A+ A A-

FGD Proposal Penelitian Fungsi Penahanan dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Perkara Jinayat di Nanggroe Aceh Darussalam

Jakarta, litbangdiklatkumdil.net - Kamis, 14 April 2016, Puslitbang Kumdil mengadakan Seminar Focus Group Discussion Prosposal kegiatan penelitian yang berjudul Fungsi Penahanan dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Perkara Jinayat di Nanggroe Aceh Darussalam di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jalan Jend. Ahmad Yani yang dikoordinatori oleh Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI Drs. Alaidin, MH.

Secara yuridis formal, pengaturan Syari’at Islam di Aceh didasarkan pada Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh untuk menjalankan Syari’at Islam. Hal ini menandakan Syari’at Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Dalam pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.

Dalam menyelesaikan perkara-perkara jinayat di Nanggroe Aceh Darussalam ketiga lembaga yaitu lembaga Kepolisian, lembaga penegak hukum selain Kepolisian adalah lembaga Kejaksaan dan lembaga Peradilan diberikan kewenangan oleh Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat untuk melakukan penahanan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana.

Masa penahanan terhadap setiap tahap penyelesaian perkara sejak dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan dikurangi dengan hukuman  yang dijatuhkan kecuali terhadap hukuman hudud dan hukuman yang kurang dari 12 bulan kurungan. Masa penahanan terhadap terpidana yang dijatuhi hukuman hudud dalam rangka menunggu pelaksanaan putusan (eksekusi) dituangkan dalam putusan sebagai bagian dari hukuman, sementara masa tahanan terpidana lain yang dilakukan untuk menunggu proses eksekusi tidak ditegaskan dalam Qanun No. 7 Tahun 2013 dapat dikurangi dengan jumlah hukuman yang dijatuhkan sebagaimana masa tahanan selama proses perkara berlangsung atau dijadikan sebagai bagian dari hukuman yang dijatuhkan sehingga para hakim tidak dapat menuangkannya dalam amar putusan.

Dalam presentasi Proposal Penelitian ini bertindak sebagai moderator adalah Hakim Tinggi Yustisial Balitbang Diklat Kumdil MA-RI Bettina Yahya, SH., M.Hum. Dalam FGD Proposal ini turut hadir peserta undangan dari usalan Koordinator yaitu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Drs. H. Ibrahim kardi, Sh., M.Hum; Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Drs. H. Moch Sukri, SH., MH; Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Drs. H. Moch. Yasya, SH., MH; Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Drs. Abd. Latif, MH; Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Drs. Uyun Kamiluddin; Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara H. Achmad Zainullah, SH., MH.

awal_perkara_jinayat_1
awal_perkara_jinayat_2
awal_perkara_jinayat_3
awal_perkara_jinayat_4
awal_perkara_jinayat_5
awal_perkara_jinayat_6
1/6 
start stop bwd fwd

E-Learning


e-Library

perpustakaan.litbangdiklatkumdil

Kegiatan Litbang Saat Ini

- - -

Studi Banding

Laporan Joint Study Capacity Building for Indonesia Judge II

12/04/2013

Joint-Study merupakan kerja sama Mahlkamah Agung RI dengan Pemerintah Jepang dalam rangka mencari dan menemukan...

Brosur

Brosur Badan Litbang Diklat Kumdil    Brosur Perpustakaan Khusus

Sign In