A+ A A-

FGD Proposal Penelitian Kewenangan PTUN Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Pemerintah Daerah

Jakarta, litbangdiklatkumdil.net - Jumat, 22 April 2016, Puslitbang Kumdil mengadakan Seminar Focus Group Discussion Prosposal kegiatan penelitian yang berjudul Kewenangan PTUN Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Pemerintah Daerah di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jalan Jend. Ahmad Yani yang dikoordinatori oleh Hakim Tinggi Yustisial Balitbang Diklat Kumdil MA-RI Bambang Heriyanto, SH., MH.

Lahirnya Undang-undang No.22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah (UU Otonomi Daerah) membawa Indonesia memasuki  era otonomi daerah. Sesuai undang-undang tersebut, daerah otonom diberi kewenangan dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab.Daerah menjadi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya di daerahnya. Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu keberhasilan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Oleh karena itu daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).Pentingnya batas dan luas wilayah daerah tersebut membawa implikasi potensi pergesekan kepentingan antar daerah,  yang kemudian bisa berkembang menjadi konflik atau sengketa batas wilayah daerah.

Penyelesaian sengketa batas wilayah antar daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Dalam Bab V Tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Pasal 25 Ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa yang berwenang dalam penegasan batas wilayah apabila terjadi perselisihan yaitu untuk tingkat antar provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan untuk antar wilayah dalam provinsi dilakukan oleh gubernur setempat. Apabila Gubernur tidak dapat mengambil keputusan atas perselisihan sengketa batas antar kabupaten, maka Gubernur menyerahkan proses selanjutnya kepada Menteri dalam Negeri. Hasil penyelesaian sengketa wilayah yang diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri, adalah bersifat final.

Arti kata “final” sebagaimana diatur dalam pasal 38 Permendagri tersebut menjadi menarik untuk dikaji, khususnya dalam konteks kewenangan Peradilan dalam penyelelesaian sengketa batas wilayah daerah, karena Permendagri tersebut, tidak mengatur upaya hukum lanjutan yang bisa ditempuh apabila masih ada pihak yang keberatan atau tidak sependapat dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.  Produk hukum yang Final dapat dapat dimaknai, sebagai final and binding, sehinga sudah tertutup kemungkinan bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum, termasuk ke peradilan. Pada pemaknaan yang lain, sebagaimana dianut oleh UU peradilan TUN, apabila produk hukum tersebut bersifat final, justru upaya hukum ke peradilan TUN dapat ditempuh.

Dalam presentasi Proposal Penelitian ini bertindak sebagai moderator adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kumdil MA-RI Prof Dr. Basuki Rekso W, SH., MS . Dalam FGD Proposal ini turut hadir peserta undangan dari usalan Koordinator yaitu Ketua Pengadilan Tinggi TUN DKI Jakarta Dr. Istiwibowo, SH., MH; Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta Hendro Puspito, SH., M.Hum; Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Andri Mosepa, SH., MH; Hakim Pengadilan Tinggi TUN Nuraeni Manurung, SH., M.Hum; Hakim Pengadilan Tinggi TUN Dr. Slamet Suparjoto, SH., M.Hum; Hakim Pengadilan TUN DKI Jakarta Tri Cahya Indra Permana, SH., MH; Hakim Pengadilan TUN DKI Jakarta Teguh Satya Bhakti, SH., MH; Hakim Pengadilan TUN DKI Jakarta Indaryani, SH., MH; Hakim Pengadilan TUN DKI Jakarta Subur MS, SH., MH; Hakim Pengadilan TUN Bandung Indah Tri haryanti, SH., M.Hum; Hakim Pengadilan TUN Bandung H. Husban, SH., MH.

awal_sengketa_batas_wilayah_1
awal_sengketa_batas_wilayah_2
awal_sengketa_batas_wilayah_3
awal_sengketa_batas_wilayah_4
awal_sengketa_batas_wilayah_5
1/5 
start stop bwd fwd

E-Learning


e-Library

perpustakaan.litbangdiklatkumdil

Kegiatan Litbang Saat Ini

- - -

Studi Banding

Laporan Joint Study Capacity Building for Indonesia Judge II

12/04/2013

Joint-Study merupakan kerja sama Mahlkamah Agung RI dengan Pemerintah Jepang dalam rangka mencari dan menemukan...

Brosur

Brosur Badan Litbang Diklat Kumdil    Brosur Perpustakaan Khusus

Sign In