A+ A A-

FGD Proposal Penelitian Dasar Kewenangan dan Alasan Penangguhan Eksekusi Putusan Perdata Pengadilan Hubungan Industrial yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Jakarta, litbangdiklatkumdil.net - Rabu, 27 April 2016, Puslitbang Kumdil mengadakan Seminar Focus Group Discussion Prosposal kegiatan penelitian yang berjudul Dasar Kewenangan dan Alasan Penangguhan Eksekusi Putusan Perdata Pengadilan Hubungan Industrial yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jalan Jend. Ahmad Yani yang dikoordinatori oleh Peneliti Puslitbang Kumdil MA-RI Moch. Iqbal, SH., MH.

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah acuan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 2004 merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari suatu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan untuk mewujudkan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat tepat, adil, dan murah.

Gambaran belum tercapainya penyelesaian hubungan industrial yang ideal dalam praktek penerapan hukumnya ialah ketika dalam banyak kasus ternyata eksekusi putusan PHI tidak berjalan dengan mulus dan efisien. Padahal seharusnya dengan keberadaan pengadilan khusus hubungan industrial pada pengadilan negeri yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan disertai dengan hakim-hakim ad hoc, seharusnya setiap putusan PHI yang ada lebih mudah terlaksana eksekusinya. Hal demikian menunjukkan bahwa pengadilan hubungan industrial yang berdasarkan asas cepat, tepat, adil dan murah.

Teristimewa, terhadap putusan-putusan BHT yang tidak/belum dilaksanakan menjadi sangat menyakitkan bagi pencari keadilan, ketika yang berperkara, telah menempuh proses panjang, dengan proses yang cukup melelahkan, tenaga, pikiran, waktu, biaya, ternyata belum bermakna nyata bila hasilnya di atas kertas in kracht saja. Memang perkara diatas kertas saja, belum dapat nyata-nyata dinikmati/dikuasai/diperoleh secara fisik oleh pihak yang menang dengan berbagai alasan, bahkan dapat menurunkan citra Peradilan (Perdata Khusus) yang menanganinya. Eksekusi putusan BHT, sangat menentukan nasib putusan BHT yang mungkin diproses bertahun-tahun, apakah akan jadi kemenangan nyata atau hanya diatas kertas saja. Hal ini sangat penting untuk memperbaiki nama baik Pengadilan.

Apabila putusan-putusan BHT (in kracht) banyak menumpuk, macet, tidak dapat dieksekusi, maka dapat dipastikan nama pengadilan jatuh. Secara teori, karena putusan BHT (in kracht) adalah putusan final dari Pengadilan Negara, maka terlaksananya eksekusi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan hukum publik, sebab yang ditegakkan disini adalah putusan lembaga (Pengadilan) Negara yang sah. Jadi aparat keamanan dan ketertiban berkepentingan atas terlaksananya eksekusi putusan BHT tersebut. Tidak benar apabila aparat keamanan yang menjaga eksekusi itu bersikap pasif. Hal ini perlu disosialisasikan oleh Ketua Pengadilan kepada sesama aparat Negara, terutama penegak hukum. Jadi eksekusi putusan BHT itu bukan untuk kepentingan pihak yang menang saja, akan tetapi juga merupakan kepentingan hukum publik yang aparat negara wajib ikut menjaga kehormatannya.

Dalam presentasi Proposal Penelitian ini bertindak sebagai moderator adalah Hakim tinggi Balitbang Diklat Kumdil MA-RI Pahala Simanjuntak, SH., MH serta sebagai narasumber adalah Kepala Pusat Litbang Kumdil MA-RI Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS. Dalam FGD Proposal ini turut hadir peserta undangan dari usalan Koordinator yaitu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Tenri Muslinda, SH., MH; Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek Silviany, SH., MH; Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nenny Ekawati Barus, SH., MH; Hakim Pengadilan Negeri Binjai Tira Tirtona, SH., M.Hum; Hakim Pengadilan Negeri Bogor Efrida Yanti, SH., MH; Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Yanti Suryani, SH., MH; Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jan Manoppo, SH., MH; Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tri Andita Juristiawati, SH., M.Hum; Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dr. I Made Sukadana, SH., MH; Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Eko Juliyanto, SH., MM., MH; Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Ucu Jaya Sarjana, SH.

awal_hubungan_industrial_1
awal_hubungan_industrial_2
awal_hubungan_industrial_3
awal_hubungan_industrial_4
awal_hubungan_industrial_5
awal_hubungan_industrial_6
1/6 
start stop bwd fwd

E-Learning


e-Library

perpustakaan.litbangdiklatkumdil

Kegiatan Litbang Saat Ini

- - -

Studi Banding

Laporan Joint Study Capacity Building for Indonesia Judge II

12/04/2013

Joint-Study merupakan kerja sama Mahlkamah Agung RI dengan Pemerintah Jepang dalam rangka mencari dan menemukan...

Brosur

Brosur Badan Litbang Diklat Kumdil    Brosur Perpustakaan Khusus

Sign In