A+ A A-

Pelatihan Percontohan Hakim Juru Bicara

AMBON, bldk.mahkamahagung.go.id - Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Yudisial Kerajaan Belanda (Studiecentrum Rechsplenging) melaksanakan Pelatihan Hakim Jurubicara di Ambon, tanggal 16 Oktober sampai dengan 20 Oktober 2017. Pelatihan yang diselenggarakan sebagai tindaklanjut dari hasil analisa kebutuhan pelatihan tahun 2016 yang lalu, diselenggarakan dalam rangka membekali para hakim yang ditunjuk sebagai jurubicara tentang tugas dan peran seorang jurubicara di Pengadilan serta peran humas pada umumnya. 

Pelatihan yang dilaksanakan selama 5 hari ini dilaksanakan dengan metode pelatihan yang memadukan sistem pembelajaran berbasis elektronik dan konvensional (klasikal) atau biasa disebut dengan blended learning. Dimana pada tahapan pertama, peserta diberikan materi pembelajaran secara jarak jauh dengan menggunakan video yang diunggah melalui e-Learning Mahkamah Agung khususnya Bab I yaitu tentang prinsip-prinsip kehumasan dan kelembagaan humas di peradilan.

Saat pembelajaran di kelas, penyampaian materi akan dipandu oleh narasumber dan pengajar dengan materi lebih difokuskan pada praktek dan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Jurubicara sehari-hari dengan materi seperti menyediakan informasi dan melakukan pekerjaan bagaimana bekerja sama dengan media, menyediakan informasi mengenai perkara pengadilan dan klarifikasi lebih jauh terkait dengan putusan pengadilan, mengantisipasi dan merespons isu publik yang sensitif dan liputan media terkait dengan perkara pengadilan, pengadilan dan administrasi peradilan pada umumnya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Dr. Zarof Ricar, S.Sos, M.Hum saat memberikan pengarahan kepada para peserta menyampaikan bahwa Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Yudisial Kerajaan Belanda (Studiecentrum Rechsplenging (SSR)) dengan dukungan Kedutaan Besar Belanda di Indonesia melalui Judicial Sector Support Program (JSSP). Pelatihan Hakim Jurubicara ini lahir karena kebutuhan dari analisa kebutuhan diklat yang dilakukan oleh SSR di bulan November 2016 dengan mengundang hakim dari 4 lingkungan peradilan. Dari sekian banyak pelatihan yang diusulkan maka mengerucutlah dan salah satunya adalah Hakim Jurubicara atau Humas dulunya.

Oleh karena itu, Kepala Badan berharap agar para peserta memanfaatkan semaksimal mungkin pelajaran yang diperoleh pada pelatihan ini, dan apabila terdapat kekurangan dapat disampaikan kepada Badan Litbang Diklat Kumdil. “agar menggunakan apa yang dipelajari pada pelatihan ini, dan apabila ada kekurangan, diberitahukan kepada kami”. Karena semua pelatihan itu sifatnya dinamis, harus di update dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Menurut Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan, Agus Subroto, SH., M.Hum menyampaikan bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan sebagai tindaklanjut dari analisa kebutuhan pelatihan yang kemudian melaksanakan observasi kecil di lima pengadilan tingkat pertama. Hasil pengamatan tersebut terdapat perbedaan antara juru bicara yang satu dengan juru bicara lainnya. Seperti contohnya ada hakim yang senantiasa ditunjuk sebagai Juru bicara disuatu pengadilan ke pengadilan lainnya. Sedangkan ada hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Humas belum pernah bertugas sebagai Hakim Humas di pengadilan-pengadilan sebelumnya. Ada semacam kegagalan dalam menghadapi media ketika harus menyampaikan sesuatu hal kepada rekan-rekan pers. Hasil dari analisa kebutuhan dan observasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun Kurikulum dan Modul Pelatihan Hakim Jurubicara serta Training of Trainers bagi para pengajar yang dibimbing langsung oleh para pengajar dari SSR.

Oleh karena itu dengan dilaksanakan Pelatihan Hakim Jurubicara yang dilangsungkan selama 5 hari di Ambon ini kiranya akan semakin menambah pemahaman dan pegetahuan para hakim yang ditugaskan sebagai jurubicara di pengadilan dalam melaksanakan tugas sehari-hari di pengadilan nantinya.

