A+ A A-

FGD Proposal Penelitian Pengkajian Tentang Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Jakarta, litbangdiklatkumdil.net - Senin, 25 April 2016, Puslitbang Kumdil mengadakan Seminar Focus Group Discussion Prosposal kegiatan penelitian yang berjudul Pengkajian Tentang Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jalan Jend. Ahmad Yani yang dikoordinatori oleh Peneliti Puslitbang Kumdil MA-RI Budi Suhariyanto, SH., MH.

Teroris dilekatkan kepada seseorang atau kelompok yang melakukan perbuatan teror untuk menakuti dan mempengaruhi orang lain, kelompok atau suatu masyarakat agar mengikuti kemauannya. Para teroris ini selanjutnya menghasilkan ideologi dan gerakan serta kejahatan terorisme yang menjalar tidak saja pada masyarakat modern tetapi juga pada masyarakat tradisional sekalipun sesungguhnya perilaku teror itu juga ada meskipun dalam bentuk dan modus yang berbeda. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Dalam konteks ini korban dari kejahatan terorisme menyasar dan menyerang dan memberangus sekaligus merupakan perkosaan terhadap hak asasi manusia yang notabene merupakan sebuah nilai dasar bersifat universal. Terhadap korbannya, tidak semata hanya akan menjadi perhatian komunitas lokal atau suatu bangsa atau negara saja tetapi sudah pasti menjadi perhatian serius bangsa-bangsa di dunia sehingga akan menimbulkan semangat solidaritas yang tinggi untuk menghadapi dan menanggulanginya. Pada dasarnya komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme sudah diwujudkan dalam berbagai konvensi internasional yang menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia sehingga seluruh anggota Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa yang mengutuk dan menyerukan seluruh anggota Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mencegah dan memberantas terorisme melalui pembentukan peraturan perundang-undangan nasional negaranya. Terorisme telah dipandang dan disepakati sebagai kejahatan lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas yang secara nyata telah menimbulkan terjadinya terorisme yang bersifat masif yang apabila tidak segera diatasi mengancam perdamaian dan keamanan baik nasional maupun internasional.Dalam konteks ini dapat dikatakan sebagai musuh bersama bagi perdamaian dan ketenteraman dunia yang harus dicegah dan ditanggulangi secara sinergis antar negara. Apalagi jika kejahatan terorisme itu berakibat jatuhnya korban dari beberapa negara lain (warga negara asing dari negara dimana tempat aksi terorisme terjadi).

Mengingat dalam penegakan hukum pidana terorisme seringkali sulit untuk dibuktikan kesalahan dari para terduga teroris karena ditangkap dalam keadaan tidak bernyawa sehingga tidak sampai dapat diputuskan pemidanaannya oleh Pengadilan. Memang dapat dimaklumi bahwa penanggulangan tindak pidana terorisme ini sangat beresiko baik bagi masyarakat yang akan atau berpotensi menjadi target korbannya secara umum dan secara khusus membahayakan bagi aparat penegak hukum yang melakukan fungsi penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, penyidikan, penahanan dan penuntutan hingga persidangan. Apalagi mental pelaku tindak pidana terorisme yang tidak takut mati dan dapat melakukan berbagai aksi yang membahayakan dan tak terduga sehingga menyebabkan segala tindakan penegak hukum yang bersifat responsif dan preventif terkadang harus disimpangi guna mengedepankan kepentingan keamanan dan keselamatan. Penyimpangan dengan pendekatan penegakan hukum yang represif terhadap kemungkinan serangan balik pelaku terduga tindak pidana terorisme yang tertangkap merupakan hal yang niscaya selama dimungkinkan dan diatur dalam undang-undang. Sifat extra ordinary crime yang melekat dalam identitas tindak pidana terorisme menjadi salah satu alasan dasar bahwa sistem pemidanaan terhadap Pelaku tindak pidana terorisme bersifat khusus baik secara materiil maupun formil. Seharusnya semakin bertambah atau tinggi privilege wewenang penegakan hukum tindak pidana terorisme, juga mendorong fungsi evaluasi dan akuntabilitas dari pelaksanaan wewenang khusus yang diembankan tersebut. Fungsi evaluasi dan mekanisme akuntabilitas tersebut tidak boleh hanya dimaknai dan dilakukan oleh bagian atau institusi dari pihak penegak hukum pelaksana wewenang khusus tersebut karena akan menimbulkan kecurigaan dan berpotensi untuk melindungi sesama korps. Olehnya sistem kontrol dalam rangka check and balances sistem pemidanaan harus dibangun dan dikokohkan dengan membagi dan memberikan kewenangan pengawasan oleh sub sistem peradilan pidana lainnya sehingga akan teruji sejauh mana keabsahan dan legalitas serta akuntabilitas dari penggunaan wewenang khusus tersebut.

Dalam presentasi Proposal Penelitian ini bertindak sebagai moderator adalah Hakim Tinggi Yustisial Balitbang Diklat Kumdil MA-RI Bettina Yahya, SH., MH . Dalam FGD Proposal ini turut hadir peserta undangan dari usalan Koordinator yaitu Ketua Pengadilan Negeri Bogor H. Minanoer Rachman, SH., MH; Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Bambang Setyawan, SH., MH; Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Dr. I Made Sukadana, SH., MH; Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan R. Seno Soeharjono Santoso, SH., MH; Direktur LBH Jakarta Ichsan Zikry, SH; Koordinator Kontras Wirataru; Balitbang Hukum dan HAM KemenkumHAM Rooseno, SH., MH; Direktorat reskrimsus MP. Shodiq, MH; Kasubdit Perlindungan Hukum BNPT Suroyo, SH., M.Hum; Balitbang Hukum dan HAM KemenkumHAM Bungasaw Hutapea.

awal_tindak_pidana_teroris_1
awal_tindak_pidana_teroris_2
awal_tindak_pidana_teroris_3
awal_tindak_pidana_teroris_4
awal_tindak_pidana_teroris_5
awal_tindak_pidana_teroris_6
1/6 
start stop bwd fwd

E-Learning


e-Library

perpustakaan.litbangdiklatkumdil

Kegiatan Litbang Saat Ini

- - -

Studi Banding

Laporan Joint Study Capacity Building for Indonesia Judge II

12/04/2013

Joint-Study merupakan kerja sama Mahlkamah Agung RI dengan Pemerintah Jepang dalam rangka mencari dan menemukan...

Brosur

Brosur Badan Litbang Diklat Kumdil    Brosur Perpustakaan Khusus

Sign In