A+ A A-

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Lapangan Titik Singgung antara PTUN dengan Pengadilan Tipikor tentang Penyalahgunaan Wewenang di Medan

Kegiatan Penelitian Lapangan dengan topik “Titik Singgung antara PTUN dengan Pengadilan Tipikor tentang Penyalahgunaan Wewenang” ini mulai dilaksanakan hari Rabu tanggal 13 April 2016. Untuk berkoordinasi dengan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan.

Tim Peneliti “Titik Singgung antara PTUN dengan Pengadilan Tipikor tentang Penyalahgunaan Wewenang” melakukan koordinasi dan diskusi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Bapak Dr. Cicut Sutiarso, SH.,MH. Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Peneliti menerangkan latar belakang dan permasalahan pokok yang akan diteliti serta teknis kegiatan penelitian lapangan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan.  Bapak Dr. Cicut Sutiarso, SH.,MH. menerima dan menyambut baik kegiatan penelitian dari Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung ini dengan menyediakan fasilitasi kegiatan yang dibutuhkan oleh Tim Peneliti, baik berupa data maupun wawancara dengan sejumlah Hakim Tipikor dan Adhoc serta Panitera Muda Tipikor.

Setelah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Bapak Dr. Cicut Sutiarso, SH.,MH dan mendapatkan arahan dari Beliau, Tim Peneliti melakukan wawancara dengan Panitera Muda Tipikor Bapak Harsono, SH.,MH. Tim Peneliti menjelaskan terlebih dahulu data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian lapangan di PT Medan yaitu terkait jumlah perkara Tipikor, penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dalam putusan Pengadilan Tipikor tingkat Banding. Beliau merespon dengan baik permintaan data dari Tim Peneliti dan berkenan untuk melakukan penelusuran serta pemilahan perkara Tipikor yang berhubungan dengan Penyalahgunaan Wewenang baik yang Pelakunya PNS atau Penyelenggara Negara maupun yang menduduki suatu jabatan yang dinaungi oleh SK Pejabat TUN.

Setelah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Bapak Dr. Cicut Sutiarso, SH.,MH dan wawancara dengan Panitera Muda Tipikor Bapak Harsono, SH.,MH. Selanjutnya Tim Peneliti melaksanakan kegiatan diskusi dan wawancara dengan para Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Medan diantaranya Bapak Sazili, SH.,MSi., Bapak Dr. Mangasa Manurung, SH.,M.Kn dan Ibu Rosmalina Sitorus, SH.,MH.

Setelah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, wawancara dengan Panitera Muda Tipikor dan wawancara dengan para Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Medan, selanjutnya Tim Peneliti mengadakan diskusi dan wawancara dengan Hakim (karir) Tipikor Pengadilan Tinggi Medan yaitu Bapak D. Zega, SH., dan Bapak Aritonang, SH.,MH.

Diawali oleh Peneliti yang memberikan pengantar diskusi dan wawancara kepada Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan. Kemudian diadakan diskusi terkait permasalahan penelitian dan cara pengisian kuesioner. Selanjutnya kegiatan pengisian kuesioner pun berjalan dengan baik, para Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Medan secara leluasa mengisi pendapat dan gagasannya ke dalam lembar jawaban kuesioner yang telah disiapkan oleh Tim Penelitian.

Setelah mendapatkan data dan wawancara dengan Ketua, Kepaniteraan dan Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan, Tim Peneliti menuju Pengadilan Negeri Medan. Kedatangan Tim Peneliti disambut dengan ramah oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan Bapak Ahmad Solihin, SH.,MH. Peneliti memperkenalkan anggota Tim sekaligus menjelaskan rencana kegiatan penelitian di Pengadilan Negeri Medan. Beliau sangat senang sekali dengan kegiatan diskusi tentang perkembangan dan pembaruan hukum dan peradilan. Berpikir kritis dengan mencari, mengurai  dan menjawab permasalahan penegakan hukum khususnya praktik peradilan merupakan kegemaran Beliau.

Tanpa terasa, yang tadinya berniat hanya sowan dan koordinasi persiapan diskusi dan wawancara dengan para Hakim Tipikor untuk besok pagi, ternyata bisa bertahan hampir 2 (dua) jam. Dalam 2 (dua) jam ini Beliau berdiskusi dengan Peneliti berbagai pengalaman Beliau yang sering mengkritisi sejumlah masalah hukum dan problema kebijakan peradilan dalam forum seminar, baik dengan kalangan akademisi, anggota DPR maupun dengan para Hakim Agung. Butir-butir pemikiran Beliau yang tajam dalam membedah dan menganalisis persoalan dengan tidak semata dari satu pendekatan saja (undang-undang/dogmatik) tetapi juga menggunakan kajian sejarah, teori hingga filsafat hukum menjadi daya tarik tersendiri.

