previous arrow
next arrow
Slider

أحدث الأخبار

Show More LOADING... NO MORE ITEMS

 

المادة الحالية

المقالات الأخيرة وكالة البحث والتطوير للقانون والتدريب القضائي للمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا.

  

وكالة التدريب والتطوير القانوني والقضائي

تعد وكالة البحث والتطوير في مجال القانون والعدالة أحد العناصر الداعمة في المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا ، وهي تابعة ومسؤولة أمام رئيس قضاة المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا.

:يرأس وكالة البحث والتطوير للتعليم والتدريب القانوني والقضائي رئيس الوكالة وتتكون من 4 وحدات عمل ، وهي

سكرتارية
مركز التدريب الفني القضائي
مركز التدريب على الإدارة والقيادة
مركز البحث والتطوير

تعرف على المزيد عن كثب

التطبيق الداخلي

تطبيق داخلي وضعته المحكمة العليا الاندونيسية للتدريب القضائي والقضائي ووكالة البحوث

 

Puslitbang Hukum dan peradilan Mahkamah Agung RI Melaksanakan Audiensi Perjanjian Kerjasama Dengan Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI kedatangan tamu rombongan tamu dari Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta dalam rangka audiensi perjanjian kerjasama (29-06-2022). Rombongan tamu dari FH Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) yang terdiri dari Dr. Drs. HR. Muchtar Herman Putra, B.Ac., S.H., M.H (Wakil Dekan II); Wisnu Nugraha, S.H., M.H (Wakil Dekan III); Dr. Sardjana Orba Manullang, S.H., S.Sos., M.Kn (Kaprodi S1 Hukum); Dr. H. Mardani, M.Ag (Sekretaris Pascasarjana); Drs. Rr. Endang Sri Sulasih, M.Pd (Kepala Pusat Kerjasama) dan Bogi Yuliawan, S.H (Staf) disambut oleh Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H. di ruang rapat utama Puslitbang Hukum dan Peradilan di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI lantai 10. Turut hadir di ruang rapat tersebut para Hakim Yustisial, Pejabat Struktural Eselon III dan IV, serta para staf Puslitbang Hukum dan Peradilan.

 

“Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA RI memiliki fungsi yang relatif sama dengan Perguruan Tinggi atau Universitas diantaranya dalam hal pengajaran dan terutama penelitian yang merupakan tugas utama Puslitbang Hukum dan Peradilan. Oleh karena itu, selain melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lain, Puslitbang Hukum dan Peradilan juga menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai universitas baik dalam rangka Riset”, sebut Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H. dalam menyampaikan sambutannya. Beliau juga menjelaskan bahwa Puslitbang Hukum dan Peradilan telah melakukan kerjasama dengan 26 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia dibidang penelitian. Hal ini sangat berguna mengingat lokasi – lokasi tempat tim penelitian dari Puslitbang Hukum dan Peradilan mengumpulkan data dukung dari suatu topik penelitian yang sedang dilakukan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Maka sejatinya akan lebih baik apabila di setiap wilayah, Puslitbang Hukum dan Peradilan telah menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi  untuk membantu proses penelitian tersebut.

 

Sementara itu, Wisnu Nugraha, S.H., M.H yang mewakili UNKRIS menyampaikan rasa syukur dan bangganya karena menerima sambutan yang hangat dari Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan, sekaligus juga menjelaskan bahwa ada 3 hal penting yang akan menjadi poin utama dalam draft kerjasama yang mereka buat, yaitu terkait program dari MoU dan PKS yang akan datang ialah pastinya terkait kolaborasi antara Puslitbang MA dengan FH UNKRIS untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan penelitian, kemudian terkait Pengembangan SDM khususnya di Mahkamah Agung yang ingin melanjutkan studinya di UNKRIS akan memperoleh berbagai kemudahan, dan yang ketiga adalah terkait Mengadakan kegiatan Lomba Peradilan Semu dimana UNKRIS dan Mahkamah Agung dapat berkolaborasi menjadi penyelenggara.

 

Terkait dengan poin kedua mengenai kemudahan – kemudahan yang dapat diperoleh SDM dari Mahkamah Agung yang ingin melanjutkan studi di UNKRIS, Dr. Drs. HR. Muchtar Herman Putra, B.Ac., S.H., M.H memberikan contoh hal – hal tersebut antara lain seperti kemudahan terkait pembiayaan maupun sistem kuliahnya dan tentunya calon mahasiswa tersebut dijamin akan terdaftar di DIKTI, dan juga contoh terkait konversi mata kuliah, dimana apabila SDM Mahkamah Agung tesebut sudah menyelesaikan strata pendidikan sarjana / pasca sarjananya, dan berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya agar linier dengan pendidikan yang sudah diselesaikannya, maka nilai – nilainya dapat di konversi melalui mekanisme yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat mempersingkat jumlah semester yang harus diselesaikan. Beliau juga menyampaikan harapannya dengan adanya MoU dan Perjanjian Kerjasama nanti maka para mahasiswa/I dari FH UNKRIS berkesempatan untuk magang di Mahkamah Agung khususnya di Puslitbang Hukum dan Peradilan.

 

Menanggapi perihal magang, Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H. menjelaskan bahwa sebenarnya banyak Mahasiswa yang melakukan magang di Mahkamah Agung, namun sayangnya di Puslitbang sendiri memang memiliki keterbatasan tempat sehingga tidak dapat menerima banyak anak magang, namun mungkin dapat ditempatkan di Badan Litbang Diklat di Megamendung Bogor karena MoU nantinya akan dilaksankan antara Rektor dengan Kepala Badan. “Namun menurut pandangan saya, mahasiswa magang lebih cocok dan lebih bagus pengalamannya di Pengadilan Tingkat Pertama karena disana mereka lebih dapat merasakan suasana kerja peradilan yang sesungguhnya, kedepannya mungkin akan kami sinkronisasi lebih lanjut hal-hal apa saja yang dapat

di programkan untuk MoU dan PKS yang akan dilaksanakan, tentunya yang saling menguntungkan bagi Puslitbang dan juga FH UNKRIS”, tambah beliau di akhir pertemuan.

كونتاك كامي

وكالة التدريب والتطوير القانوني والقضائي
المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا

المكتب: Jl. جنوب سيكوبو ، قرية سوكاماجو ، المنطقة. ميجاميندونج
بوجور ، جاوة الغربية 16770

التليفون: (0251) 8249520، 8249522، 8249531، 8249539
الفاكس: (0251) 8249522، 8249539
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. : بريد إلكتروني

الملف الشخصي

مهمات الرؤية دان

الواجبات والوظائف الرئيسية

الهيكل التنظيمي

المرافق والبنية التحتية

سكرتارية

المحكمة العليا

جهاز الشؤون الإدارية

وكالة رقابية

المحاكم العامة

المحاكم الدينية

المحاكم العسكرية وإدارة الدولة