A+ A A-

Negara Yang Maju Memiliki Sektor Keuangan dan Bank Sentral Yang Sehat dan Kuat

Yogyakarta, Litbangdiklatkumdil.net – Rabu, 19 Oktober 2016. Beberapa kewenangan Bank Indonesia sudah dilimpahkan kepada OJK yaitu pengaturan dan pengawasan, sedangkan yang masih dimiliki oleh Bank Indonesia yaitu moneter dan system pembayaran. OJK dan BI harus saling melakukan koordinasi untuk memberikan dampak positif, hal tersebut disampaikan oleh Ibu Sukarelawati Permana selaku Direktur Hukum Bank Indonesia, pada acara pembukaan Temu Wicara Ketentuan Hukum di Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan kerjasama Mahkamah Agung RI dengan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelumnya pada kesempatan yang sama Bapak Fauzi Nugraha sebagai Kepala Kantor OJK Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan bahwa sebuah negara yang maju pasti memiliki sektor keuangan yang sehat dan bank sentral yang kuat. Industri keuangan dan industri perbankan sangat menarik oleh karena itu para hakim diharapkan memiliki pengetahuan dalam memutuskan perkara tentang masalah keuangan maupun perbankan sehingga memiliki aspek keadilan dan kepastian hukum.

Salah satu tugas pokok Badan Litbang Diklat adalah meningkatkan kompetensi SDM dalam hal ini meningkatan SDM para hakim dalam bidang keuangan, sehingga para hakim nanti memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang keuangan. Badan Litbang Diklat tidak bisa selalu mengandalkan DIPA untuk melakukan diklat karena hanya 1/5 dari pegawai peradilan yang bisa mengikuti oleh karena itu dalam temu wicara ini adalah salah satu upaya dalam meningkatkan kempetensi hakim. Para hakim sebagai figur sentral di pengadilan agar selalu mengupdate pengetahuan agar dapat mengambil keputusan yang terbaik. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Ibu Siti Nurdjanah.

Acara Pembukaan Temu Wicara Ketentuan Hukum di Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan kerjasama Mahkamah Agung dengan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dihadiri juga oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Bapak Haryanto dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Bapak Endang Ali Maksum. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 19 s.d. 21 Oktober 2016.

 

ojk57
ojk61
ojk65
ojk68
ojk69
ojk70
ojk71
1/7 
start stop bwd fwd

Sertifikasi ISO sebagai Pendukung Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI

Bogor, litbangdiklatkumdil.net -- Pusdiklat Teknis Peradilan resmi menerima sertifikat International Organization for Standardization (ISO 9001:2008) Sistem Manajemen Mutu dari Lembaga Sertifikasi Internasional PT. Tuv Nord Indonesia yang berpusat di Jerman, pada hari Kamis 12 November 2015 di Gedung Auditorium Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Megamendung, Bogor, yang dihadiri oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI dan undangan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama sewilayah hukum Jawa Barat dan Jakarta.

Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Ny. Siti Nurdjanah, SH., MH, mengatakan bahwa “Pentingnya memperoleh Sertifikasi ISO, yaitu dalam rangka upaya meningkatkan produktifitas dan efisiensi kerja, meningkatkan mutu dan daya saing serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan peserta pelatihan guna memperbaiki citra lembaga maka Pusdiklat Teknis Peradilan dipandang perlu mendapatkan pengakuan dari lembaga eksternal atas eksistensi dan standar mutu sehingga dapat terukur”.

Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2008 dilingkungan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI adalah yang kali kedua dimana sebelumnya Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan juga telah memperoleh Sertifikat yang sama. “Semoga dengan diperolehnya ISO ini Pusdiklat dapat selalu meningkatkan kinerja dan pelayanan pendidikan dan pelatihan” harap Bayu Wicaksono, mewakili Direksi PT. Tuv Nord Indonesia-Jerman.

Sertifikat ISO yang diberikan kepada Pusdiklat Teknis Peradilan berlaku sama di seluruh dunia dengan konsekuensi bahwa PT. Tuv Nord Indonesia-Jerman akan secara berkelanjutan melakukan audit surveillance atau pengawasan guna menilai konsistensi dari implementasi manajemen mutu ISO 9001:2008 di lingkungan Pusdiklat Teknis Peradilan.

Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nurhadi, SH., MH. menyampaikan dalam Sambutannya bahwa “proses ini merupakan langkah nyata lembaga khususnya Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Cq. Pusdiklat Teknis Peradilan untuk mendukung program prioritas Reformasi Birokrasi yakni percepatan pendayagunaan aparatur negara yang pada dasarnya terdiri dari unsur kepemimpinan, penertiban dan penyempurnaan aparatur itu sendiri baik dari aspek kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Tata Laksana Kinerja Organisasi serta sampai pada Sistem Pengawasannya”. “dengan diberikannya Sertifikat ISO ini, maka Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI telah memiliki quality insurance atas kinerja dan mutu pelayanan diklat yang telah diakui secara internasional.

IMG_1956
IMG_1967
IMG_1979
IMG_1997
IMG_1998
IMG_2013
IMG_2027
1/7 
start stop bwd fwd

e-Library

perpustakaan.litbangdiklatkumdil

Kegiatan Diklat Teknis Saat Ini

- - -

Brosur

Brosur Badan Litbang Diklat Kumdil    Brosur Perpustakaan Khusus

Sign In