Apalagi ketika menjelaskan tentang pemetaan secara aplikatif sosok Hakim progresif dan kapabilitas seorang Pimpinan Pengadilan yang harus memiliki pengertian dan kebijaksanaan dalam membagi tugas kepada para Hakim anggotanya sesuai karakteristik pemikirannya dengan tetap menjaga keutuhan independensinya, kami menjadi semakin paham tentang seni kepemimpinan di Pengadilan. Sebetulnya masih banyak lagi yang ingin Beliau bagi tetapi berhubung waktu sudah mulai sore, Beliau pun sedia untuk diskusi lebih dalam lagi esok hari. Kami pun menawarkan Beliau untuk menuliskan pemikiran kritisnya dalam jurnal Puslitbang Kumdil sehingga bisa menjadi oase bagi kalangan Hakim dan Praktisi dalam mengaktualisasikan hukum, pun bermanfaat bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum. Mudah-mudahan Beliau ada waktu untuk menulis dan mengekspresikan gagasannya di Jurnal Puslitbang Kumdil.

Tim Peneliti berkoordinasi terlebih dahulu dengan Ketua Pengadilan Negeri Medan Bapak Ahmad Solihin, SH.,MH. Selanjutnya diadakan pengarahan dan pengantar diskusi bersama Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan baik yang karir maupun Ad Hoc. Diskusi berjalan secara dinamis tentang materi dan masalah penelitian baik yang terkait persepsi dan penerapan unsur penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor maupun persinggungannya dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Diantara para hakim yang hadir ternyata memiliki pandangan yang berbeda, olehnya supaya leluasa disediakan kuesioner yang mana dapat memberikan ruang lebih leluasa sesuai versinya masing-masing.

Berbeda dengan Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi di Medan kemarin, sebagian Hakim peserta diskusi meminta waktu yang cukup untuk pengisian kuesioner karena membutuhkan kajian mandiri guna memastikan peraturan perundang-undangan serta teori yang terkait dengan pertanyaan kuesioner bisa dielaborasi dalam jawabannya. Meskipun hanya 16 butir pertanyaan (dari 18 disisihkan nomor 1 dan 2 yang diperuntukkan Panmud Tipikor) namun untuk menjawabnya dan memberikan pemikiran baru atas setiap point dalam kuesioner tidak mudah dan pengennya dapat banyak mengeksplorasi dan mengekspresikan gagasannya secara tepat baik normatif, teori dan filosofinya. Alasan ini pun dibenarkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, menurutnya meskipun ringkas tetapi cukup berat dan berbobot untuk menjawabnya secara tepat dan sungguh-sungguh. Atas permintaan tersebut, Peneliti memberikan waktu yang dikehendaki.

Kegiatan diskusi pun diakhiri dan ditutup oleh Bapak Ketua. Meskipun sudah diakhiri dan para Hakim Tipikor peserta diskusi keluar dari ruangan, namun masih ada beberapa yang tertarik melanjutkan diskusi sambil menunggu jadwal sidang. Bahkan Bapak Ketua juga masih melanjutkan diskusi dengan Peneliti terkait masalah-masalah keunikan praktik peradilan khususnya putusan Hakim dalam menyikapi problema kebijakan peradilan yang masih dipandang kontroversial dan menimbulkan silang pendapat diantara para Hakim di lapangan. Begitu menariknya diskusi di ruang rapat, Bapak Ketua melanjutkannya di ruang beliau. Bapak Wakil Ketua pun juga turut serta dalam diskusi  lanjutan tersebut. Beliau berdua tertarik dengan kegiatan dan judul-judul penelitian Puslitbang Kumdil serta berharap jika ada undangan atau pembentukan tim penelitian Beliau berkenan untuk berkontribusi sesuai dengan fokus kompetensi bidang yang diminati masing-masing yaitu Bapak Ketua tertarik dengan masalah PHI dan Bapak Wakil Ketua  tertarik dengan masalah Arbitrase.

