Dokumetasi Puslitbang Kumdil MARI

Layanan Info Via WhatsApp

Layanan Informasi Via Zoom

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis “Pengelolaan Administrasi Penyusunan Dokumen Rekomendasi Kebijakan”

Jakarta - bldk.mahkamahagung.go.id - Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis “Pengelolaan Administrasi Penyusunan Dokumen Rekomendasi Kebijakan” yang bertempat di Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni pada tanggal 23 s.d. 26 November 2022.

 

Acara yang dimoderatori oleh Muh. Ridha Hakim, S.H., M.H. (Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional) ini menghadirkan Dr. Haris Faozan (analis kebijakan utama pada Lembaga Administrasi Negara RI), Dian Hafit Syaifullah (peneliti Riset Kebijakan Publik BRIN), Dr. Prakoso Putra (Kepala Biro perencanaan dan keuangan BRIN), Ferry Taufik, S.E., M.M. (auditor ahli madya Badan Pengawasan), dan Yanto Nugroho S.H., M.H. (arsiparis muda pada Arsip Nasional Republik Indonesia) sebagai narasumber. Sementara para peserta yang hadir pada bimtek ini terdiri dari para Hakim Tinggi dan Hakim Yustisal serta para pejabat eselon III dan IV termasuk seluruh pegawai pada Puslitbang Hukum dan Peradilan.

 

Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H. dalam pidato sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa dengan adanya perubahan pada tugas, fungsi, kewenangan dan nomenklatur Puslitbang Kumdil menjadi Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan maka berubah pula tata kerja dalam pembentukan naskah akademis maupun naskah kebijakan yang mulai berlaku per 1 Januari 2023. “Oleh karena itu dibutuhkan bimbingan teknis bagi tim sekretariat dan pengolah data yang ada di Puslitbang Kumdil untuk dapat mengikuti kegiatan pembentukan naskah akademis dan naskah kebijakan sesuai dengan pola dan tata kerja yang sesuai”, ujarnya.

 

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mengatur bahwa “Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional”. Ketentuan itu menjadi dasar terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengalihkan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN. Kebijakan ini turut berimbas pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Puslitbang Kumdil MARI) yang menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan, sehingga tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Namun begitu, terkait pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tidak menghilangkan semua tugas dan fungsi yang dibebankan pada Puslitbang Kumdil MARI. Selain penelitian dan pengembangan, Puslitbang Kumdil MARI tetap melaksanakan tugas penyusunan rekomendasi kebijakan untuk pembentukan kebijakan internal Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Rekomendasi kebijakan yang telah disusun sebagai landasan kebijakan internal selama ini antara lain terkait kebijakan rekrutmen hakim, kebijakan pola promosi dan mutasi Hakim dan tenaga teknis kepaniteraan, kebijakan terkait dengan pembentukan jabatan fungsional pranata peradilan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, kebijakan penyelenggaraan diklat bagi hakim dan aparatur peradilan, kebijakan pola penyelenggaraan sidang perkara tilang pada pengadilan serta kebutuhan rekomendasi kebijakan internal lainnya. Tugas lain yang juga dilaksanakan oleh Puslitbang Kumdil MA RI adalah penyiapan bahan putusan terpilih sebagai bahan bagi pimpinan Mahkamah Agung untuk menetapkan Yurisprudensi dan Landmark Decision.

 

Kegiatan Bimbingan Teknis “Pengelolaan Administrasi Penyusunan Dokumen Rekomendasi Kebijakan” ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Pengolahan data Kuantitatif dan Kualitatif dan kemampuan Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Persuratan kegiatan.

Hubungi Kami

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539
Faks: (0251) 8249522, 8249539
HP Whatsapp: 082114824160 (Pusdiklat Menpim)

Surel: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.