A+ A A-

FGD Proposal Penelitian Pengkajian Putusan-Putusan Tentang Perdata Lingkungan

Jakarta, litbangdiklatkumdil.net - Selasa, 26 April 2016, Puslitbang Kumdil mengadakan Seminar Focus Group Discussion Prosposal kegiatan penelitian yang berjudul Pengkajian Putusan-Putusan Tentang Perdata Lingkungan di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jalan Jend. Ahmad Yani yang dikoordinatori oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru Sugeng Riyono, SH., MH.

Pemanfaatan sumber daya alam tentu harus memperhatikan pula kelestarian lingkungan, hal ini yang terkadang tidak disadari, manusia kadang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dalam mengeksploitasi alam. Hal ini pun terjadi di Indonesia, atas nama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, kegiatan usaha dilakukan tanpa memperhatikan lingkungan sehingga kerusakan ekosistem di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Bentangan alam yang begitu kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam lainnya, Indonesia sekaligus juga memikul kewajiban yang besar dalam upaya melindungi lingkungannya sebagai salah satu bagian dari ekosistem dunia Kualitas lingkungan hidup yang ada di Indonesia tidak hanya akan mempengaruhi Indonesia sendiri tapi juga lingkungan hidup dunia sebagai suatu kesatuan ekosistem. Saat ini Indonesia menduduki posisi kelima sebagai negara penyumbang emisi di dunia.Penurunan kualitas lingkungan hidup tidak hanya berdampak langsung terhadap kehidupan manusia, tapi juga berdampak tidak langsung terhadap kondisi iklim global yan menunjukkan indikator yang tidak bersahabat. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam disebabkan kurangnya kesadaran manusia akan keberlangsungan secara berkelajutan atas lingkungan hidup. Indonesia telah memiliki kerangka hukum nasional terkait dengan isu lingkungan, baik yang berupa undang-undang umum seperti UU no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Persoalan lingkungan ini merupakan titik temu dari penegakan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Dengan terbukanya kesempatan untuk membawa kasus lingkungan ke pengadilan dalam ketiga area hukum ini, makin besar pula peran hakim dalam memberikan putusan yang tidak hanya adil bagi masyarakat tapi juga adil bagi lingkungan. Hakim dapat berperan dalam pemulihan lingkungan dengan menjatuhkan putusan yang tidak hanya bersifat punitive, tapi juga mengedepankan proses pemulihan lingkungan, dalam perkara pidana hal ini dimungkinkan dengan disediakannya opsi pidana tambahan dalam UU nomor 32 Tahun 2009, sementara dalam perkara perdata hakim hendaknya juga dapat menjatuhkan putusan yang memperhatikan pemulihan lingkungan dengan pertimbangan keadilan dan kemanfaatan. Hakim juga dapat berperan dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan, contohnya hakim pada peradilan tata usaha negara yang memastikan Surat Keputusan pejabat terkait izin lingkungan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, walaupun tidak dimintakan oleh Penggugat putusan ultra petita berupa upaya pemulihan lingkungan dapat dijatuhkan selama tidak melebihi posita.

Perkara lingkungan hidup mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pekara yang biasa disidangkan di pengadilan baik itu menyangkut perkara pidana, perkara tata usaha Negara ataupun perkara perdata lainnya karena perkara lingkungan hidup biasanya muncul apabila akibatnya sudah begitu masif dan kerusakan atau pencemaran lingkungan alat bukti bukti yang ada tidak bersifat bukti langsung (legal evidence), tapi hanya muncul sebagai alat bukti petunjuk sebagai bukti yang tidak langsung (scientific evidence) yang berupa hasil laboratorium, foto satelit ataupun berupa keterangan ahli yang menerangkan telah terjadi adanya kerusakan lingkungan, sedangkan masyarakat sendiri tidak menyadari telah terjadi adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.Berbicara kerusakan atau pencemarang lingkungan tidak hanya terbatas pada kerusakan hutan, pencemaran air laut, kerusakan terumbu karang, pencemaran udara, tapi harus berbicara kerusakan bumi dan alam semesta dengan segala eko sistemnya, sehingga penanganan perkara lingkungan di pengadilan haruslah ditangani oleh hakim yang benar-benar ahli dan bidang hukum lingkungan hidup.

Dalam presentasi Proposal Penelitian ini bertindak sebagai moderator adalah Kepala Pusat Litbang Kumdil MA-RI Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS serta sebagai narasumber adalah Hakim Yustisial Balitbang Diklat Kumdil MA-RI Dr. Abdullah, SH., MS . Dalam FGD Proposal ini turut hadir peserta undangan dari usalan Koordinator yaitu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Hasoloan Sianturi, SH., M.Hum; Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dr. Djaniko M.H. Girsang, SH., M.Hum; Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Adi Ismet, SH., MH.

awal_putusan_perdata_lingkungan_1
awal_putusan_perdata_lingkungan_2
awal_putusan_perdata_lingkungan_3
awal_putusan_perdata_lingkungan_4
1/4 
start stop bwd fwd

E-Learning


e-Library

perpustakaan.litbangdiklatkumdil

Kegiatan Litbang Saat Ini

- - -

Studi Banding

Laporan Joint Study Capacity Building for Indonesia Judge II

12/04/2013

Joint-Study merupakan kerja sama Mahlkamah Agung RI dengan Pemerintah Jepang dalam rangka mencari dan menemukan...

Brosur

Brosur Badan Litbang Diklat Kumdil    Brosur Perpustakaan Khusus

Sign In