Peserta Pelatihan Percontohan Hakim Jurubicara ini diikuti sebanyak 39 orang hakim yang ditugaskan sebagai jurubicara  dari 4 lingkungan peradilan wilayah Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Para Pengajar berasal dari Badan Litbang Diklat Kumdil dan para Hakim yang diperbantukan di Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI serta observasi oleh para Pengajar dari SSR Kerajaan Belanda.

 

 

_L5A0096
_L5A0116
_L5A0234
_L5A0257
_L5A0264
_L5A0282
_L5A0314
_L5A0317
_L5A0318
_L5A0321
_L5A0323
_L5A0325
_L5A0326
_L5A9879
_L5A9949
_L5A9965
IMG_7930
IMG_7933
01/18 
start stop bwd fwd

Hakim Anak wajib Mengikuti Pelatihan SPPA

Bogor, bldk.mahkamahagung.go.id. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diselenggarakan sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang mewajibkan setiap hakim yang diangkat sebagai hakim anak wajib mengikuti Pelatihan SPPA selama 120 jam pelajaran. “Sebagaimana telah telah dipahami bersama, bahwa kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi SPPA  merupakan kegiatan yang sangat penting, karena pada dasarnya  ia mengemban amanat ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menggariskan bahwa setiap aparat penegak hukum yang membidangi Sistem Peradilan Pidana Anak  wajib  hukumnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan durasi waktu penylenggaraan 120 jam”. Mempedomani ketentuan tersebut maka penyelenggaraan Diklat Sertifikasi SPPA, kali ini pesertanya terbatas para Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Lingkuran Peradilan Umum seluruh Indonesia, dimaksudkan agar para peserta memiliki pemahaman yang sama tentang SPPA, ungkap Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Dr. Zarof Ricar, SH., S.Sos, M.Hum saat membuka Pendidikan dan Pelatihan SPPA di Auditorium Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Bogor (11/09).

 

Lebih lanjut disampaikan oleh Kepala Badan, bila dicermati  secara seksama ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, dijumpai banyak hal yang bersifat spesifik. Salah satu hal yang menonjol pada sistem peradilan pidana anak adalah diperkenalkannya mekanisme diversi  dalam hubungannya dengan restoratif  justice, ungkapnya.

 

Pelatihan Sertifikasi Hakim SPPA kali ini, diselenggarakan atas dasar kerjasama Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung RI dengan Project SUSTAIN–UNDP berlangsung mulai tanggal 11 September s.d. 25 September 2017

 

Menurut Head of Democratic Governance Unit UNDP, Siprianus Bate Soro yang di wakili oleh Bernadeta Yuni Hariyanti, Sector Officer Judicial Training, penyelenggaraan Diklat SPPA dilaksanakan sebagai dukungan SUSTAIN terhadap reformasi dalam peradilan di Indonesa dengan tujuan umum untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui dukungan terhadap pemerintah Indonesia untuk memperkuat supremasi hukum melalui peningkatkan keterampilan dan pengetahuan hakim dan staf pengadilan.

 

Diklat SPPA ini, diikuti oleh peserta yang telah terdaftar sebanyak 51 Hakim Tingkat Pertama, berasal dari PT Banten, PT Jawa Timur, PT Jawa Barat, PT NTT, PT NTB, PT Kalimantan Selatan, PT Maluku. Diklat ini akan dilaksanakan selama 120 jam pelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang SPPA. Sedangkan para narasumber dan fasilitator adalah Hakim Tinggi Trainer pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dan narasumber yang telah berkecimpung dalam DIklat SPPA selama ini.

 

Hadir dalam acara pembukaan Diklat SPPA, para Pejabat Eselon II, III dan IV serta para Hakim Tinggi di lingkungan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

 

_L5A7271
_L5A7274
_L5A7278
_L5A7283
_L5A7300
_L5A7325
_L5A7328
_L5A7332
_L5A7339
_L5A7347
_L5A7348
Cover_berita
01/12 
start stop bwd fwd

 

E-Learning


e-Library

perpustakaan.litbangdiklatkumdil

Kegiatan Diklat Teknis Saat Ini

- - -

Brosur

Brosur Badan Litbang Diklat Kumdil    Brosur Perpustakaan Khusus

Sign In