A+ A A-

Hakim Anak wajib Mengikuti Pelatihan SPPA

Bogor, bldk.mahkamahagung.go.id. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diselenggarakan sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang mewajibkan setiap hakim yang diangkat sebagai hakim anak wajib mengikuti Pelatihan SPPA selama 120 jam pelajaran. “Sebagaimana telah telah dipahami bersama, bahwa kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi SPPA  merupakan kegiatan yang sangat penting, karena pada dasarnya  ia mengemban amanat ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menggariskan bahwa setiap aparat penegak hukum yang membidangi Sistem Peradilan Pidana Anak  wajib  hukumnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan durasi waktu penylenggaraan 120 jam”. Mempedomani ketentuan tersebut maka penyelenggaraan Diklat Sertifikasi SPPA, kali ini pesertanya terbatas para Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Lingkuran Peradilan Umum seluruh Indonesia, dimaksudkan agar para peserta memiliki pemahaman yang sama tentang SPPA, ungkap Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Dr. Zarof Ricar, SH., S.Sos, M.Hum saat membuka Pendidikan dan Pelatihan SPPA di Auditorium Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Bogor (11/09).

 

Lebih lanjut disampaikan oleh Kepala Badan, bila dicermati  secara seksama ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, dijumpai banyak hal yang bersifat spesifik. Salah satu hal yang menonjol pada sistem peradilan pidana anak adalah diperkenalkannya mekanisme diversi  dalam hubungannya dengan restoratif  justice, ungkapnya.

 

Pelatihan Sertifikasi Hakim SPPA kali ini, diselenggarakan atas dasar kerjasama Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung RI dengan Project SUSTAIN–UNDP berlangsung mulai tanggal 11 September s.d. 25 September 2017

 

Menurut Head of Democratic Governance Unit UNDP, Siprianus Bate Soro yang di wakili oleh Bernadeta Yuni Hariyanti, Sector Officer Judicial Training, penyelenggaraan Diklat SPPA dilaksanakan sebagai dukungan SUSTAIN terhadap reformasi dalam peradilan di Indonesa dengan tujuan umum untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui dukungan terhadap pemerintah Indonesia untuk memperkuat supremasi hukum melalui peningkatkan keterampilan dan pengetahuan hakim dan staf pengadilan.

 

Diklat SPPA ini, diikuti oleh peserta yang telah terdaftar sebanyak 51 Hakim Tingkat Pertama, berasal dari PT Banten, PT Jawa Timur, PT Jawa Barat, PT NTT, PT NTB, PT Kalimantan Selatan, PT Maluku. Diklat ini akan dilaksanakan selama 120 jam pelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang SPPA. Sedangkan para narasumber dan fasilitator adalah Hakim Tinggi Trainer pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dan narasumber yang telah berkecimpung dalam DIklat SPPA selama ini.

 

Hadir dalam acara pembukaan Diklat SPPA, para Pejabat Eselon II, III dan IV serta para Hakim Tinggi di lingkungan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

 

_L5A7271
_L5A7274
_L5A7278
_L5A7283
_L5A7300
_L5A7325
_L5A7328
_L5A7332
_L5A7339
_L5A7347
_L5A7348
Cover_berita
01/12 
start stop bwd fwd

 

E-Learning


e-Library

perpustakaan.litbangdiklatkumdil

Kegiatan Diklat Teknis Saat Ini

- - -

Brosur

Brosur Badan Litbang Diklat Kumdil    Brosur Perpustakaan Khusus

Sign In