A+ A A-

Proposal Penelitian Titik Singgung Antara PTUN dengan Pengadilan Tipikor Tentang Kewenangan Menilai Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang

Jakarta, litbangdiklatkumdil.net - Jumat, 08 April 2016, Puslitbang Kumdil mengadakan Seminar Focus Group Discussion Prosposal kegiatan penelitian yang berjudul Titik Singgung Antara PTUN dengan Pengadilan Tipikor Tentang Kewenangan Menilai Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jalan Jend. Ahmad Yani yang dikoordinatori oleh Hakim Tinggi Yustisial Balitbang Diklat Kumdil MA RI Dr. Dani Elpah, SH., MH.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU Nomor 30 Tahun 2014) mengatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan penyalahgunaan ini meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dialakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang diberikan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan sewenang-wenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan, dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila ditelaah, dalam satu istilah penyalahgunaan wewenang tersebut terdapat garis tipis yang berpotensi membuatnya beradea dalam dua rezim hukum yang berbeda. Dalam konteks pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang berbunyi " Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", penyelahgunaan wewenang merupakan mixing antara konsep maupun norma hukum administrasi dengan norma hukum pidana, dalam arti sebuah aturan administrasi yang juga memuat sanksi pidana.

Dalam presentasi Proposal Penelitian ini bertindak sebagai narasumber adalah Dirbingganis DilTUN Dirjen Badimiltun Dr. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH dan moderator adalah Kepala Pusat Litbang Kumdil Prof. Basuki Rekso W, SH., MS. Dalam FGD Proposal ini turut hadir peserta undangan dari usalan Koordinator yaitu Hakim Tinggi Yustisial Balitbang Diklat MA RI Bettina Yahya, SH., MH; Hakim Tinggi Yustisial Balitbang Diklat MA RI Bambang Heriyanto, SH., MH; Hakim Yustisial MA RI Rudi Suparmono, SH., MH; Hakim PTUN Jakarta Teguh Satya Bhakti, SH., MH; Peneliti Balitbang Kemenkum HAMAkhyar Arigayo, SH., MH; Peneliti Balitbang Kemenkum HAM Rooseno, SH., MH; Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Mulki Shader dan Arsil, SH dari LEIP.

awal_singgung_ptun_tipikor_1
awal_singgung_ptun_tipikor_2
awal_singgung_ptun_tipikor_3
awal_singgung_ptun_tipikor_4
awal_singgung_ptun_tipikor_5
awal_singgung_ptun_tipikor_6
awal_singgung_ptun_tipikor_7
1/7 
start stop bwd fwd

e-Library

perpustakaan.litbangdiklatkumdil

Kegiatan Litbang Saat Ini

- - -

Studi Banding

Laporan Joint Study Capacity Building for Indonesia Judge II

12/04/2013

Joint-Study merupakan kerja sama Mahlkamah Agung RI dengan Pemerintah Jepang dalam rangka mencari dan menemukan...

Brosur

Brosur Badan Litbang Diklat Kumdil    Brosur Perpustakaan Khusus

Sign In