A+ A A-

Proposal Penelitian Pelaksanaan dan Hambatan Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional oleh Pengadilan Negeri

Jakarta, litbangdiklatkumdil.net - Kamis, 07 April 2016, Puslitbang Kumdil mengadakan Seminar Focus Group Discussion Prosposal kegiatan penelitian yang berjudul Pelaksanaan dan Hambatan Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional oleh Pengadilan Negeri di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jalan Jend. Ahmad Yani yang dikoordinatori oleh Peneliti Muda Puslitbang Kumdil Dr. Ismail Rumadan, MH.

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat ini, merupakan alasan bagi pelaku bisnis memilih arbitrase dalam penyelesaian sengketanya. Namun pada prakteknya bila tidak ada keinginan dari salah satu pihak yang telah diputus bersalah tidak menyerahkan objek sengketa secara sukarela sebagai wujud dari pengakuan terhadap hasil putusan arbitrase, maka masalah eksekusi putusan arbitrase tersebut akan menjadi urusan yang rumit. Pilihan-pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan pertimbangan yang ideal tersebut diatas, belum bisa diwujudkan dalam tataran praktis, terutama dalam hal penyelesaian akhir dari putusan arbitrase melalui eksekusi, jika pihak yang kalah atau pihak-pihak lain yang terkait atau yang memiliki kepentingan dengan objek sengketa melakukan upaya perlawanan melalui pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut. Upaya semacam ini dapat dilakukan sebab undang-undang memberikan celah hukum yang memperbolehkan terhadap putusan arbitrase dapat diajukan upaya pembatalan melalui pengadilan. Artinya bahwa pengadilan memiliki peran yang penting dalam mengembangkan sengketa yang telah diputuskan oleh lembaga arbitrase tersebut. Apabila suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase diterima, maka pada prinsipnya kekuatan eksekutorial dari putusan arbitrase dengan sendirinya menjadi gugur dan kedudukan para pihak dalam persengketaan kembali surut pada keadaan semula. Hal ini menjadikan proses arbitrase yang telah dilalui para pihak menjadi sia-sia. Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan dari suatu pembatalan terhadap putusan arbitrase, maka ketentuan yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase haruslah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak akan mengganggu asas kepastian hukum dalam arbitrase. Lebih jauh lagi, jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi hilang semata-mata akibat adanya upaya pembatalan putusan arbitrase yang diatur dan dilaksanakan secara konsisten dan sistematis.

Dalam presentasi Proposal Penelitian ini bertindak sebagai narasumber adalah Kepala Pusat Litbang Kumdil Prof. Basuki Rekso W, SH., MS dan moderator adalah Peneliti Muda Puslitbang Kumdil Budi Suhariyanto, SH., MH. Dalam FGD Proposal ini turut hadir peserta undangan dari usalan Koordinator yaitu Ketua PN Bandung Dr. Pontas Effendi, SH., MH; Wakil Ketua PN Selatan Nani Indrawati, SH., M. Hum; Wakil Ketua PN Bandung Dwi Sugiarto, SH., MH; Hakim PN Jakarta Barat Fransiskus A. Ruwe, SH., MH; Panitera PN Jakarta Selatan Bukaeri, SH., MH; Panitera PN Jakarta Utara Rina Pertiwi, SH; Panitera PN Jakarta Barat Maten Teny Pietersz, S.Sos., SH., MH; Panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution, SH., MH; Panitera PN Jakarta Timur Corina Julvidas, SH, MH; Paniteta PN Pelalawan R. Seno Soeharjono Santoso, SH., MH.

awal_eksekusi_arbitrase_nasional_1
awal_eksekusi_arbitrase_nasional_2
awal_eksekusi_arbitrase_nasional_3
awal_eksekusi_arbitrase_nasional_4
awal_eksekusi_arbitrase_nasional_5
awal_eksekusi_arbitrase_nasional_6
1/6 
start stop bwd fwd

E-Learning


e-Library

perpustakaan.litbangdiklatkumdil

Kegiatan Litbang Saat Ini

- - -

Studi Banding

Laporan Joint Study Capacity Building for Indonesia Judge II

12/04/2013

Joint-Study merupakan kerja sama Mahlkamah Agung RI dengan Pemerintah Jepang dalam rangka mencari dan menemukan...

Brosur

Brosur Badan Litbang Diklat Kumdil    Brosur Perpustakaan Khusus

Sign In