikor, tetapi juga banyak dijumpai perkara korupsi yang melibatkan suatu korporasi, dalam hal ini khususnya perkara korupsi yang melibatkan badan hukum Perseroan Terbatas, seperti berikut ini :

  • Dalam kasus mega skandal Bank Century, Dirut Bank Century sudah dijatuhi vonis penjara, namun Bank Century sendiri sebagai badan hukum yang menerima kucuran dana Pemerintah tidak pernah dimintai pertanggungjawaban selaku badan hukum yang terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi tersebut;
  • Kasus Hambalang, yang berkaitan dengan proyek pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Beberapa perusahaan seperti PT. Adhi Karya, PT. Dutasari Citralaras, kerapkali disebut-sebut terlibat dalam kasus yang disamping melibatkan beberapa petinggi negara.
  • Kasus impor daging sapi yang dilakukan oleh PT. Indo Guna Utama, dimana anggota Direksi PT. Indo Guna Utama menyuap seorang petinggi partai agar petinggi partai tersebut bisa mengkondisikan kepada salah satu kementrian guna memberikan izin tambahan kuota impor sapi kepada PT. Indo Guna Utama.
  • Pada Agustus 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam suatu operasi tangkap tangan telah menangkap seorang petinggi PT. Kernel Oil yang memberikan sejumlah uang kepada kepala satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha Hulu minyak dan gas bumi (SKK Migas), penyuapan itu dilatarbelakangi keinginan agar PT. Kernel Oil bisa ditunjuk sebagai pemenang tender minyak dan kondensat yang diselenggarakan oleh SKK Migas. Dalam kasus ini juga terendus kemungkinan adanya peran beberapa petinggi Negara serta keterlibatan perusahaan minyak yang dimiliki oleh Negara.

Terhadap beberapa dugaan kasus Tipikor tersebut sampai saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya menetapkan beberapa petinggi korporasi sebagai tersangka, padahal dugaan tipikor itu dilakukan para pengurusnya untuk kepentingan dan keuntungan perusahaannya. Selama ini belum ada satu korporasi yang diduga terlibat korupsi dituntut di muka pengadilan oleh KPK, apa yang menjadi alasannya ? Apakah masih “gamang” terkait pembuktian keterlibatan korporasi dalam korupsi, hingga tidak pernah sekalipun mengajukan korporasi sebagai terdakwa korupsi? Apakah masih ragu akan pemaknaan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam unsur kesalahan tindak pidana korupsi?

Ketika telah diatur dalam UU Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas ketentuan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor bahwa korporasi dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya maka tidak ada alasan bagi penegak hukum termasuk KPK untuk merasa gamang.

Dalam presentasi Proposal Penelitian ini bertindak sebagai narasumber adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH dan sebagai moderator adalah Kepala Pusat Litbang Kumdil MA-RI Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS. Dalam FGD Proposal ini turut hadir peserta undangan dari usalan Koordinator yaitu Hakim Agung MA-RI Eddy Army, SH., MH; Hakim Agung MA-RI Desnayeti M, SH., MH; Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung Amril, SH., M.Hum; Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yohanes, SH., MH; Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djoko Indiarto, SH., MH; Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sohe, SH., MH; Kasubdit 4 Direktorat Tipikor Bareskrim Polri Kombes Pol. Endar Priyantoro; Jaksa Fungsional Kejaksaan Agung Christina Surya, SH; Jaksa Fungsional Kejaksaan Agung Siti Utari, SH., MH; Fungsional Penyidikan KPK Bambang Sukoco; Fungsional Penuntutan KPK Yadyn; Peneliti Balitbang Kementrian Hukum dan HAM Rooseno, SH., MH; Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional Dr. Azmi Syahputra, SH., MH; Anggota Direktorat Kriminal Khusus MD Shodiq, SH., MH; Anggota Direktorat Tipikor Bareskrim Indarto.

awal_pidana_korporasi_1
awal_pidana_korporasi_2
awal_pidana_korporasi_3
awal_pidana_korporasi_4
awal_pidana_korporasi_5
1/5 
start stop bwd fwd

E-Learning


e-Library

perpustakaan.litbangdiklatkumdil

Kegiatan Litbang Saat Ini

- - -

Studi Banding

Laporan Joint Study Capacity Building for Indonesia Judge II

12/04/2013

Joint-Study merupakan kerja sama Mahlkamah Agung RI dengan Pemerintah Jepang dalam rangka mencari dan menemukan...

Brosur

Brosur Badan Litbang Diklat Kumdil    Brosur Perpustakaan Khusus

Sign In