Setelah dari Pengadilan Tipikor tingkat Pertama dan Banding Medan, Tim Peneliti melakukan kegiatan penelitian lapangan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU). Sebagai awal Peneliti sowan kepada Pimpinan FH USU dan kami disambut serta diterima dengan baik oleh Wakil Dekan Bapak Dr. Saidin, S.H.,M.Hum. Peneliti menyampaikan tujuan kedatangan dan permohonan perkenan dari pihak FH USU untuk mengijinkan kami melakukan kegiatan kepustakaan dan wawancara dengan Guru Besar Ilmu Hukum yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya Beliau memberikan fasilitasi dan disposisi serta mengarahkan kami ke Program Studi Magister dan Doktor FH USU karena di sana dapat ditelusuri referensi tesis dan disertasi yang mungkin ada relevansinya dengan penelitian kami. Beliau pun juga mempersilahkan kami untuk mewawancarai para Guru Besar Ilmu Hukum di sana.

Alhamdulillah Tim Peneliti mendapatkan kemudahan karena begitu sampai di gedung yang diarahkan oleh Pimpinan FH USU, kami bertemu dengan Prof. Dr. Bismar Nasution, SH.,MH. dan Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH.,MH. Berhubung Beliau berdua beberapa bulan yang lalu pernah didaulat sebagai narasumber pada penelitian “Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara” maka keakraban pun langsung terjadi dan saat itu pula wawancara dengan Prof. Alvi dilaksanakan. Sementara untuk Prof. Bismar berpamitan karena masih ada kegiatan di luar universitas. Beberapa pendapat Prof. Alvi menarik dan mengena dengan pokok masalah penelitian. Beliau cukup menyayangkan beberapa putusan pengadilan dan Mahkamah Agung yang menerobos beberapa norma perundang-undangan dan asas hukum yang ada dan berlaku.

Beliau menengarai tapal batas antar melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang adalah sudah jelas, bahkan diantara PTUN dan Pengadilan Tipikor juga tidak ada persoalan persinggungan kompetensi dalam menilai penyalahgunaan wewenang karena tapal batasnya juga sangat jelas. Atas pendapatnya tersebut, Beliau menyatakan berbeda pendapat dengan pakar hukum pidana yang malah menghendaki PTUN harus memproses penyalahgunaan wewenang terlebih dahulu baru Tipikor. Menurut Beliau sepanjang ada dan ditemukan kerugian negara maka tidak perlu menungu dari PTUN untuk menilai ada atau tidak adanya penyalahgunaan kewenangan. Beliau sepakat dengan aturan kewenangan mengadili penyalahgunaan wewenang yang ditegaskan oleh Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2015. Selain mendapatkan pandangan Beliau, Tim Peneliti Mahkamah Agung dipersilahkan main dan diskusi lebih lanjut di rumah pribadi Beliau agar lebih leluasa dan lebih santai.

Setelah dari Pengadilan Tipikor tingkat Pertama dan Banding Medan dan studi kepustakaan serta wawancara di FH USU, Tim Peneliti melanjutkan kegiatan diskusi dan pembagian kuesioner di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Kedatangan Tim Peneliti diterima dan disambut serta difasilitasi dengan baik oleh Wakil Ketua PTUN Bapak Irhamto SH.,MH. Sebagai awal kegiatan, Koordinator Peneliti Bapak Dr. Dani Elpah SH.,MH. menyampaikan latar belakang dan tujuan penelitian serta menjelaskan tentang teknis pengisian kuesioner kepada para Hakim PTUN. Selain itu Koordinator Peneliti juga menyampaikan keperluan data penelitian berupa putusan perkara terkait penyalahgunaan wewenang yang pernah ditangani oleh PTUN.

Secara responsif, Bapak Wakil Ketua PTUN menyampaikan kepada stafnya untuk menyediakan putusan perkara penyalahgunaan wewenang yang dibutuhkan oleh Tim Peneliti. Tidak hanya berupa hard copy, tetapi juga disediakan file soft copy dari putusan tersebut. Sikap responsif juga ditunjukkan oleh para Hakim peserta diskusi yang mengajukan beberapa pertanyaan terkait perkembangan dan problema serta solusi dari penyelesaian titik singgung kewenangan mengadili dan menilai penyalahgunaan wewenang antara PTUN dan Pengadilan Tipikor. Diskusi semakin menarik saat Koordinator Peneliti menyampaikan fakta bahwa masih ada perbedaan pandangan diantara para hakim PTUN terkait penafsiran beberapa pasal dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Paparan dari Koordinator Peneliti tersebut di atas membuat beberapa Hakim peserta sedikit tertegun dan tergerak untuk menanyakan dan memastikan asumsi dan argumentasinya dalam sebuah tanggapan. Tanpa berkehendak untuk membahasnya lebih mendalam dan komprehensif, Koordinator Peneliti menjelaskan secukupnya karena dikhawatirkan akan mempengaruhi atau mengarahkan pendapat dari para Hakim yang akan mengisi pendapatnya dalam kuesioner. Sebagaimana penelitian ilmiah pada umumnya, wilayah ekspresi gagasan dari responden perlu dibuat seluas-luasnya, sedangkan Tim Peneliti mempunyai kewajiban menjaga agar subjektifitasnya tidak membatasi dan menggoyahkan asumsi dasar dari para responden. Dengan demikian Koordinator mempersilahkan masing-masing Hakim berpendapat dengan leluasa sesuai dengan kuesioner terbuka yang sudah disusun oleh Koordinator Peneliti.

