A+ A A-

Kepala Badan Membuka Pelatihan Sertifikasi Hakim Perikanan

bldk.mahkamahagung.go.id, Bogor. Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA RI Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum. membuka Diklat Sertifikasi Hakim Perikanan bagi Hakim Karir dan Hakim Ad Hoc Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum TA 2018 di Kampus Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan, Senin (16/4).

Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA RI mengatakan bahwa  perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan hukum internasional, mengandung sumber daya ikan yang potensial. Semua hal tersebut merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada Bangsa Indonesia yang memiliki Falsafah Hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan Sumber Daya ikan haruslah berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterbukaan, efesiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan sehingga apa yang menjadi tujuan pengelolaan Sumber Daya ikan tercapai dengan sangat baik.

Namun demikian, dalam pengelolaan Sumber Daya ikan tersebut sangat banyak kendala yang dihadapi salah satunya yaitu maraknya pencurian ikan (Illegal Fishing). Oleh karena itu diperlukan cara yang  extra ordinary  untuk pemberantasannya dengan mengintroduksi  lembaga  Pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor  31 Tahun  2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Beliau berharap dengan diadakannya pelatihan ini, seluruh hakim yang mengikuti pelatihan ini nantinya dapat dengan tepat, benar dan adil menerapkan hukum di bidang perikanan sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku Illegal Fishing dan mewujudkan kedaulatan laut melalui pengelolaan sumber daya ikan yang berpihak kepada kepentingan Rakyat Indonesia.

Dalam laporannya, Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan MA RI Bapak Agus Subroto, S.H., M.Hum., M.Kn. menyatakan bahwa dari 49 peserta yang di panggil mengikuti pelatihan, hanya 37 peserta yang dapat hadir, sementara 9 peserta tanpa keterangan dan 3 peserta tidak bersedia hadir dengan berbagai alasan.

Pembukaan Pelatihan ini dihadiri oleh Pejabat Struktural dan Hakim Tinggi di Lingkungan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

 

HOME
IMG_0447
IMG_0451
IMG_0454
IMG_0460
IMG_0463
IMG_0465
IMG_0476
IMG_0481
IMG_0484
01/10 
start stop bwd fwd

Pelatihan Percontohan Hakim Juru Bicara

AMBON, bldk.mahkamahagung.go.id - Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Yudisial Kerajaan Belanda (Studiecentrum Rechsplenging) melaksanakan Pelatihan Hakim Jurubicara di Ambon, tanggal 16 Oktober sampai dengan 20 Oktober 2017. Pelatihan yang diselenggarakan sebagai tindaklanjut dari hasil analisa kebutuhan pelatihan tahun 2016 yang lalu, diselenggarakan dalam rangka membekali para hakim yang ditunjuk sebagai jurubicara tentang tugas dan peran seorang jurubicara di Pengadilan serta peran humas pada umumnya. 

Pelatihan yang dilaksanakan selama 5 hari ini dilaksanakan dengan metode pelatihan yang memadukan sistem pembelajaran berbasis elektronik dan konvensional (klasikal) atau biasa disebut dengan blended learning. Dimana pada tahapan pertama, peserta diberikan materi pembelajaran secara jarak jauh dengan menggunakan video yang diunggah melalui e-Learning Mahkamah Agung khususnya Bab I yaitu tentang prinsip-prinsip kehumasan dan kelembagaan humas di peradilan.

Saat pembelajaran di kelas, penyampaian materi akan dipandu oleh narasumber dan pengajar dengan materi lebih difokuskan pada praktek dan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Jurubicara sehari-hari dengan materi seperti menyediakan informasi dan melakukan pekerjaan bagaimana bekerja sama dengan media, menyediakan informasi mengenai perkara pengadilan dan klarifikasi lebih jauh terkait dengan putusan pengadilan, mengantisipasi dan merespons isu publik yang sensitif dan liputan media terkait dengan perkara pengadilan, pengadilan dan administrasi peradilan pada umumnya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Dr. Zarof Ricar, S.Sos, M.Hum saat memberikan pengarahan kepada para peserta menyampaikan bahwa Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Yudisial Kerajaan Belanda (Studiecentrum Rechsplenging (SSR)) dengan dukungan Kedutaan Besar Belanda di Indonesia melalui Judicial Sector Support Program (JSSP). Pelatihan Hakim Jurubicara ini lahir karena kebutuhan dari analisa kebutuhan diklat yang dilakukan oleh SSR di bulan November 2016 dengan mengundang hakim dari 4 lingkungan peradilan. Dari sekian banyak pelatihan yang diusulkan maka mengerucutlah dan salah satunya adalah Hakim Jurubicara atau Humas dulunya.

Oleh karena itu, Kepala Badan berharap agar para peserta memanfaatkan semaksimal mungkin pelajaran yang diperoleh pada pelatihan ini, dan apabila terdapat kekurangan dapat disampaikan kepada Badan Litbang Diklat Kumdil. “agar menggunakan apa yang dipelajari pada pelatihan ini, dan apabila ada kekurangan, diberitahukan kepada kami”. Karena semua pelatihan itu sifatnya dinamis, harus di update dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Menurut Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan, Agus Subroto, SH., M.Hum menyampaikan bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan sebagai tindaklanjut dari analisa kebutuhan pelatihan yang kemudian melaksanakan observasi kecil di lima pengadilan tingkat pertama. Hasil pengamatan tersebut terdapat perbedaan antara juru bicara yang satu dengan juru bicara lainnya. Seperti contohnya ada hakim yang senantiasa ditunjuk sebagai Juru bicara disuatu pengadilan ke pengadilan lainnya. Sedangkan ada hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Humas belum pernah bertugas sebagai Hakim Humas di pengadilan-pengadilan sebelumnya. Ada semacam kegagalan dalam menghadapi media ketika harus menyampaikan sesuatu hal kepada rekan-rekan pers. Hasil dari analisa kebutuhan dan observasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun Kurikulum dan Modul Pelatihan Hakim Jurubicara serta Training of Trainers bagi para pengajar yang dibimbing langsung oleh para pengajar dari SSR.

Oleh karena itu dengan dilaksanakan Pelatihan Hakim Jurubicara yang dilangsungkan selama 5 hari di Ambon ini kiranya akan semakin menambah pemahaman dan pegetahuan para hakim yang ditugaskan sebagai jurubicara di pengadilan dalam melaksanakan tugas sehari-hari di pengadilan nantinya.

Peserta Pelatihan Percontohan Hakim Jurubicara ini diikuti sebanyak 39 orang hakim yang ditugaskan sebagai jurubicara  dari 4 lingkungan peradilan wilayah Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Para Pengajar berasal dari Badan Litbang Diklat Kumdil dan para Hakim yang diperbantukan di Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI serta observasi oleh para Pengajar dari SSR Kerajaan Belanda.

 

 

_L5A0096
_L5A0116
_L5A0234
_L5A0257
_L5A0264
_L5A0282
_L5A0314
_L5A0317
_L5A0318
_L5A0321
_L5A0323
_L5A0325
_L5A0326
_L5A9879
_L5A9949
_L5A9965
IMG_7930
IMG_7933
01/18 
start stop bwd fwd

E-Learning


e-Library

perpustakaan.litbangdiklatkumdil

Kegiatan Diklat Teknis Saat Ini

- - -

Brosur

Brosur Badan Litbang Diklat Kumdil    Brosur Perpustakaan Khusus

Sign In