Bentuk kuesioner yang disediakan kepada Hakim PTUN berbeda dengan yang telah diajukan kepada Hakim Tipikor. Penekanannya sesuai dengan wilayah kompetensinya, tetapi tetap mengetangahkan beberapa pertanyaan mendasar terkait titik singgung antar pengadilan dalam menilai penyalahgunaan wewenang. Selain itu dari segi teknis pengumpulannya juga berbeda, Koordinator Peneliti ber-inovasi menyuguhkannya dalam bentuk soft copy sehingga bisa diisi dengan leluasa oleh para Hakim responden penelitian. Dengan demikian Tim Peneliti memberikan alokasi waktu seminggu bagi para responden untuk mengisi kuesioner dengan seksama dan dilandasi argumentasi yang bernas sesuai dengan perspektif masing-masing. Sebagai akhir diskusi, disampaikan tentang pentingnya analisis kritis terhadap norma pengaturan kewenangan mengadili penyalahgunaan wewenang baik yang ada pada UU AP maupun dalam Perma, para Hakim responden pun menjadi paham arah penelitian ini.

Setelah dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Medan dan studi kepustakaan di FH USU serta diskusi di PTUN Medan, Tim Peneliti melanjutkan kegiatan diskusi dan pembagian kuesioner di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan. Kedatangan Tim Peneliti diterima dan disambut serta difasilitasi dengan baik oleh Wakil Ketua PT TUN Bapak Oyo Sunaryo SH.,MH. Dalam sambutannya Beliau mengapresiasi Puslitbang Kumdil yang telah menetapkan PT TUN Medan sebagai salah satu tempat penelitian lapangan.

Koordinator Peneliti Bapak Dr. Dani Elpah SH.,MH. diberikan kesempatan oleh Bapak Wakil Ketua PT TUN Medan menyampaikan latar belakang dan tujuan penelitian serta menjelaskan tentang teknis pengisian kuesioner kepada para Hakim Tinggi pada PT TUN Medan.  Selain itu Koordinator Peneliti juga menyampaikan keperluan data penelitian berupa putusan perkara terkait penyalahgunaan weweenang yang pernah ditangani oleh PTUN. Beberapa pertanyaan terkait perkembangan masalah titik singgung kewenangan menilai penyalahgunaan wewenang diajukan kepada Tim Peneliti.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut Tim Peneliti menjawabnya dengan mengetengahkan beberapa perspektif yaitu asas, teori, norma dan praktek. Memang disadari bahwa perbedaan pandangan diantara ahli juga mengemuka dan tidak dapat diabaikan, akan tetapi para Hakim Tinggi PT TUN yang menjadi responden diberikan keleluasaan untuk menjawab kuesioner sesuai perspektifnya dengan analisis kritis terhadap maslaah norma yang mengatur dan bersinggungan diantara Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

penelitian_singgung_ptun_tipikor_medan_1
penelitian_singgung_ptun_tipikor_medan_10
penelitian_singgung_ptun_tipikor_medan_11
penelitian_singgung_ptun_tipikor_medan_12
penelitian_singgung_ptun_tipikor_medan_2
penelitian_singgung_ptun_tipikor_medan_3
penelitian_singgung_ptun_tipikor_medan_4
penelitian_singgung_ptun_tipikor_medan_5
penelitian_singgung_ptun_tipikor_medan_6
penelitian_singgung_ptun_tipikor_medan_7
penelitian_singgung_ptun_tipikor_medan_8
penelitian_singgung_ptun_tipikor_medan_9
01/12 
start stop bwd fwd

E-Learning


e-Library

perpustakaan.litbangdiklatkumdil

Kegiatan Litbang Saat Ini

- - -

Studi Banding

Laporan Joint Study Capacity Building for Indonesia Judge II

12/04/2013

Joint-Study merupakan kerja sama Mahlkamah Agung RI dengan Pemerintah Jepang dalam rangka mencari dan menemukan...

Brosur

Brosur Badan Litbang Diklat Kumdil    Brosur Perpustakaan Khusus

Sign In